“Kita harus memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah menghapus mitos bahwa kalau Menkeu bukan Ibu Sri Mulyani maka ekonomi Indonesia akan runtuh,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi di Jakarta, Senin (13/10/2025)

Misbakhun menilai, keputusan Presiden Prabowo menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan merupakan langkah berani yang menunjukkan bahwa pemerintahan berjalan berdasarkan visi dan sistem, bukan ketergantungan pada figur tertentu.

“Selama ini orang ditakut-takuti bahwa kalau bukan Sri Mulyani, Indonesia akan kolaps, tidak dipercaya dunia, dan sebagainya. Dan itu dipatahkan oleh Pak Prabowo,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia kini justru meningkat karena diplomasi ekonomi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di level kepala negara. “Level trust Indonesia kini berada di tingkat kepala negara. Dan ini dibangun oleh Presiden,” ujarnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menyebut bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadapi tantangan besar dalam menerjemahkan visi ekonomi Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan hingga 8 persen.

“Pak Prabowo ingin ekonomi tumbuh 8 persen, dan inilah yang harus diwujudkan Purbaya dalam desain ekonominya,” ucapnya.

Ia menekankan, peran seorang Menteri Keuangan bukan hanya sebatas mengelola angka-angka, tetapi juga harus mampu menjabarkan gagasan Presiden ke dalam kebijakan fiskal yang berdaulat, mandiri, dan mensejahterakan rakyat.

“Kita jangan bicara Purbaya sebagai individu, tapi bicara ide dan gagasannya dalam mewujudkan visi Presiden,” pungkas Misbakhun. (hai)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penarikan pembiayaan yang cukup besar di awal tahun merupakan bagian dari strategi pengelolaan utang yang dikenal sebagai front loading. Strategi ini dilakukan untuk mengamankan kebutuhan pembiayaan pemerintah sejak awal tahun.

“Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA yang digelar di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Strategi front loading merupakan upaya pemerintah untuk memastikan likuiditas yang cukup dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari sisi domestik maupun global. Dengan menarik utang lebih awal, pemerintah dapat mengurangi risiko fluktuasi pasar keuangan serta memanfaatkan kondisi suku bunga yang lebih kompetitif.

Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, subsidi, serta bantuan sosial yang telah dianggarkan dalam APBN.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan utang negara dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri dari obligasi domestik dan global. Pemerintah juga terus mengupayakan efisiensi dalam pengelolaan utang agar tidak membebani keuangan negara dalam jangka panjang.

Sri Mulyani menekankan bahwa meskipun angka penarikan utang cukup besar di awal tahun, pemerintah tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam mengelola beban utang negara.

“Kita tetap mengelola utang dengan sangat hati-hati. Tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi biaya dan risikonya,” tambahnya.

Dengan strategi ini, diharapkan perekonomian nasional tetap stabil dan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.(dhil)

“Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit yang terjadi di awal tahun masih dalam batas yang telah dirancang dalam desain APBN 2025. Pemerintah menargetkan defisit APBN mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB pada akhir tahun.

Defisit ini mencerminkan dinamika penerimaan dan pengeluaran negara yang terus dipantau untuk memastikan keberlanjutan fiskal. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara belanja negara dan optimalisasi pendapatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi defisit APBN hingga Februari 2025 antara lain:

1. Penerimaan Negara
   • Pendapatan negara dari sektor pajak dan kepabeanan masih dalam tren positif, meskipun ada tantangan dari perlambatan ekonomi global.
   • Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turut berkontribusi, namun belum cukup menutup seluruh kebutuhan belanja.
2. Belanja Negara
   • Pengeluaran pemerintah untuk sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tetap berjalan sesuai rencana.
   • Transfer ke daerah dan dana desa juga telah terealisasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Untuk mengelola defisit dengan baik, pemerintah menerapkan beberapa strategi berikut:

• Optimalisasi Penerimaan Negara melalui reformasi perpajakan dan peningkatan efisiensi dalam penerimaan negara bukan pajak.
• Pengelolaan Utang yang Bijak dengan memastikan rasio utang tetap terkendali dan digunakan untuk belanja produktif.
• Efisiensi Pengeluaran guna memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi perekonomian nasional.

Meskipun defisit terjadi, pemerintah tetap optimis bahwa target fiskal 2025 dapat tercapai dengan kebijakan yang disiplin dan strategi yang adaptif terhadap kondisi ekonomi global maupun domestik.

Dengan pemantauan ketat dan kebijakan yang tepat, APBN diharapkan tetap menjadi instrumen yang kuat dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(dhil)

“Pada zaman saya, ketika masih mahasiswa, saya mulai diajarkan mengenai Bursa Efek Indonesia dan memahami konsep jual beli saham. Sekarang, seharusnya edukasi ini tidak hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi, tetapi harus mulai diperkenalkan di tingkat sekolah dasar, sehingga anak-anak sudah terbiasa dan mengenal pasar modal sejak dini,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyatakan bahwa untuk mewujudkan hal ini, perlu adanya keterlibatan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan merumuskan materi edukasi pasar modal dalam kurikulum pendidikan yang lebih luas, mulai dari SD hingga jenjang yang lebih tinggi.

Menurutnya, edukasi pasar modal bukan hanya mengenai pembelajaran teori tentang saham atau investasi, tetapi juga bertujuan agar generasi muda dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keuangan dan pentingnya berinvestasi secara bijak.

Sri Mulyani juga menambahkan bahwa edukasi pasar modal yang baik akan meningkatkan literasi finansial di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pasar modal. Dengan begitu, masyarakat akan semakin memahami cara berinvestasi dengan cerdas dan mengelola keuangan pribadi mereka.

“Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan literasi keuangan. Jika anak-anak sejak kecil sudah mengenal bursa efek, mereka akan lebih siap dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan,” lanjutnya

Edukasi pasar modal kepada anak-anak bukanlah hal yang baru. Beberapa negara telah memulai program serupa, dengan mengajarkan konsep dasar investasi melalui metode yang menyenangkan. Misalnya, ada negara yang menggunakan permainan atau simulasi untuk mengenalkan anak-anak pada dunia saham. Program semacam ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan berinvestasi sejak usia muda.

Dengan adanya rencana untuk memperkenalkan edukasi pasar modal di tingkat SD, diharapkan Indonesia akan memiliki lebih banyak generasi muda yang teredukasi dengan baik mengenai dunia keuangan, yang bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara di masa depan.(dhil)

Tercatat jumlah pelapor pajak di 2023 sementara ini mencapai 6,6 juta wajib pajak. Sementara pada 2022, hanya 5,5 juta wajib pajak yang melapor.

“Tadi yang disampaikan Bapak Presiden adalah untuk penyerahan SPT orang pribadi kemudian jumlahnya meningkat dari tahun lalu, tadinya 5,5 ke 6,6. Jadi kenaikannya itu lebih dari 20 (persen),” ujar Sri Mulyani pada Jumat (10/3/2023).

Menkeu Sri Mulyani mengaku senang lantaran masyarakat Indonesia telah melaksanakan kewajibannya. Apalagi, pelaporan pajak kini semakin mudah setelah kehadiran e-Filing, yakni cara pelaporan SPT Pajak secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online).

“Kami sangat senang tentu bahwa masyarakat melakukan pelaksanaan kewajiban undang-undang dan terutama melalui e-Filing,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani pun menyatakan bakal terus mengawal pelaporan SPT oleh masyarakat sampai akhir tahun nanti. Ia juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak secara total sampai Februari 2023, naik sebesar 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia tidak membeberkan berapa angka pastinya.

“Nanti saya akan ada konferensi pers khusus untuk itu. Biasanya kami lakukan minggu depan mengenai kondisi APBN seluruh penerimaan pajak,” ujar Menkeu Sri Mulyani. (hai)

JAKARTA, koranindopos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak berarti semua pemilik kartu tanda penduduk (KTP) harus membayar pajak.

“Banyak yang bilang kalau kamu punya NIK, berarti anak-anak umur 17 tahun yang sudah mulai punya KTP berarti kamu harus bayar pajak. Itu judul berita yang dibuat seolah-olah semua yang punya NIK harus bayar pajak. Itu salah, sangat salah. Jadi itu hoax,” ujar Menkeu dalam Kick Off Sosialisasi UU HPP, Jumat (19/11).

Menkeu menjelaskan integrasi NPWP menjadi NIK bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah masyarakat yang memiliki penghasilan di atas Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan. Sedangkan masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp54 juta atau bahkan tidak memiliki penghasilan tidak akan dikenakan pajak. Sementara, pengusaha yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta juga tidak akan dikenakan pajak.

“Betul NIK menjadi NPWP untuk konsistensi dan administrasi perpajakan yang lebih simpel, namun tidak berarti bahwa semua yang punya NIK harus bayar pajak. Kita masih memberikan pemihakan, keadilan,” kata Menkeu (dni)