Salah satu tersangka utama adalah Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto. Selain Iwan, dua mantan pejabat penting dari bank pelat merah juga ikut terseret, yakni Zainuddin Mappa, mantan Direktur Utama Bank DKI tahun 2020, dan Dicky Syahbandinata, eks Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB.

Pengungkapan kasus ini bermula dari temuan jaksa terhadap anomali dalam laporan tahunan keuangan PT Sritex. Dalam waktu satu tahun, tercatat perbedaan mencolok antara keuntungan dan kerugian yang tidak wajar secara akuntansi. Kecurigaan ini mendorong penyidik dari Jampidsus Kejagung melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap aktivitas keuangan perusahaan tekstil raksasa tersebut.

Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar menjelaskan bahwa Zainuddin Mappa, selaku Dirut Bank DKI kala itu, diduga menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada Sritex tanpa melalui proses analisis risiko kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Sementara Dicky Syahbandinata diduga memainkan peran penting dalam memperlancar pencairan kredit di Bank BJB dengan persetujuan yang tidak berdasarkan kelayakan debitur secara objektif.

Kedua bank tersebut diketahui memberikan kredit kepada Sritex dalam kondisi perusahaan yang sebenarnya tidak layak menerima pendanaan sebesar itu, terutama mengingat kondisi keuangan internalnya yang tengah bermasalah.

Akibat dari penyalahgunaan kredit ini, negara mengalami potensi kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Kejagung menegaskan bahwa proses hukum terhadap ketiga tersangka akan dilanjutkan secara tegas dan transparan. Mereka dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi dan kini ditahan guna kepentingan penyidikan.

Kasus ini menjadi pengingat keras terhadap pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, serta integritas pejabat bank dalam menjalankan tugasnya. Kejagung juga menegaskan komitmennya untuk membersihkan praktik korupsi dalam dunia perbankan yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.(dhil)

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno, mengonfirmasi kabar ini dan menjelaskan bahwa seluruh pekerja telah menerima keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 26 Februari 2025. Namun, mereka tetap bekerja hingga 28 Februari sebelum operasional perusahaan benar-benar dihentikan secara total.

“Setelah dilakukan perundingan, sudah menemui titik temu. Yang intinya PHK, setelah diputuskan tanggal 26 Februari PHK, namun untuk bekerja sampai tanggal 28, sehingga off tanggal 1 Maret. Puasa awal sudah berhenti total (PT Sritex) ini jadi kewenangan kurator,” ujar Sumarno dalam konferensi pers di Menara Wijaya Setda Sukoharjo, Kamis (27/2/2025).

Penutupan permanen Sritex memberikan dampak besar bagi ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan serta industri tekstil di kawasan Sukoharjo. Sritex, yang selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, mengalami kesulitan finansial yang berujung pada keputusan ini.

Keputusan ini juga menjadikan seluruh aset dan kewajiban perusahaan berada di bawah kewenangan kurator yang akan menangani penyelesaian administrasi lebih lanjut.

Masyarakat dan pihak terkait kini menunggu langkah-langkah selanjutnya dari pihak berwenang guna memastikan penyelesaian hak-hak karyawan dan dampak sosial akibat penutupan pabrik ini.(dhil)

Mahkamah Agung memutuskan menolak kasasi Sritex dengan Nomor Perkara 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024, menguatkan putusan pailit sebelumnya. Putusan ini berawal dari ketidakmampuan Sritex melunasi utang yang telah jatuh tempo.

Bagi ribuan pekerja yang tergabung dalam Sritex Group, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar. Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, menyatakan bahwa para buruh merasa kecewa dan cemas karena status pailit berpotensi besar mengarah pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

Serikat pekerja menilai bahwa keputusan MA semakin memperburuk situasi, terutama bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan. Slamet menyebut bahwa buruh kini merasa berada di “ambang ketidakpastian”, mengingat status pailit dapat membuat perusahaan kesulitan melanjutkan operasional normalnya.

“Kami terkejut sekaligus kecewa. Alih-alih menghadapi peluang untuk naik kelas sebagai perusahaan besar, kami justru dihadapkan pada ancaman PHK massal,” ujar Slamet.

Serikat pekerja Sritex Group mendesak berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk ikut turun tangan guna melindungi nasib buruh. Mereka berharap ada langkah-langkah konkret yang dapat meminimalkan dampak putusan pailit terhadap para karyawan, seperti:

1. Program Restrukturisasi: Upaya restrukturisasi perusahaan yang melibatkan pihak ketiga untuk mempertahankan kelangsungan kerja.
2. Kompensasi yang Adil: Jika PHK tidak dapat dihindari, buruh berharap mendapatkan hak-hak mereka secara penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Realisasi Program Jaminan Sosial: Percepatan pengucuran bantuan melalui jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, bagi pekerja terdampak.

Para pekerja dan serikat buruh berharap adanya investor baru yang dapat membantu menghidupkan kembali perusahaan, sekaligus mempertahankan lapangan kerja yang ada. Mereka juga mendorong agar manajemen perusahaan lebih transparan mengenai langkah-langkah yang akan diambil pascaputusan pailit.(dhil)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan kunjungannya ke Sritex sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024) lalu.

“Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex-red).  Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan, ” kata Noel sapaan akrab Immanuel Ebenezer Gerungan.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. “Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, ” katanya.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

“Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, ” ujarnya.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Wamenaker Noel yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja. “Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex, ” katanya.

Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

“Fokus kami ke depan,  ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan, ” katanya.

Akhir pertemuan, yel-yel buruh “Hidup Presiden Prabowo. Terima Kasih Pak Prabowo,”  menggema di dalam pabrik  PT. Sritex. (Riski Astuti)