Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos, SH. M.Han menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan pengadaan tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang bekerja secara terpadu sejak masa panen hingga penyerapan gabah dan beras di berbagai daerah.

“Alhamdulillah, hingga 24 Juli 2026 pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri telah mencapai 3,5 juta ton. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak, mulai dari petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), Babinsa, Bhabinkamtibmas, mitra kerja BULOG, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Kolaborasi yang terjalin secara optimal menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ia menambahkan, dengan tren pengadaan yang terus meningkat, BULOG optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras akan tercapai dalam waktu dekat. Pencapaian tersebut diyakini akan semakin memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan pada tahun 2026.

“BULOG optimistis target 4 juta ton akan segera tercapai. Ini bukan sekadar pencapaian angka, tetapi menjadi wujud nyata keberhasilan bersama dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Kami meyakini, dengan dukungan seluruh pihak, cita-cita swasembada pangan berkelanjutan akan semakin kokoh dan dapat diwujudkan secara optimal hingga akhir September 2026,” tambahnya.

Direktur Utama BULOG juga menegaskan bahwa setelah target pengadaan 4 juta ton tercapai, BULOG tidak akan menghentikan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani dalam negeri. Sebaliknya, BULOG akan terus mengoptimalkan penyerapan sesuai ketersediaan produksi nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat cadangan pangan nasional.

“Komitmen BULOG adalah terus hadir untuk petani. Setelah target tercapai pun kami akan tetap menyerap hasil panen dalam negeri semaksimal mungkin sesuai penugasan pemerintah dan kapasitas yang tersedia. Langkah ini penting untuk menjaga harga gabah tetap baik di tingkat petani, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperbesar Cadangan Beras Pemerintah sebagai instrumen utama menjaga stabilitas pangan nasional,” tegasnya.

Ke depan, Perum BULOG akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan proses penyerapan hasil panen berjalan optimal di berbagai wilayah sentra produksi. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, BULOG optimistis swasembada pangan berkelanjutan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi menuju Indonesia yang semakin mandiri, tangguh, dan berdaulat di bidang pangan. (riz)

Menurut Akbar, keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur irigasi yang memadai. Karena itu, pembangunan maupun rehabilitasi jaringan irigasi harus menjadi agenda prioritas nasional guna meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.

“Infrastruktur irigasi merupakan fondasi utama sektor pertanian. Saya siap memfasilitasi dan mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden agar seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan memiliki arah kebijakan yang sama dalam mempercepat pembangunan jaringan irigasi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Akbar.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 30 Januari 2025 menjadi pedoman percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Akbar menilai koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar pembangunan irigasi tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.

“Irigasi bukan sekadar infrastruktur pendukung, tetapi investasi jangka panjang yang berdampak langsung terhadap peningkatan indeks pertanaman, efisiensi penggunaan air, produktivitas lahan, hingga kesejahteraan petani,” katanya.

Akbar menjelaskan, Provinsi Sulawesi Tengah berpeluang memperoleh dukungan anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaan program tersebut.

Dari 12 kabupaten dan satu kota di Sulawesi Tengah, masing-masing kabupaten direncanakan memperoleh alokasi sekitar Rp25 miliar untuk pembangunan maupun rehabilitasi jaringan irigasi.

Dengan skema tersebut, total potensi anggaran yang dapat mengalir ke wilayah tersebut mencapai sekitar Rp325 miliar, di luar kemungkinan tambahan alokasi bagi Kota Palu apabila masuk dalam cakupan program sesuai ketentuan pemerintah.

Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak, meningkatkan kapasitas jaringan yang telah ada, serta membuka kawasan pertanian produktif baru guna mendukung peningkatan produksi pangan.

Selain memperkuat sektor pertanian, Akbar menilai pembangunan jaringan irigasi akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah.

Program tersebut diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan pedesaan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produksi pangan domestik.

Ia juga menegaskan Indonesia memiliki potensi besar menjadi salah satu lumbung pangan dunia apabila didukung infrastruktur pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

“Di Sulawesi Tengah kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Yang perlu dipastikan adalah seluruh infrastruktur pendukung pertanian tersedia dengan baik sehingga produktivitas petani dapat terus meningkat. Ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional,” tegasnya.

Sebagai pimpinan MPR RI, Akbar menyatakan akan terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Komisi V DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, kalangan akademisi, organisasi petani, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur irigasi di berbagai daerah.

Akbar mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Pembangunan irigasi bukan hanya membangun saluran air, tetapi membangun masa depan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga kedaulatan bangsa. Semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan agenda besar ini,” pungkasnya. (hai)

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menjadikan Papua Selatan sebagai salah satu pusat pertumbuhan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian modern yang terintegrasi.

“Program cetak sawah ini merupakan aspirasi masyarakat dan seluruh lahannya tetap menjadi milik masyarakat. Pemerintah hadir memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur, alat dan mesin pertanian, benih, pendampingan, hingga menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan sesuai arahan Presiden. Mari kita bekerja keras, berkolaborasi, dan menjadikan bertani sebagai jalan menuju kesejahteraan. Bertani, Sejahtera,” ujar Amran.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) DR Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., yang turut mendampingi agenda ini menyampaikan bahwa BULOG siap mendukung penuh keberhasilan program strategis pemerintah melalui penguatan penyerapan hasil panen petani dan pembangunan ekosistem pangan yang terintegrasi. Menurutnya, peningkatan produksi harus diiringi dengan jaminan penyerapan agar petani memperoleh kepastian pasar dan harga yang layak.

“BULOG berkomitmen menjadi mitra strategis petani dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Sinergi bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar setiap peningkatan produksi dapat terserap secara optimal, memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan sektor pangan,” ujarnya.

Melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah, petani, dan Perum BULOG, pengembangan kawasan pertanian di Papua Selatan diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi modern, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas, serta kepastian penyerapan hasil panen, Merauke diyakini akan tumbuh sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional yang mampu memperkuat ketahanan pangan Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Papua Selatan saat ini menjadi episentrum pengembangan kawasan pangan baru nasional. Pemerintah telah mengembangkan 83.030 hektare lahan cetak sawah dan 54.399 hektare optimalisasi lahan di seluruh Tanah Papua. Dari jumlah tersebut, Papua Selatan menjadi wilayah pengembangan terbesar dengan 48.934 hektare lahan cetak sawah dan 53.499 hektare optimalisasi lahan atau hampir 100 ribu hektare kawasan produksi pangan yang dipersiapkan sebagai lumbung pangan masa depan Indonesia.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan tersebut, pemerintah mengalokasikan dukungan sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2026 yang mencakup pembangunan berbagai sarana dan prasarana pertanian, mulai dari penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan Rice Milling Unit (RMU), dryer, gudang penyimpanan, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi menuju pertanian modern yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi usaha tani.

Modernisasi pertanian di Merauke terus menunjukkan hasil yang positif. Pemanfaatan traktor, drone pertanian, rice transplanter, combine harvester, serta teknologi pertanian modern lainnya telah mendorong peningkatan produktivitas gabah yang semula berkisar sekitar 3 ton per hektare menjadi 4 hingga 7 ton per hektare. Sementara itu, Indeks Pertanaman (IP) yang telah mencapai dua kali tanam per tahun ditargetkan meningkat menjadi tiga kali tanam sehingga produksi pangan nasional dapat terus bertambah secara berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas tersebut turut memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani. Berdasarkan data pemerintah daerah, pendapatan petani di kawasan pengembangan meningkat hingga 300 persen setelah memanfaatkan program cetak sawah dan mekanisasi pertanian. Tingginya manfaat yang dirasakan masyarakat juga tercermin dari antusiasme petani yang mengusulkan penambahan sekitar 2.000 hektare lahan cetak sawah baru untuk mendukung peningkatan produksi pangan di wilayah tersebut.

Sejalan dengan meningkatnya produksi pertanian, pemerintah memastikan hasil panen petani memiliki kepastian pasar. Perum BULOG mengambil peran strategis sebagai offtaker dalam menyerap gabah dan beras petani sesuai ketentuan pemerintah. Untuk mendukung kelancaran penyerapan hasil panen, pemerintah juga akan membangun gudang BULOG di Merauke dengan kapasitas awal sekitar 3.000 ton yang dapat ditingkatkan hingga 5.000 ton serta dilengkapi fasilitas pascapanen seperti dryer dan unit pengolahan beras. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu menjaga mutu hasil panen, mengurangi kehilangan hasil, serta memperkuat rantai pasok pangan nasional dari hulu hingga hilir.

Pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah memproyeksikan nilai ekonomi kawasan pertanian yang saat ini mencapai sekitar Rp1,3 triliun dapat meningkat hingga Rp13 triliun per tahun apabila target produktivitas mencapai 7 ton per hektare dan indeks pertanaman meningkat menjadi tiga kali tanam setiap tahun. (Riz)

PENAS XVII Tahun 2026 menjadi ajang strategis yang mempertemukan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan sektor pangan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong transformasi sektor pertanian dan perikanan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional yang semakin tangguh dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa yang harus terus diperkuat melalui kerja bersama seluruh elemen bangsa.

“Kita harus berani melihat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita sendiri. Saya bersama tim berkomitmen penuh untuk menghentikan penjarahan kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa PENAS 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh pelaku sektor pangan dalam mendukung agenda besar swasembada pangan berkelanjutan.

“PENAS 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pelaku sektor pangan Indonesia. BULOG siap menjalankan peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan, menyerap hasil produksi petani secara optimal, serta memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah guna mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Sebagai operator pangan pemerintah, BULOG terus memperkuat berbagai program strategis, mulai dari penyerapan hasil panen petani, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, hingga pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Melalui partisipasi aktif pada PENAS XVII Tahun 2026, BULOG menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan, memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan demi ketahanan pangan nasional. (Riz)

Kegiatan nasional yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu (20/06) ini menjadi ruang pertemuan strategis bagi petani, nelayan, pelaku utama, pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan, serta penyuluh dari seluruh Indonesia. PENAS XVII Tahun 2026 juga menjadi wadah untuk memperkuat jejaring, bertukar pengetahuan, serta mendorong penerapan inovasi dan teknologi dalam mendukung kemajuan sektor pangan nasional.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sambutannya saat pembukaan menyampaikan, kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain,” ujarnya.

Selanjutnya Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., yang hadir langsung pada kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kehadiran BULOG dalam PENAS 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan petani, nelayan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pangan nasional.

“PENAS menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Perum BULOG tidak hanya hadir di hilir melalui pengelolaan stok dan distribusi pangan, tetapi juga terus memperkuat peran di hulu dengan menyerap hasil panen petani sesuai ketentuan pemerintah. Dengan begitu, petani mendapatkan kepastian harga, sementara masyarakat memperoleh jaminan ketersediaan pangan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Dengan mengusung semangat “Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional”, kehadiran Perum BULOG dalam PENAS 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung agenda besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dari hulu hingga hilir.

Salah satu langkah konkret yang terus dilakukan Perum BULOG adalah menyerap hasil panen petani, khususnya gabah kering panen, sesuai Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Sampai dengan tanggal 20 Juni 2026 BULOG telah menyerap sebesar 3,17 juta ton setara beras petani dalam negeri atau mencapai 80% dari target tahun 2026 sebesar 4 juta ton. Kebijakan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap petani agar memperoleh kepastian harga dan pasar, sekaligus memperkuat ketersediaan stok pangan nasional.

Dalam pelaksanaannya, Perum BULOG memastikan proses penyerapan gabah beras dilakukan secara transparan, cepat, dan sesuai ketentuan. Proses tersebut juga melibatkan mitra penggilingan, pemerintah daerah, serta dukungan unsur TNI dan Polri di berbagai wilayah untuk memastikan kelancaran penyerapan di lapangan.

Melalui momentum PENAS 2026, Perum BULOG terus memperkuat sinergi dengan petani, nelayan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pangan untuk memastikan hasil produksi terserap optimal, stok pangan terjaga dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. (Riz)

Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo juga ditemani oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Bersama-sama, keduanya memantau jalannya proses tanam dari atas menara pandang yang dibangun di area tersebut. Presiden dan Menteri Pertanian tampak serius memperhatikan teknik yang digunakan para petani, menunjukkan komitmen mereka untuk memahami tantangan dan kebutuhan di lapangan.

Selain mengamati proses tanam, Presiden Prabowo turut menyaksikan panen padi menggunakan mesin combine harvester. Mesin pemanen modern ini menjadi solusi bagi para petani di Merauke untuk meningkatkan efisiensi dalam proses panen. Presiden Prabowo bahkan sempat mencoba mengoperasikan alat tersebut, menunjukkan dukungannya terhadap modernisasi alat pertanian yang dapat membantu meningkatkan produktivitas.

Petrus, salah seorang petani dari Desa Telaga Sari, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan pemerintah. Berkat program ini, hasil panen di desanya mengalami peningkatan signifikan. Sebelumnya, hasil panen hanya sekitar 2 ton gabah per lahan, namun kini hasilnya mencapai 7 hingga 8 ton.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya program ini. Hasil panen kami meningkat, dan ini sangat membantu kesejahteraan petani di Merauke,” kata Petrus. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah atas perhatian yang diberikan kepada petani di wilayah Timur Indonesia.

Tak hanya para petani, warga sekitar yang hadir untuk menyambut Presiden Prabowo juga merasakan kebahagiaan yang mendalam. Atikah, seorang warga setempat, mengungkapkan rasa harunya karena bisa bertemu langsung dengan Presiden. “Aku menangis, karena selama ini hanya melihat di TV. Sekarang bisa bertemu langsung, rasanya terharu sekali,” ujarnya sambil berkaca-kaca.

Diaz, seorang mahasiswa pertanian yang turut hadir, menyatakan harapannya agar sektor pertanian di Indonesia, khususnya di Merauke, semakin berkembang dengan dukungan alat-alat modern. “Saya berharap pertanian di Indonesia bisa lebih maju, terutama di Merauke. Lahan di sini sangat cocok untuk budidaya padi. Semoga dengan alat-alat yang lebih modern, produktivitas pertanian kita terus meningkat,” kata Diaz.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Merauke ini menumbuhkan optimisme baru bagi masyarakat lokal akan kemajuan sektor pertanian. Melalui program swasembada pangan, pemerintah diharapkan dapat terus mendorong produksi pangan nasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya di wilayah Timur Indonesia.

Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Penjabat Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi dalam kegiatan ini. Pemerintah pusat berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya peningkatan swasembada pangan melalui modernisasi alat dan infrastruktur pertanian, yang sangat dibutuhkan petani untuk menghadapi tantangan produksi pangan di era sekarang.

Dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian pada Rabu (23/10/2024), Amran menyatakan bahwa upaya intensifikasi akan difokuskan pada peningkatan indeks tanam di Pulau Jawa, sementara ekstensifikasi akan dilakukan dengan membuka 3 juta hektare lahan baru di berbagai wilayah. “Target kami pada tahun 2025 adalah mencetak 1 juta hektare sawah baru,” ujar Amran.

Ia juga menambahkan bahwa transformasi sektor pertanian dari metode tradisional ke modern menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas padi di Indonesia. Teknologi modern tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mampu menekan biaya produksi secara signifikan. “Dengan pertanian modern, produktivitas dapat meningkat dua kali lipat, dan biaya produksi dapat ditekan. Jika panen secara tradisional membutuhkan 25 orang, menggunakan combine harvester, satu orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu hanya 4 jam,” jelas Amran.

Amran menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi pertanian seperti benih unggul dan mekanisasi yang disesuaikan dengan kondisi lahan sangat penting dalam program swasembada pangan. Salah satu contohnya adalah penggunaan padi biosalin yang tahan terhadap air asin, serta teknologi yang cocok untuk lahan rawa. “Pendekatan kami berbasis kebutuhan alam. Kami menggunakan benih unggul yang sesuai dengan kondisi lahan,” tambahnya.

Modernisasi ini diyakini tidak hanya akan meningkatkan hasil panen, tetapi juga mempercepat proses produksi secara keseluruhan, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

Selain teknologi, Mentan Amran juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dengan melibatkan generasi milenial dalam sektor pertanian. Bonus demografi Indonesia yang akan didominasi oleh kaum muda bisa menjadi peluang besar bagi kebangkitan sektor pertanian. “Generasi milenial harus terlibat dalam sektor pertanian. Cara melibatkan mereka adalah dengan menjadikan sektor pertanian menguntungkan. Jika mereka mendapatkan keuntungan, mereka akan terdorong untuk berproduksi,” jelasnya.

Amran mengungkapkan bahwa sektor pertanian harus bisa menarik minat generasi muda dengan cara memodernisasi proses pertanian dan memastikan bahwa sektor ini bisa menjadi sumber pendapatan yang kompetitif.

Dalam mendukung target swasembada pangan, Kementerian Pertanian juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyusun regulasi yang tepat dan memastikan kolaborasi lintas sektor berjalan lancar. Amran menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Kita perlu regulasi yang mendukung, serta kolaborasi lintas sektor. Tidak boleh ada ego sektoral, jika perlu kita bergerak dalam satu komando. Swasembada pangan tidak mungkin tercapai tanpa kerja sama dengan sektor-sektor lain,” tegas Amran.

Strategi yang dipaparkan Mentan Andi Amran Sulaiman menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, dengan mengedepankan teknologi, peningkatan SDM, dan kolaborasi yang erat antar sektor untuk mencapai kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia. (hai)

Mentan merujuk pada definisi swasembada yang digunakan oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), yang menetapkan bahwa suatu negara dapat disebut swasembada jika produksinya memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional. Sebagai perbandingan, pada swasembada tahun 1984, Indonesia masih mengimpor 400 ribu ton beras dengan populasi penduduk lebih dari 100 juta jiwa.

“Swasembada di era pemerintahan sekarang terjadi tiga kali, yaitu pada 2017-2019 dan 2020, tanpa ada impor beras medium, dengan populasi penduduk mencapai 200 juta jiwa. Artinya, upaya kita luar biasa jika dibandingkan dengan tahun 1984. Kebijakan pangan di era Pak Harto hebat, dan pemerintahan sekarang juga hebat,” ujar Mentan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (26/8/2024).

Capaian swasembada beras di era Presiden Jokowi terjadi pada periode pertama pemerintahannya, khususnya antara tahun 2017 hingga 2020. Selama periode tersebut, produksi beras nasional mengalami surplus antara 1,9 juta ton hingga 2,85 juta ton. Pemerintahan Jokowi fokus pada kebijakan anggaran sektor pangan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program, seperti penyediaan benih, pupuk, serta intensifikasi dan mekanisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Keberhasilan ini juga tercermin dari prestasi Kementerian Pertanian yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Tahun 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah pertanian, kami bersama tim mendapat WTP dan berhasil mempertahankannya hingga tahun-tahun berikutnya,” ujar Mentan.

Mentan Andi Amran juga mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp68 triliun untuk mempercepat berbagai program guna mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengairan, penyediaan pupuk, benih, serta pembangunan prasarana lainnya.

“Anggaran Rp68 triliun ini holistik, mencakup dari pengelolaan air hingga pupuk, termasuk juga pompa, untuk mendukung sektor pertanian kita,” tambahnya.

Dengan fokus yang berkelanjutan pada sektor pertanian, pemerintah berharap dapat terus meningkatkan produksi pangan dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama di sektor pangan global. (hai/infopublik)