Tiket Pesawat – Indopos

Pemerintah Beri Insentif PPN Tiket Pesawat Ekonomi Selama Libur Sekolah, Harga Perjalanan Jadi Lebih Terjangkau

Editor : Affandy — Tue, 30 Jun 2026 05:13:04 +0000

Koranindopos.com – JAKARTA – Masyarakat yang berencana melakukan perjalanan selama masa libur sekolah mendapat kabar baik. Pemerintah kembali memberikan insentif berupa penanggungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi penerbangan domestik.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan mobilitas dan aktivitas sektor pariwisata selama periode liburan sekolah.

Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2026 yang menetapkan bahwa PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi ditanggung pemerintah hingga 100 persen.

Dengan adanya kebijakan tersebut, calon penumpang dapat menikmati harga tiket yang lebih rendah dibandingkan tarif normal karena komponen pajak tertentu tidak lagi dibebankan kepada konsumen.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan permintaan terhadap layanan transportasi udara di tengah tingginya aktivitas perjalanan selama musim liburan.

Program insentif PPN ini berlaku untuk pembelian tiket yang dilakukan sejak peraturan resmi diberlakukan hingga 5 Juli 2026.

Sementara itu, periode penerbangan yang mendapatkan fasilitas tersebut berlaku mulai 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Artinya, masyarakat yang melakukan perjalanan domestik menggunakan penerbangan kelas ekonomi pada rentang waktu tersebut dapat memanfaatkan kebijakan ini selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemberian insentif pajak diharapkan mampu meningkatkan jumlah penumpang pesawat selama musim liburan sekolah.

Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan perjalanan wisata, mengunjungi keluarga, maupun melakukan perjalanan bisnis ke berbagai daerah di Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi industri penerbangan dan sektor pariwisata yang sangat bergantung pada tingginya mobilitas masyarakat.

Penurunan biaya tiket melalui insentif PPN memberikan sejumlah keuntungan bagi masyarakat, antara lain:

Mengurangi biaya perjalanan domestik selama libur sekolah.
Mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau.
Mendukung peningkatan kunjungan wisata ke berbagai destinasi di Indonesia.
Membantu pemulihan sektor transportasi udara dan industri pariwisata.

Karena program ini hanya berlaku dalam periode terbatas, masyarakat yang telah merencanakan perjalanan disarankan segera melakukan pemesanan tiket sebelum masa pembelian berakhir pada 5 Juli 2026.

Dengan memanfaatkan insentif PPN yang ditanggung pemerintah, wisatawan dapat menikmati perjalanan udara domestik dengan biaya yang lebih hemat, sehingga anggaran liburan dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain selama berada di destinasi tujuan.(dhil/dtk)

Pemerintah Umumkan Penurunan Harga Tiket Pesawat untuk Libur Nataru

Editor : Hairul — Wed, 27 Nov 2024 06:08:34 +0000

Koranindopos.com – Jakarta. Dalam rangka menyambut liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, pemerintah Indonesia melalui kerja sama Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, Pertamina, dan maskapai domestik resmi mengumumkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat. Langkah ini bertujuan untuk meringankan biaya perjalanan masyarakat selama periode libur panjang sekaligus mendukung pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Penurunan harga tiket pesawat ini akan berlaku mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 di 19 bandara utama di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin bepergian, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata.

Dalam konferensi pers di Istana Negara pada Selasa (26/11/2024), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), mengungkapkan bahwa penurunan harga tiket ini adalah hasil kolaborasi intensif berbagai pihak selama dua minggu terakhir.

“Penurunan harga tiket ini adalah langkah bersama untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang ingin berlibur bersama keluarga. Kami berharap kebijakan ini dapat meringankan biaya perjalanan sekaligus mendorong sektor ekonomi kreatif dan pariwisata di Indonesia,” ujar Menko AHY.

Ada tiga intervensi utama yang mendasari penurunan harga tiket pesawat ini:

Potongan Tarif Jasa Kebandarudaraan 50%
Pengurangan biaya jasa kebandarudaraan akan mengurangi beban yang ditanggung oleh penumpang.
Penurunan Harga Avtur 5,3%
Harga bahan bakar pesawat yang lebih rendah memberikan dampak langsung pada biaya operasional maskapai.
Pengurangan Fuel Surcharge 8%
Penurunan biaya bahan bakar pesawat jet membantu maskapai menurunkan harga tiket pesawat.

Dengan langkah ini, harga tiket pesawat diperkirakan turun sekitar 10% atau setara dengan Rp157.500 per tiket.

Pemerintah memperkirakan total penghematan yang dinikmati masyarakat selama periode Nataru mencapai Rp472,5 miliar. Penghematan ini mencakup penumpang maskapai full-service maupun bertarif rendah (LCC).

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan mendukung sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi, terutama sektor pariwisata,” tambah Menko AHY.

Penurunan harga tiket pesawat berlaku di 19 bandara utama di Indonesia, termasuk Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Ngurah Rai (Bali), dan Bandara Kualanamu (Medan). Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah dapat meningkat, serta memberikan dampak positif pada pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Dengan tarif tiket pesawat yang lebih murah, masyarakat dapat merencanakan perjalanan akhir tahun bersama keluarga, sementara sektor ekonomi kreatif dan pariwisata dapat tumbuh lebih cepat,” tutup Menko AHY.

Dengan kebijakan ini, pemerintah optimis bahwa periode Nataru 2024/2025 akan menjadi momen kebangkitan sektor pariwisata sekaligus memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat Indonesia. (hai)

Menko Luhut Siapkan Langkah Efisiensi untuk Turunkan Harga Tiket Pesawat

Editor : Hairul — Fri, 12 Jul 2024 07:02:13 +0000

koranindopos.com – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan langkah-langkah efisiensi yang dirancang untuk menurunkan harga tiket pesawat di Indonesia. Salah satu langkah utama adalah mengevaluasi operasi biaya pesawat, termasuk identifikasi rincian pembentukan Cost Per Block Hour (CBH), komponen biaya operasi terbesar dalam penerbangan.

“Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat,” ujar Menko Luhut.

Luhut menjelaskan bahwa CBH perlu diidentifikasi secara rinci agar strategi pengurangan nilainya dapat dirumuskan berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya yang pada akhirnya menurunkan harga tiket pesawat.

Selain itu, pemerintah berencana mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan membuka larangan serta pembatasan (lartas) barang impor tertentu yang diperlukan dalam penerbangan. Menurut Menko Luhut, komponen perawatan pesawat yang mencakup 16 persen dari total biaya operasi setelah avtur, perlu mendapat perhatian khusus untuk efisiensi.

Menko Luhut juga menyoroti mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute yang menyebabkan penumpang yang melakukan transfer atau ganti pesawat dikenai dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC). Menurutnya, mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan dengan biaya operasional maskapai per jam terbang untuk mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.

Luhut menekankan pentingnya mengevaluasi peran pendapatan kargo dalam pendapatan perusahaan penerbangan, yang sering luput dari perhatian. “Ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas. Pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas,” tambahnya.

Untuk memastikan seluruh langkah efisiensi tersebut berjalan dengan baik, Luhut menyebut bahwa Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional akan mengevaluasi harga tiket pesawat secara detail setiap bulannya. “Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya,” ujar Menko Luhut.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan harga tiket pesawat di Indonesia dapat lebih terjangkau bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing industri penerbangan nasional. (hai)

Pegipegi Luncurkan Layanan Pesan Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Premium, Bisnis & First

Editor : Hanasa — Fri, 09 Sep 2022 04:47:01 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Online Travel Agent (OTA) Pegipegi meluncurkan layanan pemesanan tiket pesawat untuk tiga jenis kelas baru, yaitu ekonomi premium, bisnis dan first class untuk berbagai rute penerbangan domestik dan internasional.

Vice President (VP) of Commercial and Marketing Pegipegi, Ryan Kartawidjaja mengatakan, “Kami menghadirkan layanan baru ini untuk mendukung antusiasme masyarakat dalam berwisata yang semakin tinggi serta bentuk komitmen kami dalam memberikan pilihan transportasi pesawat yang lengkap dan beragam kepada seluruh segmen pelanggan.”

Selama maskapai yang dipilih menyediakan tiga jenis kelas tersebut, para travelers sudah bisa menggunakan aplikasi dan situs Pegipegi untuk memesan tiket pesawat sesuai pilihan kelas yang diinginkan.

“Selama ini kita memfokuskan pengembangan produk untuk pelanggan yang ingin terbang dengan kelas ekonomi. Adanya layanan pemesanan untuk tiga kelas baru ini diharapkan bisa menarik minat pelanggan yang memiliki preferensi terbang dengan kenyamanan ekstra, serta memberikan alternatif pilihan kelas penerbangan kepada pelanggan secara keseluruhan,” ujar dia.

Sinyal dan tren positif penerbangan

Tren penerbangan ke berbagai destinasi nasional dan internasional kembali pulih. Merujuk dari data Angkasa Pura I (AP I) baru-baru ini menyebutkan bahwa 15 bandara di bawah naungan AP I melayani penumpang sebanyak 22,8 juta penumpang selama semester 1 tahun 2022, tumbuh sekitar 55 persen dibandingkan tahun lalu, yaitu sebanyak 14.651.206 penumpang.

Selain itu, upaya pemerintah dan maskapai penerbangan dalam menurunkan tiket pesawat hingga 15 persen serta dibukanya kembali Bandara Halim Perdanakusuma untuk penerbangan komersial diharapkan juga semakin membuat industri pariwisata menggeliat.

Berdasarkan data internal Pegipegi, pada periode Juni-Juli terlihat tren penerbangan internasional meningkat sekitar 40% dibandingkan periode April-Mei. Pegipegi memprediksi tren ini akan semakin tumbuh secara signifikan seiring waktu berjalan. Hal ini juga didukung oleh pengamatan internal Pegipegi terkait adanya penurunan harga tiket pesawat yang saat ini terjadi sekitar 5 hingga 27 persen. Hal-hal positif ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mengembalikan, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dan minat para travelers untuk melakukan perjalanan via jalur udara.

Ryan memaparkan, destinasi internasional yang paling banyak menjadi tujuan perjalanan adalah sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Selain destinasi Asia Tenggara, para travelers juga mulai melirik destinasi negara di wilayah Asia Timur, Eropa dan Australia, seiring relaksasi kebijakan pembatasan perjalanan di berbagai negara kawasan tersebut.

Sebagai informasi, pemerintah telah memperbarui kebijakan perjalanan dengan transportasi udara melalui Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19. Aturan ini berlaku sejak 25 Agustus 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian.

Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Selain itu, PPDN tidak perlu menunjukkan tes RT-PCR dan antigen, asalkan memenuhi syarat vaksinasi sesuai usia sebagai berikut:

Usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (booster)

PPDN berstatus warga negara asing, berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin kedua

Usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua

Usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi

Usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, tetapi wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19

Sementara bagi PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid, dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau antigen, tetapi wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Ketentuan regulasi ini dikecualikan bagi PPDN pengguna angkutan udara perintis, termasuk penerbangan di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan pelayanan terbatas. (ris)

Pemerintah Akan Stabilkan Harga Tiket Pesawat

Editor : Hairul — Fri, 19 Aug 2022 04:33:40 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengambil langkah menstabilkan harga tiket pesawat. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara kemarin.

Adapun pengendalian harga tiket tersebut sekaligus juga sebagai upaya membantu mengendalikan inflasi di Indonesia, yang disumbang salah satunya dari sektor transportasi.

“Menindaklanjuti arahan bapak Presiden, kami telah dan akan membahasnya lebih detail dan intensif dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah daerah,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kamis (18/8/2022).

Menhub mengaku telah berkirim surat kepada pemerintah daerah untuk turut mendukung konektivitas dengan turut membantu memastikan tingkat keterisian penumpang, memberikan subsidi dan insentif lainnya.

“Harga avtur memang mengakibatkan harga tiket naik, tetapi ada strategi pengelolaan yang harus dikoordinasikan secara detail sehingga harga tiket bisa tetap terkendali dan tidak memberikan efek kenaikan inflasi yang terlalu tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, di beberapa daerah, tingkat keterisian (okupansi) pesawat hanya 50 persen atau bahkan kurang dari itu. Oleh karena itu, pemda didorong memberikan subsidi dan juga turut memasarkan, agar okupansi penumpang pesawat meningkat.

“Kalau tingkat keterisian bisa naik maka harga akan terkendali, karena harga tiket berbanding lurus dengan tingkat keterisian,” katanya.

Adapun sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub untuk mengendalikan harga tiket di tengah naiknya harga avtur dunia, diantaranya yaitu menetapkan kebijakan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0 (nol rupiah) atau nol persen terhadap Jasa Pendaratan.

Kemudian Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) yang berlaku di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) melalui Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No PR 14 tahun 2022.

“Kemenhub juga telah meminta kepada Kemenkeu untuk memberlakukan relaksasi PPN pada tiket dan fuel (avtur),” imbuhnya.

Sebelumnya, Kemenhub telah mengizinkan maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat. Hal tersebut sesuai dengan penerapan kebijakan Kemenhub KM 142 tahun 2022 tentang besaran biaya tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar (fuel surcharge).

Kemenhub telah melakukan dua kali kebijakan fuel surcharge. Pada awal 2022, Kemenhub merestui maskapai menaikkan harga sebesar 10 persen di atas tarif batas atas (TBA).

Kali ini, pemerintah membolehkan maskapai tentukan tarif 15 persen dari TBA.

Diketahui, tarif angkutan udara merupakan penyumbang terbesar inflasi dari kelompok administered price, selain komponen bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter dan tarif listrik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kelompok tersebut menyumbang inflasi pada Juli 2022 sebesar 0,21 persen month to month (mom) atau 6,51 persen year on year (yoy) secara tahunan.(hai)