“Berdasarkan koordinasi kami dengan Pak Mendagri, kita akan realisasikan terlebih dahulu dalam minggu ini untuk 112.849 usaha mikro di 48 dari 50 kabupaten/kota yang telah menyampaikan usulan calon penerima Banpres,” ujar Maman dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).

“Syarat yang menerima Banpres rehabilitasi usaha mikro ini adalah mereka yang sama sekali belum terakses perbankan. Bagi yang sudah terakses perbankan, di fase pertama sudah kita amankan melalui skema relaksasi dan fasilitas kelonggaran lainnya,” tegas Maman.

Hal tersebut disampaikan praktisi sekaligus pengusaha UMKM, Hevi Novianti, dalam diskusi bertema “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Hunian Bagi Pelaku UMKM” yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-2 Laskar Trisakti 08 di Grand Kemang Hotel, Jakarta Selatan.

Menurut Hevi, pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak cukup hanya berfokus pada perkembangan usaha, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan pemilik usaha dan para pekerjanya.

“Iya, UMKM Indonesia harus diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kita tidak bisa lagi hanya berbicara mengenai hal lain-lain. Fenomena yang saat ini masih terjadi adalah persaingan global yang semakin kompleks. Pemerintah harus peka terhadap kondisi ini. Kalau kondisi usaha meningkat, kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk punya tempat tinggal yang layak, bisa terpenuhi. Kita semua pasti bergerak kearah situ. Bukan cuma pemilik ya, tapi pasti juga karyawan-karyawan kita. Kita berharap pemerintah terus berupaya melalui kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM”

Hevi menilai, kebijakan yang tepat diperlukan agar pelaku UMKM mampu menghadapi persaingan global sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga. Dengan kondisi usaha yang lebih baik, kebutuhan tempat tinggal yang layak diharapkan dapat dijangkau oleh pemilik usaha maupun karyawan.

Diskusi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan dua tahun Laskar Trisakti 08. Forum ini mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas keterkaitan antara penguatan ekonomi masyarakat dan akses terhadap perumahan.

Ketua Umum Laskar Trisakti 08, Fernando T. Rorimpandey, S.H., M.H., mengatakan peringatan hari jadi organisasi tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen dalam mendukung pembangunan nasional, terutama melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Laskar Trisakti 08 berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan guna mendukung kesejahteraan pelaku UMKM. (RIS/Hend)

Bagi pelaku UMKM, tantangan tidak hanya muncul ketika membutuhkan modal. Ketahanan usaha juga diuji ketika penjualan menurun, harga bahan baku meningkat, terjadi gagal panen, jumlah konsumen berkurang, hingga muncul guncangan ekonomi yang berada di luar kendali pelaku usaha.

Karena itu, kebijakan UMKM perlu melihat pembiayaan dan penjaminan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, hingga Juni 2026 total pembiayaan UMKM lintas sektor telah mencapai Rp1.948,72 triliun, tumbuh 2,18 persen secara tahunan.

Dari jumlah tersebut, kredit UMKM melalui perbankan mencapai Rp1.519,35 triliun, atau sekitar 82,44 persen dari total pembiayaan UMKM.

Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa akses pembiayaan UMKM terus menjadi perhatian. Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah semakin besar pembiayaan otomatis membuat UMKM semakin kuat?

Jawabannya belum tentu.

Pembiayaan pada dasarnya menyediakan modal agar kegiatan usaha dapat berjalan. Namun, ketika usaha menghadapi guncangan, pelaku UMKM tetap membutuhkan mekanisme perlindungan agar risiko tersebut tidak langsung mengancam keberlangsungan bisnis.

Dengan kata lain, pembiayaan dapat menjadi bahan bakar usaha, sementara penjaminan berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengelola risiko pembiayaan ketika terjadi kondisi yang tidak diharapkan.

Selama ini, keberhasilan kebijakan UMKM kerap dilihat dari besarnya kredit yang disalurkan serta jumlah pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan.

Ukuran tersebut memang penting. Namun, indikator tersebut belum sepenuhnya menggambarkan apakah pembiayaan benar-benar membuat UMKM menjadi lebih kuat.

Keberhasilan pembiayaan seharusnya juga dilihat dari dampaknya terhadap kapasitas produksi, omzet, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, serta kemampuan usaha bertahan ketika menghadapi tekanan.

Salah satu persoalan klasik UMKM adalah kesenjangan antara usaha yang feasible dan bankable.

Banyak UMKM sebenarnya memiliki produk, pasar, serta permintaan yang cukup menjanjikan. Arus kas usaha pun dapat menunjukkan prospek yang baik.

Namun, ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan, sebagian pelaku usaha masih kesulitan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya berkaitan dengan ketersediaan agunan dan dokumentasi usaha.

Semakin kecil skala usaha, semakin besar pula kemungkinan pelaku UMKM tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan.

Kondisi inilah yang membuat penjaminan menjadi penting dalam memperluas akses pembiayaan.

Dalam kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah sejak awal berupaya menjangkau pelaku usaha produktif yang dinilai layak secara ekonomi tetapi belum mampu memenuhi seluruh persyaratan perbankan secara konvensional.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa persoalan UMKM tidak selalu terletak pada kelayakan bisnis. Dalam banyak kasus, hambatannya justru berada pada kemampuan memenuhi persyaratan pembiayaan.

Penjaminan kemudian dapat menjadi instrumen untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Namun, penjaminan bukan berarti pemerintah mengambil alih seluruh risiko lembaga keuangan.

Fungsi penjaminan seharusnya menjadi bagian dari pengelolaan risiko agar lembaga keuangan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang layak, sementara pelaku UMKM tetap didorong untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan bisnisnya.

OJK juga mengakui bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan legalitas usaha, pencatatan keuangan, informasi pasar, kapasitas usaha, hingga keterhubungan dengan rantai pasok.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan tidak dapat berdiri sendiri.

Pelaku usaha juga membutuhkan peningkatan kapasitas, pendampingan, digitalisasi, serta akses pasar agar modal yang diterima dapat digunakan secara produktif.

Tanpa dukungan tersebut, tambahan modal belum tentu menghasilkan peningkatan kinerja usaha.

Karena itu, UMKM perlu dipandang bukan sekadar sebagai objek penyaluran kredit, melainkan sebagai bagian dari ekosistem produksi yang membutuhkan dukungan secara menyeluruh.

Paradigma kebijakan UMKM pun perlu bergeser dari sekadar mengejar jumlah kredit yang tersalurkan menjadi melihat dampak pembiayaan terhadap keberlangsungan usaha.

Pertanyaan yang lebih penting bukan hanya berapa besar dana yang masuk ke rekening pelaku UMKM, tetapi apa yang terjadi setelah pembiayaan tersebut diterima.

Apakah kapasitas produksi meningkat? Apakah omzet bertambah? Apakah produktivitas membaik? Apakah usaha mampu menciptakan lapangan kerja? Dan yang tidak kalah penting, apakah pelaku usaha memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko?

Jika indikator-indikator tersebut ikut digunakan, keberhasilan pembiayaan UMKM dapat diukur secara lebih komprehensif.

Kebutuhan UMKM pada akhirnya tidak berhenti pada akses modal. Pelaku usaha juga membutuhkan ekosistem yang membantu mereka menghadapi risiko.

Pembiayaan dapat membantu usaha berkembang, sedangkan penjaminan dapat membantu membuka akses bagi usaha yang layak tetapi memiliki keterbatasan agunan. Sementara itu, pendampingan, digitalisasi, legalitas, serta akses pasar diperlukan agar usaha memiliki fondasi yang lebih kuat.

Kombinasi tersebut menjadi penting agar kebijakan UMKM tidak hanya menghasilkan pertumbuhan penyaluran kredit, tetapi juga menciptakan usaha yang lebih produktif dan tahan terhadap guncangan.

Dengan demikian, memperbesar pembiayaan UMKM seharusnya berjalan beriringan dengan memperkuat penjaminan dan kapasitas usaha. Tujuan akhirnya bukan sekadar membuat UMKM mendapatkan modal, melainkan memastikan mereka mampu bertahan, tumbuh, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.(dhil/kmps)

Pemerintah Kecamatan Kemayoran mengusung tema “Rakyat Bersatu untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” dalam perhelatan tahunan ini. Suasana lapangan dipenuhi gelak tawa anak-anak serta riuk pikuk warga yang saling bersenda gurur, mempererat tali persaudaraan antar sesama warga di momen bersejarah bangsa.
Momen khidmat membuka rangkaian kegiatan sejak pagi hari melalui sesi doa bersama. Seluruh peserta yang hadir memanjatkan doa bagi warga yang terkena musibah bencana alam di Aceh dan Nusa Tenggara Timur, sekaligus memohon kedamaian serta keutuhan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah seperti Kasdim 05/01 Jakarta Pusat Letkol Arm Udin Rasidi, Camat Kemayoran Bapak Dicky Suherlan, Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiyansyah, Danramil Kemayoran Mayor Arh Agus Budi, serta anggota Dewan Kota. Masyarakat dari kalangan Desil 1 sebagai sasaran prioritas beserta warga sekitar turut memadati lokasi.

Perayaan semakin istimewa dengan kehadiran sejumlah pejabat tingkat pusat secara langsung di tengah-tengah warga Kemayoran. Tampak hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Akhmad Wiyagus, serta Deputi Bidang Dukungan Program Strategis Presiden di Sekretariat Presiden Bapak Dedi Saprudin Samsudin.

Guna memberikan manfaat nyata, pihak penyelenggara mendirikan deretan tenda UMKM yang menyajikan santapan gratis tanpa sekat sosial. Selain menikmati hidangan, warga juga mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis serta pembagian paket sembako sebagai bentuk kepedulian sosial.

Kemeriahan pesta rakyat ini dilengkapi dengan beragam perlombaan tradisional khas kemerdekaan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh kalangan usia. Lomba-lomba seperti Tarik Tambang, Estafet Sarung, Bakiak, Makan Kerupuk, Balap Karung, hingga Giring Bola Pakai Helm sukses memancing gelak tawa penonton.

Sisi emosional perayaan terlihat pada area kegiatan Mewarnai Bersama Anak-anak yang mengusung tema “Terima Kasih Bapak Presiden RI”. Ratusan anak-anak Sekolah Dasar terlihat antusias menuangkan kreasi warna Merah Putih pada kertas gambar mereka sebagai bentuk ungkapan harapan masa depan bangsa.

Panggung utama semakin semarak dengan tampilnya deretan pengisi acara populer seperti penyanyi cilik Shabira Lala dan Hamudy BSA, dilanjutkan aksi panggung energik dari musisi Candil. Tidak ketinggalan, potensi seni lokal warga Kemayoran turut diberi ruang untuk menampilkan bakat kebudayaan mereka.

Sebagai pemungkas acara, panitia membagikan berbagai macam hadiah hiburan hingga hadiah utama berupa sepeda listrik, unit televisi, dan aneka peralatan rumah tangga. Seluruh rangkaian pesta rakyat ini ditutup dengan tertib dan penuh kedamaian hingga sore hari.

“Jamuan Rakyat ini bukan sekadar perayaan kemerdekaan, melainkan bukti bahwa Presiden RI ingin menjamu rakyat secara langsung di tingkat kecamatan. Kita bersatu, bergembira, dan saling berbagi kebahagiaan, terutama untuk masyarakat Desil 1 dan warga lainnya yang sangat menikmati acara hari ini, menerima sembako, makan gratis, dan cek kesehatan gratis. Semangat Merah Putih adalah semangat persatuan yang menyatukan kita dalam keberagaman, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Panitia Bersama 3 Pilar dalam sambutannya. (RIS/Hend)

Sinergi kedua entitas ini menghadirkan rangkaian program hiburan yang mencakup live entertainment, musik, festival, hingga family experience. Salah satu eksekusi terdekatnya adalah penyelenggaraan RANS Carnival dan Cipungland di Lombok, yang nantinya akan dilanjutkan ke kota-kota lain. Langkah ini menegaskan posisi RANS dalam mengoptimalkan potensi seluruh lini IP yang dimilikinya secara berkelanjutan.

“Momentum ini juga menjadi bagian dari babak baru RANS sebagai perusahaan publik. Berlanjutnya kolaborasi kami dengan Mayora mencerminkan konsistensi RANS dalam memonetisasi IP, sekaligus menciptakan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan,” tegas Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (10/8/2026).

Hubungan kerja sama ini tumbuh dari kekuatan mendasar masing-masing pihak. RANS unggul dalam menyajikan hiburan yang inklusif dan merakyat, sedangkan Mayora merupakan produsen FMCG yang dekat dengan kehidupan keluarga Indonesia. Perjalanan yang dimulai dari ruang kecil hingga melantai di bursa saham menjadi bukti kuatnya fondasi kepercayaan di antara kedua perusahaan.

“Fondasi ini sudah dibangun dari tujuh (7) tahun yang lalu. Mulai dari kita di garasi sampai kita melantai di bursa, Mayora masih percaya dengan perkembangan RANS. Integrasi ini membuktikan bahwa sinergi antara corporate brand dan creator platform mampu menghasilkan dampak komersial sekaligus dampak sosial yang luas bagi masyarakat,” kata Nagita Slavina, selaku Direktur Utama RANS.

Dari sisi korporasi, Mayora melihat kemitraan ini sebagai wadah untuk terus memperluas jangkauan produk serta mendukung ekosistem kreatif nasional. Dukungan terhadap IP unggulan seperti RANS Carnival dan Cipungland dinilai efektif memperkuat keberadaan brand di tengah masyarakat.

“Kemitraan yang telah terjalin sejak 2019 lahir dari kesamaan misi kami untuk selalu hadir dekat dengan keluarga Indonesia. Melalui dukungan terhadap RANS Carnival dan Cipungland sebagai flagship IP RANS, kolaborasi ini bukan hanya memperkuat brand equity seluruh produk Mayora, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif serta ekonomi lokal di berbagai daerah Indonesia,” ungkap Ricky Afrianto, Global Marketing Director Mayora Group.

Keberhasilan integrasi pesan dan eksekusi kreatif antara RANS dan Mayora juga tidak lepas dari peran LINK Group International sebagai mitra strategis marketing & media network. Sinergi tiga pihak ini diproyeksikan bakal merambah ke agenda yang lebih besar, termasuk D’MASIV Asia Concert dan DUDAS-1 Asia Tour. (RIS/Hend)

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Training Advokasi Gender dan Perdagangan yang digelar ASPPUK di Jakarta pada 7–9 Juli 2026. Pelatihan tersebut diikuti sekitar 35 peserta dari jaringan NGO ASPPUK, Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK), komunitas UMKM perempuan, hingga organisasi perempuan penyandang disabilitas.

Direktur ASPPUK, Emmy Astuti, mengatakan pembahasan perdagangan internasional seharusnya tidak hanya berfokus pada ekspor, impor, tarif, investasi, atau pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kebijakan juga harus melihat siapa yang benar-benar bisa menikmati peluang yang ada.

“Kita perlu melihat lebih jauh: siapa yang memiliki akses terhadap peluang perdagangan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan siapa yang justru tertinggal. Ketika kebijakan perdagangan disusun tanpa perspektif gender dan inklusi, ketimpangan yang sudah ada berisiko semakin lebar,” kata Emmy.

Ia menjelaskan perempuan memiliki peran besar dalam sektor UMKM Indonesia. Namun, mereka masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan akses terhadap informasi pasar, teknologi, pembiayaan, sumber daya produktif, jejaring bisnis, hingga ruang dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Kondisi tersebut, menurut Emmy, lebih berat dirasakan oleh perempuan penyandang disabilitas karena masih menghadapi diskriminasi dalam memperoleh kesempatan berusaha.

“Perempuan pelaku usaha kecil dan mikro tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan ekonomi. Mereka harus menjadi subjek yang memiliki akses, suara, dan posisi dalam menentukan kebijakan perdagangan yang memengaruhi kehidupan dan usaha mereka,” ujarnya.

ASPPUK juga memaparkan hasil riset terhadap 884 perempuan pelaku usaha dan kelompok marginal yang mereka dampingi. Hasilnya menunjukkan sebagian besar responden belum terlibat dalam perdagangan internasional.
Sebanyak 78,4 persen responden mengaku belum pernah melakukan ekspor, sementara hanya 1,7 persen yang rutin mengekspor produknya. Pada aktivitas impor, 79,3 persen responden tidak pernah melakukan impor dan hanya 1,5 persen yang melakukannya secara rutin.

Menurut ASPPUK, rendahnya keterlibatan tersebut tidak hanya disebabkan kapasitas produksi, tetapi juga karena terbatasnya akses terhadap informasi pasar, pembiayaan, teknologi, sertifikasi, logistik, hingga jejaring bisnis.

“Jangan sampai standar perdagangan dan berbagai persyaratan pasar justru menjadi tembok baru bagi UMKM perempuan dan perempuan dengan disabilitas. Kita membutuhkan kebijakan yang mampu membuka akses, bukan menciptakan hambatan baru,” tutur Emmy.

Melalui pelatihan ini, ASPPUK berharap peserta tidak hanya memahami isu perdagangan, tetapi juga mampu menyusun strategi advokasi berbasis data untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan dan penyandang disabilitas.

“Advokasi tidak cukup hanya dengan menyampaikan aspirasi. Kita membutuhkan data, pengalaman perempuan di lapangan, analisis kebijakan, jejaring, dan strategi yang jelas agar suara UMKM perempuan benar-benar masuk dalam proses pengambilan keputusan,” pungkas Emmy. (BRG/Kul)

​Hingga periode saat ini, PNM tercatat telah berhasil melayani dan mendampingi sebanyak 23,1 juta nasabah aktif yang tersebar di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Angka fantastis tersebut secara otomatis mengukuhkan posisi strategis dari perusahaan pembiayaan milik negara ini sebagai lembaga pemberdayaan sekaligus penyedia akses permodalan bagi kaum perempuan prasejahtera dengan skala terbesar di dunia, mengungguli berbagai lembaga keuangan sejenis di mancanegara.

​Melalui kolaborasi yang solid bersama Danantara, seluruh sajian informasi operasional kini diperkuat berdasarkan integrasi data yang valid, kompilasi fakta akurat, serta kondisi riil di lapangan. Pembenahan transparansi ini ditujukan agar pencatatan kinerja korporasi menjadi jauh lebih baik, akuntabel, dan mencerminkan kondisi riil perusahaan secara tepat. Penguatan tata kelola ini menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan bisnis mampu berjalan lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek sosial.
​
​Di sisi lain, selain memperluas volume penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor mikro, tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh insan PNM juga terus dijaga secara ketat. Manajemen berkomitmen memastikan distribusi modal tersebut semakin tepat sasaran, terukur, dan benar-benar mampu mendukung keberlanjutan usaha yang dirintis oleh para nasabah. Proses pengawasan yang ketat dilakukan demi meminimalkan risiko bisnis di tingkat terbawah.

​Hal positif ini menjadi bagian dari rangkaian transformasi besar yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi PNM untuk menebar manfaat sosial ekonomi secara optimal. Rangkaian program komprehensif tersebut dimulai dari peningkatan kapasitas usaha secara berkala, pendampingan kelompok mandiri yang intensif, hingga membangun rasa percaya diri kaum perempuan prasejahtera agar mampu terus bertumbuh, berinovasi, dan berdaya secara finansial bersama dengan seluruh anggota keluarganya.

​Apresiasi tinggi pun datang dari COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria yang memuji peningkatan performa luar biasa BUMN termasuk di dalamnya PNM yang dinilai sukses melampaui target berkala perusahaan. Menurut pandangannya, lonjakan kinerja yang sangat impresif tersebut berjalan selaras dengan semangat transparansi informasi publik yang terus ditekankan oleh Danantara serta BP BUMN. Di tengah momentum keberhasilan tersebut, Direktur Utama PNM, Kindaris, menguraikan esensi utama dari visi pemberdayaan yang mereka usung.

​“Bagi kami, pertumbuhan bukan semata tentang angka, tetapi tentang semakin banyak perempuan prasejahtera yang memiliki kesempatan untukbangkit, berusaha, dan memperbaiki kehidupan keluarganya,” kata Dony Oskaria dalam keterangan resminya.

​Melalui gelora semangat gerakan #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, harapan baru bagi kelompok masyarakat subsisten ini kian nyata dirasakan oleh masyarakat luas di wilayah rural. Perluasan jaringan pelayanan hingga menjangkau daerah pelosok Indonesia, termasuk kawasan yang masuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), menjadi bukti otentik dari komitmen nyata PNM bersama Danantara dalam merangkul kaum perempuan yang selama ini kesulitan mendapatkan kesempatan berkembang akibat keterbatasan akses perbankan konvensional.

​Langkah ekspansif ini tidak hanya menutup celah ketimpangan ekonomi antara kota dan desa, tetapi juga memberikan proteksi finansial yang aman bagi pelaku usaha mikro dari jeratan rentenir. Standardisasi tata kelola yang bersih menjadi garansi mutlak bahwa program pemberdayaan nasional ini akan memberikan efek domino jangka panjang bagi perekonomian domestik. Sebagai penutup dari pemaparannya terkait masa depan inklusi keuangan nasional, Kindaris Direktur Utama PNM memberikan pernyataan penegas.

​”Bersama Danantara, PNM ingin memastikan manfaat pemberdayaan hadir dengan tata kelola yang lebih baik, penyaluran yang lebih berkualitas, dan semangat yang tetapdekat dengan masyarakat. Agar tidak ada lagi gap akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi mereka yang tinggal di perkotaan maupun di ujung Indonesia,” tandas Kindaris.

Angka yang memprihatinkan tersebut menjadi alarm keras bagi lingkungan terdekat anak, terutama keluarga, untuk lebih peka terhadap kondisi psikologis buah hati. Anak-anak dan remaja membutuhkan ruang yang aman untuk didengar dan dipahami, terutama saat mereka menghadapi fase transisi sekolah, mulai dari tingkat SD ke SMP hingga SMP ke SMA. Dukungan emosional yang hangat dari orang tua serta lingkungan yang bersih dari perundungan menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas mental mereka.

Menyikapi urgensi tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia menggelar program pemberdayaan di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah nyata ini bertujuan untuk memberikan edukasi mendalam bagi orang tua mengenai pentingnya kehadiran mereka dalam mendampingi tumbuh kembang anak secara sehat dan empatis.

Kegiatan yang berlangsung di Bajawa ini menjadi wadah pertemuan bagi masyarakat lokal, khususnya para ibu, untuk mendalami peran strategis orang tua dalam menjaga kesehatan mental anak. Selain fokus pada pengasuhan, agenda ini juga menyentuh aspek kesehatan fisik melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Bagi anak-anak, tersedia aktivitas belajar informal yang menyenangkan untuk memastikan manfaat kegiatan ini dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Keterlibatan para ibu dalam kegiatan ini dipandang sangat penting, mengingat peran mereka sebagai pilar utama dalam keluarga. Dengan memberikan pemahaman yang tepat mengenai pola pengasuhan, diharapkan para ibu mampu menciptakan suasana rumah yang nyaman bagi kesehatan mental anak. Pendidikan karakter dan pendampingan psikologis sejak dini menjadi fokus utama agar anak-anak di NTT memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi tekanan sosial.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menekankan bahwa pemberdayaan yang menyasar kaum perempuan memiliki dampak ganda, yakni pada aspek ekonomi dan kualitas pengasuhan anak. Menurutnya, ibu yang memiliki pengetahuan luas dan dukungan yang stabil akan mampu menjadi pelindung utama bagi perkembangan mental anak-anaknya di rumah.

“PNM percaya, perempuan yang berdaya dapat membawa perubahan baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya. Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendukung para ibu agar semakin mandiri, sekaligus lebih memahami pentingnya pola asuh yang penuh perhatian,” ujar Kindaris.

Tak hanya berhenti pada urusan sosial, program kolaboratif ini juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan prasejahtera di wilayah Bajawa. Salah satu langkah strategi yang dilakukan adalah mendorong pengembangan klaster usaha buah pala. Potensi komoditas lokal ini dioptimalkan agar dapat menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat melalui skema usaha ultra mikro.

PNM memberikan pendampingan yang komprehensif, mulai dari akses pembiayaan hingga pelatihan keterampilan usaha. Dengan adanya dukungan modal dan pengetahuan bisnis, kaum perempuan di Kabupaten Ngada kini memiliki peluang lebih luas untuk mengembangkan unit usaha mereka. Hal ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Integrasi antara kesejahteraan ekonomi dan penguatan pola asuh ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang ideal. Ketika beban ekonomi berkurang dan pengetahuan meningkat, orang tua dapat lebih fokus pada perhatian emosional kepada anak-anak mereka. Upaya holistik ini menjadi kunci dalam menekan angka kasus gangguan kesehatan mental pada anak di masa depan.
Kindaris kembali menegaskan komitmen PNM dalam mengawal isu kesehatan mental ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan demi masa depan generasi muda Indonesia yang lebih baik.

“Kesehatan mental anak adalah tanggung jawab bersama, dan setiap anak berhak tumbuh dalam ruang yang aman, sehat, dan penuh empati,” tandas Kindaris. (RIS/Hend)

​Arie mengaku bahwa dirinya sudah berulang kali merasa tertipu atau mendapatkan pengalaman ‘zonk’ ketika memesan alas kaki melalui platform online. Masalah utama yang sering dihadapinya adalah ukuran kaki yang berada di atas rata-rata ukuran orang Indonesia pada umumnya. Mencari ukuran yang pas secara daring terbukti menjadi tantangan yang cukup berat bagi sang presenter.

​Bagi pria yang kerap tampil modis ini, memiliki ukuran kaki nomor 46 atau 47 sering kali mendatangkan kesulitan tersendiri. Berbelanja kebutuhan alas kaki melalui media digital dianggapnya tidak mampu memberikan jaminan visual yang akurat dan sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya.

​”Karena zonk, beli produk lain, rasanya seperti zonk lagi. Jadi begitu, zonk dapat zonk lagi,” kata Arie Untung di Gandaria City, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).
​
​Suami dari Fenita Arie ini memaparkan pandangannya mengenai situasi pasar digital yang berkembang pesat pada era modern saat ini. Menurutnya, pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI dalam memanipulasi gambar produk semakin mempersulit calon pembeli. Konsumen kini kian sukar untuk menguji dan membedakan kualitas barang yang asli hanya lewat layar ponsel.

​Fenomena manipulasi visual tersebut yang akhirnya menyadarkan Arie mengenai arti penting dari sebuah pengalaman belanja konvensional. Ia menilai bahwa proses melihat, menyentuh, serta merasakan langsung material produk sebelum membeli adalah hal yang mutlak. Melalui cara itu, kualitas sebuah produk alas kaki dapat dipastikan dengan sangat akurat.
​
​Berangkat dari keresahan pribadi yang mendalam tersebut, figur publik ini akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah nyata di industri mode. Arie kini telah resmi bergabung dan mengambil peran strategis sebagai Pemegang Saham Baru SPOKATS by Grebe. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepeduliannya terhadap keberlangsungan ruang usaha bagi produk-produk dalam negeri.

Melihat keresahan Arie Untung dan tak ingin pecinta produk sepatu lokal mengalami apa yang dialami Arie, Triangga, selaku Pendiri SPOKATS by Grebe berinisiatif membuka SPOKATS.

​“Saat ini, masih banyak orang yang ingin membeli sepatu kets lokal, tetapi hanya bisa mendapatkannya secara online. Di sisi lain, para pecinta merek lokal juga ingin memiliki tempat atau kontainer untuk memajang produk mereka di tempat yang dapat dijangkau langsung oleh audiens. Oleh karena itu, SPOKATS hadir di sini,” kata Triangga .

​Melalui keterlibatannya dalam inisiatif ini, Arie ikut mengelola sebuah gerai ritel fisik yang memiliki misi khusus untuk mengkurasi merek lokal. Gerai ini menjadi wadah bagi kurasi berbagai produk alas kaki buatan anak bangsa yang memiliki standar mutu tinggi. Namun bagi Arie, proyek kolaborasi ini memiliki esensi yang jauh lebih dalam daripada sekadar aktivitas berburu keuntungan.

​”Spokat bukan hanya tentang sepatu, tetapi tentang mimpi. Di balik semua ini, ada ratusan hingga ribuan mimpi para pengrajin dan ahli produksi di Indonesia yang memiliki impian, kapan karya mereka dapat masuk ke pusat perbelanjaan besar?” kata Arie.

​Kehadiran toko fisik ini diharapkan mampu menjadi jembatan yang menghubungkan langsung antara kreativitas perajin daerah dengan pasar modern di kota besar. Dengan menyajikan tempat display yang representatif, produk lokal kini tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi babak baru bagi penguatan ekosistem kreatif di Indonesia. (BRG/Kul)

​

Acara itu menghadirkan tiga narasumber inspiratif; Direktur Mobilisasi Sumber Daya Dompet Dhuafa Etika Setiawanti, Founder The Keranjang Bali Sally Giovanny, dan Mary Ellen Barkey Hijrah Womanpreneur Dompet Dhuafa Bali.

Sally Giovanny mengatakan, The Keranjang Bali sebagai tuan rumah mendukung penuh inisiatif ini. ”Sebagai pengusaha perempuan, saya percaya bisnis harus berdampak. Kami buka ruang bagi komunitas untuk berjejaring, belajar, sekaligus berbagi dengan adik-adik yatim. Semoga ini jadi gerakan yang menular,” katanya.

Sally juga menyampaikan bahwa langkah besar dimulai dari langkah yang kecil. The Keranjang berkomitmen untuk membantu ibu-ibu pegiat UMKM bertumbuh bersama dengan produk-produk rumahan yang berkualitas, memiliki nilai pasar yang kompetitif, dan daya saing yang kuat agar para wanita pemberdaya bisa melakukan perubahan ekonomi dari skala mikro.

Dia juga berbagi kisah inspiratif tentang bagaimana The Keranjang dibangun dengan semangat berinovasi, meskipun sempat terhantam oleh pandemi. “Mental yang kuat adalah kunci. Bisnis memang tidak mudah, tapi berjuang dan berinovasi adalah hal yang harus dilakukan agar bisa bertahan,” tuturnya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Mary Ellen Barkey, salah satu penerima manfaat dari Dompet Dhuafa, berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia mengelola usaha peternakan ayam dengan pendekatan yang inovatif dan penuh perhatian. “Kami mulai dengan usaha kecil, tetapi kami selalu memastikan untuk membuat ayam kami bahagia. Tidak ada usaha yang mudah, tetapi yang penting adalah berinovasi dan tidak takut mencoba hal baru,” ungkap Mary.

Sementara itu Etika Setiawanti menjelaskan bahwa Women Empowerment Bali Edition dirancang untuk menguatkan ekosistem kolaborasi antara perempuan, komunitas, dan pelaku usaha. (rls/uns/mmr)