Kedua peristiwa longsor tersebut dilaporkan terjadi secara hampir bersamaan pada pukul 14.00 WIB pasca peningkatan intensitas curah hujan di kawasan tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Marulitua Sjabat, mengonfirmasi bahwa penanganan darurat telah dilakukan di kedua titik lokasi kejadian.

Insiden pertama terjadi di Jalan Kemang Selatan X, RT/RW setempat, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan. Sebelum material tanah dan struktur dinding roboh, warga di sekitar lokasi sempat merasakan getaran fisik diikuti suara gemuruh kencang.

“Berdasarkan pendataan sementara, dampak kejadian meliputi kerusakan pada tembok dan tanah milik warga serta berdampak terhadap lima rumah di sekitar lokasi,” kata Maruli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).

Meskipun merusak konstruksi lima unit rumah warga, BPBD DKI Jakarta memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut. Sebagai langkah mitigasi awal, area titik longsor telah ditutup rapat menggunakan terpal guna mencegah terjadinya erosi tanah susulan saat hujan kembali turun.

Pada waktu yang hampir bersamaan, kejadian longsor kedua melanda pemukiman warga di Jalan Langgar II, RT 007 RW 010, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu.

Marulitua menjelaskan, longsor di Pejaten Timur dipicu oleh kombinasi hujan lebat serta gerusan air dari saluran drainase lokal yang mengikis kestabilan struktur tanah di sekitarnya. Kejadian ini juga didahului oleh dentuman gemuruh yang didengar oleh masyarakat sekitar.

“Pada saat terjadi hujan intensitas lebat, warga mendengar suara gemuruh dan dilihat oleh warga ternyata terjadi longsor. Jadi yang terdampak adalah jalan akses warga,” ujar Marulitua.

Peristiwa ini mengakibatkan sebagian saluran Penghubung (PHB) Poltangan tertutup oleh material tanah dan pepohonan tumbang. Meski tidak merusak rumah warga maupun menimbulkan korban jiwa, longsor sempat mengganggu akses jalan mobilitas warga setempat.

Saat ini, personel gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) serta Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) telah diterjunkan ke lokasi untuk melepaskan sisa pepohonan dan pengerukan tanah guna memulihkan kembali kelancaran aliran air PHB Poltangan. BPBD DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan pengurus RW setempat untuk menuntaskan pembersihan area terdampak.(dhil/kmps)

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, mengungkapkan bahwa saat ini instansinya tengah melakukan studi berbasis ilmiah dengan melibatkan para ahli teknologi inovasi, iklim, dan geologi dalam negeri.

Studi ini bertujuan untuk menentukan mekanisme peringatan dini tanah longsor yang memenuhi standar keakuratan tinggi, kecepatan, integrasi, serta kemudahan akses oleh publik. “Setidaknya ada tiga mekanisme yang umum diadopsi dalam pembuatan sistem peringatan dini tersebut,” ujar Abdul, Senin (1/4/24).

Salah satu mekanisme yang diungkapkan adalah sistem peringatan dini berbasis citra satelit time-series yang memantau perubahan tata lahan dan pergerakan mahkota longsor untuk menghasilkan peringatan dini bagi masyarakat yang berisiko tinggi.

Mekanisme lainnya adalah peringatan dini berbasis sensor, di mana setiap daerah rawan longsor dipasangkan alat sensor untuk memantau pergerakan tanah, curah hujan, dan parameter lainnya. Data ini kemudian diolah untuk menghasilkan peringatan dini bagi masyarakat.

Adapun mekanisme ketiga adalah sistem peringatan yang melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan pelaporan tanda-tanda awal tanah longsor. Namun, Abdul menyatakan bahwa masih dalam tahap pengkajian opsi terbaik untuk mekanisme tanah longsor nasional ini.

Abdul menambahkan bahwa pembuatan sistem peringatan dini tanah longsor berskala nasional ini merupakan hasil tindak lanjut dari penelitian sebelumnya yang berhasil mengembangkan sistem serupa di 35 daerah sepuluh tahun lalu.

Meskipun demikian, sistem yang dikembangkan sebelumnya masih memiliki keterbatasan dalam kapasitas dan wilayah jangkauan yang masih tergolong lokal, hanya mencakup lebih dari 200 desa.

“Karena yang kita miliki masih sangat lokal, sehingga selama ini kita masih cenderung mengandalkan sistem informasi prakiraan cuaca yang belum spesifik terhadap tanah longsor,” ungkap Abdul.

Dalam konteks ini, pentingnya informasi peringatan dini tanah longsor diakui sebagai langkah preventif yang sejajar dengan peringatan gempa bumi dan tsunami nasional. Data BNPB menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Maret tahun ini, telah terjadi beberapa kali bencana banjir disertai tanah longsor yang menyebabkan dampak serius bagi ratusan ribu warga, puluhan ribu rumah warga, fasilitas umum yang rusak, bahkan menimbulkan korban jiwa.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengembangan sistem peringatan dini ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor di Indonesia secara signifikan dan melindungi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. (hai)