Untuk itu, rektor PTN membuka jalur mandiri dan mengadakan sumbangan. Dana tersebut nantinya akan menjadi subsidi silang bagi mahasiswa yang tidak mampu namun memiliki potensi. ”KIP-K kita nggak cukup, jadi rektor terpaksa nombok dan PTS juga minta KIP-K. Jadi selalu lebih banyak yang diterima KIP-K-nya. Nah, bagaimana cara nombok? Jadi dengan jalur mandiri. Itu subsidi silang,” ujar dia dalam konferensi pers pada Senin (27/3/2023).

Lebih lanjut, Nizam menjelaskan, saat ini pemerintah hanya bisa membiayai 28 persen dari standar minimum pendidikan tinggi yang seharusnya dibiayai. Untuk itu, kekurangannya dicari melalui hal lain. ”Jadi itulah mengapa di jalur mandiri ada SPI, itu untuk subsidi silang. Jadi pemerintah baru bisa membiayai 28 persen dari standar minimum pendidikan tinggi dari yang seharusnya dibiayai, dan kekurangannya kita gotong royong dengan masyarakat yang mampu,” ujarnya. (ins/mmr)

Penanggung jawab Pengembangan SDM Sentra Layanan dan Pokjar UT se-Sulsel H Syamsuddin Patang menuturkan terdapat tes masuk dan wawancara khusus untuk program doktor dan magister. ”Tes wawancara khusus untuk program doktor dilakukan dua hari yakni 26-27 November dan pengumuman hasil tes 28 Desember 2022,” ujar Syamsuddin.

Guru Besar Universitas Terbuka Prof H Abdul Rahman Rahim menuturkan progam studi doktoral ada Ilmu Manajemen, Administrasi Publik, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. ”Dengan diberikannya izin UT untuk membuka program S3 adalah prestasi luar biasa sebagai perguruan tinggi pendidikan jarak jauh di Indonesia,” ujarnya.

Berdasar Keputusan Menristekdikti Nomor 790//KPT/1/2019, Tanggal 3 September 2019 UT mendapatkan penugasan untuk membuka dan menyelenggarakan program pendidikan S3 dengan sistem jarak jauh.

Direktur UT Hasanuddin mengatakan dengan dibukanya Program S3 Ilmu Manajemen dan Administrasi Publik di UT adalah momentum sangat bagus bagi calon mahasiswa ingin lanjut studi S3. (Tribun-Timur.com/mmr).