“Nasib para guru sudah mulai banyak diperhatikan. Di Kementerian Agama kami meningkatkan 700 persen sertifikasi guru yang selama ini susah. Dan kita tambah kesejahteraan guru Non PNS, tadinya hanya Rp1,5 juta, sekarang menjadi Rp2 juta per bulan,” ujar Menag.

Nasaruddin menekankan bahwa guru memiliki peran sentral sebagai pelayan umat dan bangsa. Ia juga mengingatkan bahwa profesi ASN, termasuk guru dan pegawai kementerian, harus dijalani dengan penuh pengabdian. “Guru itu luar biasa. Saya seorang guru, bapak saya juga guru. Jadi profesi ini sangat mulia,” tegasnya.

Kementerian Agama mencatat, sebanyak 227.147 guru Non PNS tahun ini menerima kenaikan tunjangan profesi. Selain itu, lebih dari 102 ribu guru madrasah dan guru pendidikan agama kini mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. Jika ditotal, sepanjang 2025 ada 206.411 guru yang menjalani program tersebut, meningkat drastis dari 29.933 guru pada 2024 atau naik hingga 700 persen.

Menurut Menag, peningkatan kompetensi melalui PPG merupakan syarat utama bagi guru untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG). “Inilah prioritas saya, memastikan kesejahteraan guru sejalan dengan peningkatan kualitasnya,” ujarnya.

Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Agama juga membuka jalan lebih luas bagi tenaga pendidik honorer. Sebanyak 52 ribu guru honorer berhasil diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai wujud nyata keberpihakan pada kesejahteraan pendidik. (hai)

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun bangsa dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran negara. “Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru, inilah upaya untuk mengurangi ketidakefisienan,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyoroti permasalahan korupsi yang masih menjadi tantangan besar bagi bangsa ini. Menurutnya, kebocoran anggaran akibat korupsi sangat menghambat pembangunan, dan langkah ini diharapkan dapat menghilangkan praktik birokrasi yang berbelit-belit.

“Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara yang cermat dan efisien untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

“Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti bahwa saya siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki sekolah-sekolah serta membangun sekolah berasrama di seluruh kabupaten di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar layanan publik lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien. Sebelumnya, tunjangan guru ASN daerah ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah sebelum sampai ke rekening guru, yang sering kali mengalami keterlambatan.

“Sejak tahun 2010-2024, tunjangan guru ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening pemerintah daerah sebelum diteruskan ke guru. Proses ini umumnya berlangsung tiga bulan sekali dan di beberapa daerah mengalami keterlambatan dengan berbagai alasan,” ungkap Abdul Mu’ti.

Dengan mekanisme baru ini, sebanyak 1.476.964 guru ASN akan menerima tunjangan langsung ke rekening mereka, sementara 392.802 guru non-ASN juga akan menerima transfer langsung dari Kemendikdasmen. Proses verifikasi dan validasi data akan terus dilakukan agar pencairan dana berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Transfer langsung di bulan Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idulfitri dengan gembira dan agar mereka lebih sejahtera sehingga dapat bekerja lebih baik dalam mencerdaskan bangsa,” tambahnya. (hai)

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah strategis ini. Menurutnya, kebijakan ini merupakan terobosan positif yang akan meningkatkan kesejahteraan guru dan mempercepat pencairan tunjangan secara tepat waktu.

“Kami di Komisi X DPR RI menyambut baik kebijakan ini karena ini adalah jawaban atas aspirasi para guru yang selama ini sering menghadapi keterlambatan tunjangan akibat proses birokrasi di daerah. Dengan penyaluran langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening guru, kami berharap para guru dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas mulia mereka mencerdaskan anak bangsa tanpa harus khawatir dengan keterlambatan tunjangan,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut hadir bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap kebijakan ini.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa penyaluran langsung ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai revisi atas Permendikbud Ristek Nomor 45 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru ASN daerah.

Hetifah berharap perubahan mekanisme ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para guru dalam menjalankan tugasnya.

“Kami di Komisi X DPR RI akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Guru adalah pilar utama dalam menciptakan generasi unggul, maka kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan para guru di seluruh Indonesia dapat menerima tunjangan secara lebih cepat dan akurat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan semangat dan kualitas pengajaran di satuan pendidikan masing-masing, sehingga pendidikan di Indonesia semakin maju dan berkualitas. (hai)

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengimbau para guru untuk segera melakukan validasi rekening guna memastikan tunjangan dapat diterima tepat waktu.

“Kepada Bapak/Ibu Guru, segera melakukan validasi rekeningnya dengan mengecek laman InfoGTK-nya. Untuk memverifikasi data rekening masing-masing, dapat meng-klik ‘Iya’ atau ‘Tidak’ sehingga dapat terpantau,” ujar Nunuk Suryani dalam rilis yang diterima pada Sabtu (8/3/2025).

Verifikasi dan validasi ini penting dilakukan untuk memastikan tunjangan tersalurkan dengan lancar dan tepat sasaran. Setelah data diverifikasi, proses pencairan akan dilakukan secara bertahap, dengan target pencairan pertama dimulai pada 21 Maret 2025. Guru yang telah memastikan rekeningnya valid berpeluang lebih cepat menerima tunjangan dibandingkan mereka yang belum melakukan validasi.

Agar tunjangan dapat dicairkan tepat waktu, guru dapat melakukan validasi rekeningnya dengan langkah-langkah berikut:

1. Kunjungi laman InfoGTK.
2. Masuk dengan akun yang telah terdaftar.
3. Periksa status rekening pada dashboard.
4. Klik “Iya” jika data rekening sudah benar, atau “Tidak” jika terdapat kesalahan.
5. Jika memilih “Tidak”, segera lakukan perbaikan data sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan melakukan validasi rekening sebelum batas waktu yang ditentukan, para guru dapat memastikan hak mereka diterima tanpa kendala. Pastikan untuk segera melakukan pengecekan agar proses pencairan tunjangan berjalan lancar dan tepat waktu.(dhil)

Menanggapi keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan I tahun 2024, Direktur Jenderal GTK, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa Ditjen GTK mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyediakan dana TPG kepada rekening guru sebelum batas waktu 14 hari kerja setelah dana TPG diterima di rekening Kas Umum Daerah.

“Kami secara konsisten terus mengawal proses distribusi TPG sesuai dengan ketentuan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pemda untuk memastikan kelancaran proses penyaluran TPG bagi para guru,” tegas Nunuk Suryani.

Hingga minggu kedua bulan Mei 2024, baru 26 Pemda yang telah berhasil menyalurkan dana TPG ke rekening guru. Sebanyak 297 Pemda masih dalam proses penyaluran dana TPG, sementara 223 Pemda belum dapat menyalurkan dana TPG karena masih dalam proses penyaluran dari Kas Negara ke Kas Umum Daerah setelah mendapatkan rekomendasi percepatan penyaluran dari Ditjen GTK.

Nunuk menjelaskan bahwa Ditjen GTK akan terus memastikan kelancaran penyaluran TPG ke depan dengan mendorong satuan pendidikan dalam memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mengisi pemenuhan beban kerja guru untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari keterlambatan pencairan yang serupa di masa mendatang.

Upaya Ditjen GTK ini memberikan harapan bagi ribuan guru di seluruh Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan melalui penyaluran TPG secara tepat waktu dan lancar. (hai)