Rincian luas lahan terbakar tersebut mencakup 7.219 hektare di Sumatera serta 11.202 hektare di Kalimantan.

“Lahan seluas 7.219 hektar masih dalam penanganan di wilayah Sumatera, yaitu Sumatera Selatan dan Jambi,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam siaran persnya pada Kamis (22/10/2026).

Berdasarkan data yang dirilis BNPB, berikut adalah sebaran titik penanganan karhutla di dua pulau utama tersebut:

1. Wilayah Sumatera (Total 7.219 Hektare)

• Sumatera Selatan: 5.194 hektare

• Jambi: 2.025 hektare

• Riau: Tidak terdeteksi adanya titik lahan terbakar.

2. Wilayah Kalimantan (Total 11.202 Hektare)

• Kalimantan Tengah: 7.938 hektare (wilayah dengan area terbakar terluas)

• Kalimantan Selatan: 1.974 hektare

• Kalimantan Barat: 1.290 hektare

Guna menanggulangi karhutla yang meluas, BNPB memaksimalkan pergerakan Satuan Tugas (Satgas) Darat dan Udara. Upaya penanganan dari udara difokuskan pada operasi pengeboman air (water bombing) serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan buatan.

Selain di enam provinsi prioritas tersebut, BNPB bersama pemerintah daerah setempat juga tengah menangani kebakaran lahan di sejumlah daerah lain, meliputi Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN), Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, hingga Papua Barat Daya.

“Total area terdampak di beberapa wilayah tersebut seluas 1.243,70 hektare,” pungkas Berton.(dhil/kmps)

Melalui pernyataan resmi pada Kamis (28/5/2026) malam, Kemkomdigi menyebut pemulihan jaringan telekomunikasi sudah mencapai 100 persen sejak dini hari.

“Tingkat pemulihan tetap pada 100 persen sejak tercapai pada 28 Mei 2026 pukul 00.00 WIB, dan bertahan stabil hingga pukul 09.00 WIB,” tulis Kemkomdigi dalam keterangannya di Jakarta.

Kemkomdigi menyatakan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Sumatera kini berjalan stabil tanpa gangguan susulan.

Seluruh situs menara Base Transceiver Station (BTS) dilaporkan kembali beroperasi normal dan tidak ada lagi lokasi yang mengalami pemadaman jaringan.

“Tidak ada lagi situs yang berstatus down (padam),” lanjut pernyataan tersebut.

Pemerintah juga menegaskan proses penanganan gangguan telekomunikasi akibat blackout di Sumatera telah selesai dilakukan.

Gangguan telekomunikasi terbesar terjadi pada Minggu (24/5/2026) pukul 00.00 WIB.

Saat itu, sebanyak 10.713 situs BTS yang tersebar di 10 provinsi dan 142 kabupaten/kota di Sumatera mengalami gangguan akibat padamnya pasokan listrik.

Proses pemulihan sempat menghadapi tantangan tambahan setelah wilayah Aceh kembali mengalami pemadaman susulan pada Senin (25/5/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Kondisi tersebut menyebabkan jumlah BTS terdampak sempat kembali meningkat sebelum akhirnya berhasil dipulihkan secara bertahap.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyatakan sistem kelistrikan Sumatera telah kembali normal setelah mengalami blackout total pada Jumat (22/5/2026).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan proses pemulihan dilakukan secara intensif sejak awal gangguan terjadi.

Sementara itu, Direktur Transmisi PLN, Edwin Nugraha, menjelaskan blackout dipicu fenomena “power swing” pada sistem kelistrikan Sumatera.

Fenomena tersebut terjadi akibat cuaca ekstrem berupa hujan lebat, petir, dan angin kencang yang mengganggu transmisi listrik 275 kV New Aur Duri di Jambi.

Karena sebagian besar pasokan listrik Sumatera bagian utara berasal dari Sumatera bagian selatan, gangguan transmisi tersebut akhirnya berdampak luas terhadap sistem kelistrikan regional.

Peristiwa blackout Sumatera menjadi perhatian besar masyarakat karena berdampak pada aktivitas publik, layanan komunikasi, hingga operasional bisnis di berbagai daerah.

Pulihnya layanan telekomunikasi secara penuh dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan aktivitas masyarakat dan layanan digital kembali berjalan normal.(dhil)

Rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR digelar di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Sementara dari pihak pemerintah, rapat dihadiri Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian.

Dalam keterangannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp100,166 triliun dan akan dialokasikan selama tiga tahun anggaran.

“Total anggaran yang sudah kami usulkan dan Alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad, Alhamdulillah juga didukung,” ujar Tito.

Adapun rincian alokasi anggaran tersebut meliputi:

• Tahun 2026: Rp38,9 triliun
• Tahun 2027: Rp32,9 triliun
• Tahun 2028: Rp28,2 triliun

Dana tersebut nantinya akan disalurkan ke sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Sebagian besar anggaran pemulihan difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang. Sektor ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut Tito, total anggaran untuk sektor infrastruktur mencapai sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun, dengan alokasi Rp22 triliun pada tahun pertama.

“Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, Kementerian PU. Itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama tiga tahun. Tahun ini Rp22 triliun,” jelas Tito.

Langkah tersebut dianggap penting untuk mempercepat pemulihan jalan, jembatan, saluran irigasi, tanggul, hingga fasilitas publik lain yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.

Selain infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan dana sebesar Rp7,4 triliun untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.

Program pembangunan huntap direncanakan berjalan selama dua tahun guna memastikan korban bencana dapat kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam membangun kembali kawasan terdampak agar lebih tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Meski proses rehabilitasi masih berjalan, kondisi di sejumlah wilayah Sumatera disebut mulai berangsur pulih. Pemerintah dan DPR berharap sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mempercepat pemulihan ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat.

Banjir bandang yang terjadi pada akhir 2025 lalu diketahui menjadi salah satu bencana terbesar yang melanda Sumatera dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan kerusakan infrastruktur luas serta ribuan warga terdampak.(dhil)

Gangguan tersebut terjadi sejak Jumat malam (23/5/2026) dan berdampak pada berbagai daerah di Pulau Sumatera, mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu (23/5/2026), Darmawan mengatakan PLN terus berupaya memulihkan sistem kelistrikan agar pasokan listrik kembali normal secepat mungkin.

“Kami atas nama PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera, terutama di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh karena adanya gangguan sistem kelistrikan sejak tadi malam,” ujar Darmawan.

Menurut PLN, gangguan terjadi pada sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera yang menyebabkan distribusi listrik di sejumlah wilayah terganggu. Tim teknis PLN langsung diterjunkan untuk melakukan penelusuran penyebab dan percepatan pemulihan jaringan.

Pemadaman listrik yang berlangsung selama beberapa jam tersebut sempat memengaruhi aktivitas masyarakat, layanan publik, hingga kegiatan ekonomi di sejumlah daerah. Warga di beberapa kota mengeluhkan padamnya listrik yang terjadi pada malam hingga pagi hari.

PLN memastikan proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan stabilitas sistem agar gangguan tidak kembali terjadi. Selain itu, perusahaan juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan di wilayah Sumatera.

Darmawan menegaskan bahwa PLN berkomitmen meningkatkan keandalan pasokan listrik nasional dan akan terus memperbaiki sistem pengamanan jaringan untuk meminimalkan potensi gangguan di masa mendatang.(dhil)