umrah – Indopos

Perkuat Layanan Terintegrasi Untuk Kenyamanan Jamaah Umrah

Editor : Memoarto — Fri, 31 Jul 2026 02:57:35 +0000

Koranindopos.com, JAKARTA – PT Jannah Firdaus Tour & Travel resmi menghadirkan Hotel Jannah Firdaus Makkah pada akhir Juli 2026. Hotel tersebut berlokasi di kawasan Ajyad, Bir Bililah, belakang Hotel Al Shohada, Jalan Ajyad Makkah, Arab Saudi, dengan jarak sekitar 5–7 menit berjalan kaki dari Masjidil Haram.

Chief Executive Officer (CEO) Mr. H. Wael Ahmed, M.BA mengatakan, kehadiran hotel itu merupakan wujud investasi jangka panjang perusahaan dalam membangun sistem pelayanan yang terintegrasi bagi jamaah. “Kepemilikan hotel sendiri memungkinkan perusahaan mengendalikan secara langsung standar kebersihan, kenyamanan, pelayanan, serta operasional hotel. Langkah tersebut juga menjadi investasi jangka panjang sekaligus pembeda dibandingkan banyak penyelenggara perjalanan umrah yang masih mengandalkan hotel milik pihak ketiga,” bebernya.

Melalui konsep one stop service, Jannah Firdaus mengintegrasikan seluruh layanan mulai dari pendaftaran, pengurusan dokumen, penerbitan visa umrah, keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga pendampingan jamaah selama berada di Tanah Suci.

Sebagai bagian dari Booking International Group, PT Jannah Firdaus Tour & Travel juga membangun ekosistem pelayanan melalui operasional di Arab Saudi, muassasah, layanan penerbitan visa umrah, armada bus sendiri, serta tim operasional yang bertugas mendampingi jamaah selama berada di Tanah Suci.

Seluruh layanan tersebut didukung dengan legalitas resmi sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kementerian Agama, serta penerapan sistem manajemen mutu bersertifikasi ISO 9001:2025.

Perusahaan mencatat telah menjadi salah satu penyelenggara perjalanan umrah dengan jumlah keberangkatan jamaah terbanyak pada musim 1447 Hijriah dan termasuk yang telah memberangkatkan jamaah pada awal musim 1448 Hijriah. Kehadiran Hotel Jannah Firdaus Makkah diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan sehingga jamaah memperoleh pengalaman ibadah yang lebih nyaman, aman, dan terintegrasi sejak keberangkatan hingga kembali ke Indonesia. (rls/why/mmr)

PERPUHA Dukung Pemindahan Penerbangan Umrah ke Terminal 2 Soekarno-Hatta

Editor : Hana — Tue, 14 Jul 2026 15:06:27 +0000

koranindopos.com, TANGERANG – Kebijakan pemindahan operasional penerbangan umrah dari Terminal 3 ke Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Handling Airport (PERPUHA), H. Holiludin, yang menilai langkah tersebut sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji dan umrah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Handling Airport (PERPUHA), H. Holiludin

Menurut Holiludin, kebijakan yang diterapkan oleh InJourney Airports merupakan terobosan penting dalam optimalisasi layanan penerbangan umrah dan haji, sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi jamaah.

“Baik secara pribadi maupun atas nama PERPUHA, kami mengapresiasi langkah InJourney Airports yang mengoptimalkan pelayanan penerbangan umrah dan haji melalui pemusatan operasional di Terminal 2. Kebijakan ini merupakan terobosan yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas layanan kepada para jamaah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Terminal 2 kini difokuskan sebagai pusat pelayanan bagi penerbangan haji dan umrah sehingga proses keberangkatan maupun kepulangan jamaah dapat berlangsung lebih tertata, nyaman, dan efisien.

Menurutnya, keberadaan terminal khusus tersebut akan memberikan kemudahan bagi calon jamaah mulai dari proses check-in hingga pelayanan kedatangan.

Selain meningkatkan kualitas layanan, pemindahan operasional juga dinilai mampu mengurangi kepadatan di Terminal 3 yang selama ini melayani berbagai penerbangan domestik maupun internasional.

Dengan dipusatkannya penerbangan menuju Timur Tengah, khususnya untuk jamaah umrah, di Terminal 2, arus penumpang di Bandara Soekarno-Hatta diharapkan menjadi lebih lancar sehingga operasional bandara dapat berjalan lebih efektif.

Holiludin menegaskan seluruh proses perpindahan operasional telah dipersiapkan melalui koordinasi antara pengelola bandara dengan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, berbagai aspek, mulai dari sistem pelayanan, prosedur operasional hingga regulasi pendukung, telah disiapkan agar implementasi kebijakan berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga menyebut sejumlah maskapai yang melayani rute Jakarta–Jeddah, Jakarta–Madinah maupun penerbangan transit kini telah melayani proses check-in di Terminal 2, sehingga memberikan kemudahan bagi jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Selain fasilitas keberangkatan, area kedatangan juga telah disesuaikan untuk meningkatkan kenyamanan jamaah maupun keluarga yang melakukan penjemputan.

“Keberadaan fasilitas check-in yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing maskapai menjadi salah satu bentuk peningkatan layanan yang patut diapresiasi. Begitu pula dengan fasilitas area kedatangan yang kini semakin nyaman bagi jamaah dan keluarga,” katanya.

Sebagai Ketua Umum PERPUHA, Holiludin berharap inovasi pelayanan yang dilakukan InJourney Airports terus berlanjut sehingga Bandara Soekarno-Hatta mampu menghadirkan layanan berstandar internasional bagi jamaah Indonesia.

Ia optimistis dukungan fasilitas yang semakin lengkap, ditambah pengelolaan operasional yang profesional, akan menjadikan Terminal 2 sebagai pusat layanan umrah yang representatif dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna jasa penerbangan.

Menurutnya, dukungan PERPUHA merupakan bentuk sinergi antara pelaku usaha jasa kebandarudaraan dengan pengelola bandara dalam mewujudkan pelayanan prima bagi jamaah haji dan umrah.

Dengan pemusatan operasional penerbangan umrah di Terminal 2, Bandara Internasional Soekarno-Hatta diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai gerbang utama keberangkatan jamaah umrah Indonesia melalui pelayanan yang modern, aman, nyaman, dan berkualitas. (hai)

Korban Dugaan Penggelapan Dana Umrah Hanania Group Tempuh Jalur Hukum, Kerugian Ditaksir Capai Rp100 Miliar

Editor : Hairul — Mon, 01 Jun 2026 11:29:11 +0000

koranindopos.com , JAKARTA – Sejumlah korban dugaan penggelapan dana umrah oleh Hanania Group menyatakan kesepakatan untuk menempuh jalur hukum guna memperjuangkan pemulihan hak jamaah dan memastikan penyelesaian kasus secara tuntas. Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Selatan, Senin (1/6), sebagai respons atas perkembangan kasus yang diduga merugikan ratusan jamaah umrah.

Para korban menegaskan bahwa hingga saat ini mereka masih membutuhkan kejelasan terkait status keberangkatan, penggunaan dana yang telah disetorkan, serta kepastian pengembalian dana. Menurut mereka, persoalan ini tidak hanya menyangkut kerugian materiil, tetapi juga harapan untuk menjalankan ibadah umrah yang telah direncanakan sejak lama.

Salah satu jamaah terdampak, Uli Amelia, mengungkapkan bahwa para jamaah telah melunasi biaya perjalanan dengan harapan dapat berangkat ke Tanah Suci. Namun hingga kini, kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana belum diperoleh.

“Kami sudah membayar dengan harapan bisa berangkat ibadah umrah. Yang kami butuhkan saat ini adalah kejelasan, kepastian, dan tanggung jawab. Kami berharap hak kami dapat dipulihkan,” ujar Uli.

Hal senada disampaikan Anna Luthfiah. Menurutnya, kasus tersebut telah menimbulkan tekanan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi jamaah dan keluarga mereka.

“Bagi kami, ini bukan sekadar soal uang. Banyak jamaah yang sudah mempersiapkan diri, keluarga, dan biaya sejak lama. Kami berharap ada solusi nyata, bukan hanya janji,” katanya.

Sementara itu, Anny Rofi menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai instansi untuk membuka kejelasan terkait perkara tersebut, termasuk mengenai aliran dana, aset, serta bentuk perlindungan terhadap jamaah yang dirugikan.

“Kami berharap aparat penegak hukum, PPATK, dan kementerian terkait dapat membantu membuka kejelasan mengenai aliran dana, aset, dan bentuk perlindungan kepada jamaah. Kami ingin proses ini berjalan tertib dan benar-benar berpihak pada pemulihan hak jamaah,” ujar Anny.

Menurut Anny, berdasarkan informasi dan pendataan sementara yang dilakukan di antara para jamaah, total kerugian akibat kasus tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar. Namun angka tersebut masih harus diverifikasi lebih lanjut melalui bukti pembayaran dan dokumen yang dimiliki masing-masing korban.

“Berdasarkan informasi sementara yang kami terima dari para jamaah, total kerugian diperkirakan dapat mencapai kurang lebih Rp100 miliar. Namun, kami berharap seluruh data dapat segera diverifikasi agar jumlah kerugian menjadi jelas dan dapat diperjuangkan secara hukum,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum yang mewakili sejumlah jamaah Hanania Group menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah memperjuangkan pemulihan hak korban melalui pengembalian dana, penelusuran aliran dana, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait.

Kuasa hukum jamaah, Joddy Mulyasetya Putra, menjelaskan bahwa pihaknya hanya mewakili sejumlah jamaah yang telah memberikan kuasa secara resmi dan tidak bertindak atas nama seluruh korban.

“Posisi kami jelas. Kami mewakili beberapa jamaah yang telah memberikan kuasa kepada kami. Fokus kami adalah memastikan hak klien kami diperjuangkan secara terukur, termasuk melalui pengawalan proses pidana, pengajuan restitusi, penyitaan aset, penelusuran aliran dana, dan langkah perdata untuk pengembalian dana atau ganti kerugian,” kata Joddy.

Menurutnya, proses pidana yang sedang berjalan perlu dihormati, namun kepentingan korban tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku semata. Pemulihan kerugian jamaah harus menjadi bagian penting dalam proses hukum yang berlangsung.

“Bagi kami, proses pidana penting. Namun, bagi jamaah, pemulihan dana dan kejelasan penggunaan dana juga sama pentingnya. Karena itu, kami mendorong adanya penelusuran aliran dana dan transparansi dari pihak-pihak terkait sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Tim kuasa hukum juga mendorong keterlibatan aktif Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membantu aparat penegak hukum menelusuri aliran dana yang berasal dari pembayaran jamaah kepada Hanania Group atau PT Khazanah Tamma Internasional.

Penelusuran tersebut dinilai penting untuk mengetahui penggunaan dana jamaah, mengidentifikasi aset yang masih dapat dipulihkan, serta mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut menerima atau menikmati aliran dana tersebut.

Selain itu, kuasa hukum meminta Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia maupun kementerian terkait memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai langkah pengawasan, tindak lanjut terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah, serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada jamaah terdampak.

Menurut mereka, kasus ini tidak hanya menyangkut hubungan antara jamaah dan perusahaan travel, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan konsumen, tata kelola industri perjalanan ibadah, hingga kepercayaan publik terhadap sistem penyelenggaraan umrah di Indonesia.

Di akhir pernyataannya, tim kuasa hukum mengimbau seluruh jamaah terdampak agar tetap tenang, menjaga seluruh dokumen dan bukti pembayaran yang dimiliki, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Mereka menegaskan bahwa setiap langkah hukum harus dilakukan secara hati-hati, berbasis data, dan berorientasi pada pemulihan hak korban. (dni)

Aturan Baru Wajib Vaksin Meningitis untuk Jemaah Umrah Mulai Februari 2025

Editor : Affandy — Sat, 01 Feb 2025 07:15:13 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Mulai Februari 2025, Otoritas Kesehatan Arab Saudi mewajibkan semua jemaah umrah dari berbagai negara untuk mendapatkan vaksin meningitis. Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari pedoman kesehatan terbaru yang ditujukan untuk menjaga keselamatan para pelaku ibadah di tanah suci.

Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengharuskan semua jemaah umrah untuk melakukan vaksin meningitis setidaknya 10 hari sebelum keberangkatan menuju Arab Saudi. Vaksinasi ini berlaku untuk seluruh jemaah yang berusia satu tahun ke atas, tanpa memandang negara asal.

Jenis vaksin yang wajib diterima oleh para jemaah adalah vaksin Meningococcal ACYWX (konjugat polisakarida) atau vaksin polisakarida Meningokokus quadrivalent (ACYW-135). Sertifikat vaksinasi, yang mencantumkan nama, jenis vaksin, dan tanggal pemberian, harus diperoleh oleh setiap jemaah dan berlaku selama tiga tahun.

Meningitis adalah peradangan pada jaringan yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang, yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Meningitis bakteri merupakan bentuk yang paling berbahaya dan dapat menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, vaksinasi ini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit tersebut, terutama di tempat-tempat dengan konsentrasi orang banyak, seperti di Masjidil Haram.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengimbau agar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memastikan bahwa setiap jemaah umrah yang mereka fasilitasi telah menerima vaksinasi meningitis dan memiliki buku kuning sebagai bukti vaksinasi.

Penting bagi para jemaah untuk mematuhi aturan ini agar perjalanan ibadah umrah mereka berjalan dengan aman dan nyaman, tanpa terhambat oleh masalah kesehatan yang dapat membahayakan diri mereka atau orang lain.

Dengan kebijakan baru ini, Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan semua jemaah yang datang untuk melaksanakan ibadah umrah, serta mengurangi potensi penyebaran penyakit menular.(dhil)

Hijr Ismail: Aturan Baru Pembatasan Waktu dan Jadwal Kunjungan Jemaah Pria dan Wanita

Editor : Hana — Fri, 15 Nov 2024 09:52:22 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Hijr Ismail, salah satu tempat mustajab untuk berdoa di kompleks Masjidil Haram, kini memiliki aturan baru yang mengatur kunjungan jemaah pria dan wanita. Otoritas Umum yang mengelola Dua Masjid Suci menetapkan waktu khusus untuk setiap kelompok serta membatasi durasi kunjungan maksimal 10 menit bagi setiap pengunjung.

Dilansir dari Saudi Gazette, Jumat (15/11/2024), aturan ini diterapkan guna memastikan kelancaran dan kenyamanan ibadah bagi semua jemaah yang menjalani haji atau umrah.

Dalam kebijakan terbaru, otoritas memberikan waktu kunjungan terpisah antara jemaah pria dan wanita. Pembagian jadwal ini dilakukan untuk mengatur arus kunjungan ke Hijr Ismail, yang terletak di sebelah utara Ka’bah. Kebijakan ini sekaligus memastikan area tersebut tetap kondusif dan tertib.

Setiap jemaah diizinkan menghabiskan waktu maksimal 10 menit di Hijr Ismail untuk berdoa atau bermunajat. Durasi ini diterapkan demi memberikan kesempatan kepada lebih banyak jemaah untuk merasakan pengalaman beribadah di lokasi yang sangat istimewa ini.

Hijr Ismail merupakan bagian dari struktur bangunan yang awalnya termasuk dalam Ka’bah pada masa pembangunannya oleh Nabi Ibrahim AS. Area ini menjadi tempat favorit jemaah karena diyakini sebagai lokasi mustajab untuk berdoa.

Hijr Ismail dikelilingi oleh dinding setengah lingkaran yang dikenal sebagai Hatim. Jemaah yang berdoa di sini kerap memohon keberkahan dan ampunan dengan penuh khusyuk.

Otoritas Masjidil Haram terus berupaya memberikan pengalaman terbaik bagi para jemaah dengan berbagai inovasi pengelolaan. Selain pembatasan waktu, langkah ini juga bertujuan untuk menghindari kepadatan di sekitar Hijr Ismail, khususnya selama musim haji dan puncak ibadah umrah.

Jemaah diimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pengaturan waktu dan jadwal kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta kualitas ibadah di salah satu tempat suci paling ikonik dalam Islam.

Dengan kebijakan ini, pemerintah Arab Saudi kembali menunjukkan komitmen dalam mengelola Dua Masjid Suci dengan tertib dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua jemaah.(dhil)

ni Tantangan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dari Profesionalitas hingga Sarpras

Editor : Hairul — Thu, 09 Nov 2023 05:26:35 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas bimbingan ibadah haji dan umrah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 7 Tahun 2023 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). PMA ini mengatur tentang kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umrah yang telah memenuhi perizinan berusaha.

Direktur Bina Haji, Arsad Hidayat, menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh KBIHU seiring dengan terbitnya PMA No 7 Tahun 2023. Pertama, adalah tuntutan akan profesionalitas dalam melakukan tugas sebagai lembaga bimbingan dan pendampingan jemaah. KBIHU tidak lagi mengurusi tugas-tugas yang menjadi kewenangan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi, seperti mengatur penempatan akomodasi di Makkah dan Madinah.

Kedua, KBIHU harus mampu memberikan manasik yang moderat dan mengangkat tema-tema kemudahan (taysir) mengingat penyelenggaraan ibadah haji akan didominasi oleh jemaah haji lansia di masa mendatang.

Tantangan ketiga adalah bahwa jemaah semakin kritis dalam menilai layanan, termasuk layanan bimbingan ibadah haji. KBIHU harus dapat memberikan respon cepat dan solusi atas permasalahan yang dihadapi jemaah haji.

Keempat, adalah kemajuan teknologi. Penyelenggaraan haji ke depan banyak memanfaatkan perkembangan teknologi. KBIHU juga harus dapat memberikan pendidikan agar jemaahnya mampu menggunakan teknologi informasi.

Kelima, adalah kompetisi dalam layanan. Jemaah akan memilih KBIHU berdasarkan beragam layanan yang disediakan. Oleh karena itu, KBIHU harus terus meningkatkan kualitas layanannya.

Keenam, adalah pendataan jemaah bimbingan. Kemenag sedang menyiapkan mekanisme pendataan dan pelaporan KBIHU agar data jemaah yang berafiliasi dapat diidentifikasi. Hal ini juga terkait dengan alokasi kuota pembimbing ibadah haji.

Terakhir, adalah sarana dan prasarana di Arab Saudi yang belum sepenuhnya mendukung layanan haji. KBIHU harus memiliki skema alternatif untuk mengatasi kondisi yang tidak sesuai harapan jemaah, seperti penempatan jemaah lansia di hotel yang dekat dengan jamarat.

Dalam pertemuan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Forum Komunikasi (FK) KBIHU, Arsad Hidayat menekankan pentingnya sinergi antara KBIHU dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan manasik haji.

Penerbitan PMA No 7 Tahun 2023 menjadi langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan ibadah haji dan umrah, sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah mereka dengan lebih baik. (hai)

Vaksinasi Meningitis Bukan Syarat Keberangkatan Umrah, Dianjurkan untuk Komorbid

Editor : Hairul — Wed, 16 Nov 2022 07:28:55 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Kementerian Agama memastikan vaksinasi meningitis sudah bukan lagi menjadi persyaratan untuk keberangkatan jemaah umrah. Vaksin tersebut hanya diwajibkan bagi jemaah haji.

“Vaksinasi meningitis bukan lagi menjadi persyaratan keberangkatan ke Arab Saudi bagi jemaah umrah. Vaksin meningitis hanya wajib bagi jemaah haji,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Menurut Hilman, penegasan ini didasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis bagi Jemaah Haji dan Umrah tertanggal 11 November 2022. Sebelumnya, otoritas penerbangan Arab Saudi atau Sirkular GACA juga sudah menerbitkan edaran yang sama tertanggal 9 November 2022.

“Meski demikian, calon jemaah yang memiliki riwayat kesehatan dengan penyakit tertentu (komorbid), tetap dianjurkan untuk melakukan vaksinasi meningitis dan vaksinasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan,” tegas Hilman.

“Ini demi memelihara kesehatan dan keselamatan jemaah umrah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya,” sambungnya.

Hilman meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk menyosialisasikan kebijakan baru ini dan mengedukasi tentang perlunya vaksinasi meningitis, khususnya bagi jemaah yang memiliki komorbid. Menurutnya, berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah jemaah dan PPIU, mereka sebenarnya tidak keberatan dengan adanya vaksin meningitis. Hanya saja, mereka minta agar vaksin tersebut mudah diakses dan biayanya juga terjangkau.

“PPIU juga harus membantu jemaah yang ingin melakukan vaksinasi meningitis dengan berkomunikasi dengan fasilitas layanan kesehatan yang menyediakan vaksinasi meningitis tersebut. Kemenag ikut mendorong hal itu juga sebagai bagian dari upaya pelindunga,” sebutnya.

“PPIU yang telah menerima biaya dari jemaah untuk keperluan vaksinasi meningitis agar mengembalikan biaya tersebut kepada mereka yang memutuskan untuk tidak melakukan vaksinasi meningitis,” tandasnya. (hai)

Ini Beberapa Kemudahan Jemaah Haji dan Umrah Indonesia Yang Di berikan Arab Saudi

Editor : Hairul — Fri, 28 Oct 2022 00:38:39 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas Senin (24/10/2022) menerima kunjungan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Pertemuan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta.

Keduanya membahas terkait peningkatan kualitas layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi jemaah Indonesia.

“Siang hari ini, kami kedatangan tamu istimewa, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Kami memperbincangkan beberapa hal terkait perhajian, mulai dari kuota haji, bagaimana peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji perempuan karena jumlahnya lebih banyak, termasuk bagaimana Indonesia diberi kemudahan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam mengurus haji dan umrah,” terang Menag Yaqut usai pertemuannya.

“Sekarang visa umrah bisa berlaku hingga 90 hari dan jemaah bisa berkunjung ke seluruh wilayah Saudi. Ini informasi yang sangat menggembirakan, khususnya buat umat Islam yang ingin datang ke Tanah Suci,” sambungnya.

Hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief beserta jajarannya, para Staf Khusus Menteri Agama, dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz. Hadir juga Dubes Saudi di Indonesia Essam Al-Tsagafi dan jajaran Kementerian Haji dan Umrah.

Kepada Menag, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah mengaku senang bisa mengunjungi Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ini merupakan kunjungan resmi pertama Menteri Haji Saudi ke Indonesia.

“Saya sangat gembira bisa bertemu saudara saya, Menteri Yaqut. Kami juga sangat antusias untuk memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah haji Indonesia,” terang Menteri Haji Tawfiq.

Menurutnya, komunikasi dirinya dengan Menteri Agama terus berjalan secara intensif dalam rangka meningkatkan kualitas layanan jemaah haji. “Ini adalah bagian terpenting dari upaya peningkatan pelayanan terbaik yang harus kami berikan ke jemaah haji dan umrah,” tegasnya.

Kemudahan Umrah
Menteri Haji Tawfiq menjelaskan ada sejumlah kemudahan yang akan diberikan kepada jemaah umrah Indonesia.

Pertama, pihaknya telah menghapus syarat mahram bagi jemaah perempuan. Kedua, masa berlaku visa umrah diperpanjang hingga 90 hari. Ketiga, visa umrah bisa digunakan untuk mengunjungi seluruh wilayah Saudi, tidak hanya untuk ke Makkah dan Madinah saja.

Disinggung soal syarat vaksin meningitis, Menteri Haji Tawfiq menegaskan bahwa tidak ada persyaratan kesehatan apa pun bagi jemaah umrah.

“Tidak ada syarat kesehatan dan tidak ada syarat umur,” tegas Tawfiq.

Pemerintah Saudi, lanjut Tawfiq, juga telah menyiapkan platform ‘Nusuk’. Dengan aplikasi ini, setiap orang bisa memilih paket yang ada.

“Visa akan keluar tidak lebih dari 24 jam. Kami terus berusaha memberikan kemudahan,” papar Menteri Tawfiq.

Kuota Haji 2023
Terkait haji, Menag Yaqut berharap Pemerintah Arab Saudi dapat menambah kuota haji Indonesia. Menag juga meminta syarat pembatasan usia 65 tahun dihapus karena jumlah jemaah haji lansia sangat banyak.

Akan hal ini, Menteri Saudi mengatakan bahwa saat ini fokusnya adalah meningkatkan pelayanan. Menteri Tawfiq mengaku belum bisa memastikan jumlah kuota haji 2023.

“Kami berharap setelah pandemi membaik, kuota akan kembali normal,” sebutnya.

Merespons harapan Menag Yaqut tentang penghapusan syarat usia 65 tahun, Menteri Haji Tawfiq menyampaikan bahwa pemberlakuan syarat itu dalam konteks kondisi pandemi Covid-19. Jika ada perbaikan keadaan, tentu akan ada perubahan kebijakan terkait pembatasan umur.

“Saya yakin kalau sudah normal kondisinya, maka akan ada kelonggaran. Kabar baiknya, pandemi Covid-19 sudah semakin mereda,” tandasnya. (hai)

Mabruk Tour Travel Umrah Ramah Lansia dan Disabilitas

Editor : Akula — Wed, 12 Oct 2022 12:50:53 +0000

Koranindopos.com – Jakarta. Selain beribadah Haji, ibadah umrah menjadi keinginan umat Islam diseluruh dunia. Dalam menjalankan ibadah tersebut dibutuhkan selain ketenangan juga keamanan. Oleh karena itu sebelum memutuskan umrah, masyarakat harus memperhatikan beberapa hal. Ungkap Haji Yadi selaku Direktur Mabruk Tour.

Selain Legalitas dan Perizinan, yang terpenting adalah Integritas dan Pelayanan yang diberikan oleh pihak Travel. Mabruk Tour Hadir dengan beragam Fasilitas dan layanan. Saat ini Mabruk Tour sangat welcome terhadap jamaah Lansia dan Disabilitas. Untuk Jamaah Disabilitas Sendiri kami akan mengatur dari sebelum dan saat keberangkatan dan berkoordinasi dengan pihak Muassasah, Maskapai, hotel dan transportasi lokal yang di Arab.

Berikut Kelebihan- Kelebihan dan Fasilitas yang diberikan oleh Travel Umrah Mabruk Tour; Mabruk Tour Menyediakan alat Transmitter. Transmitter adalah alat fungsi dengar untuk Jamaah Mabruk Tour, transmitter membantu jamaah untuk khusus mendengar Do’a dari Ustadz Pembimbing Ketika melaksanakan Umrah.

Mabruk Tour Menyediakan Kursi Roda dan Pendorongnya Untuk para Jamaah Mabruk Tour dengan kondisi fisik yang lemah ataupun Lansia, Mabruk Tour dengan senang hati akan memberikan Fasilitas Kursi Roda dan Pendorongnya selama melaksanakan Ibadah Umrah.

Mabruk Tour Menyediakan Paket Private Umrah. Umrah Nyaman Jadwal bebas sesuai keinginan, menggunakan Kereta Cepat dari Madinah ke Makkah, Fasilitas Hotel Bintang 5 Depan Masjid Pesawat Langsung Madinah tidak di gabung dengan jamaah Mabruk Tour lainnya.

Mabruk Tour Menyediakan Ustadz Pembimbing Tersertifikasi. Mabruk tour kembali meraih penghargaan sebagai Biro Perjalanan wisata tersertifikasi oleh Badan Akreditasi Nasional dengan 10 Tour leader Tersertifikasi nasional.

Dengan banyaknya travel yang menawarkan harga bersaing, masyarakat jangan pernah tergiur dengan tawaran umrah yang sangat murah.

“Jangan percaya dengan harga yang murah, sekarang biaya pesawat, hotel dan akomodasi lainnya itu mahal. Jangan percaya dengan harga yang nggak masuk akal,” ungkap Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP Amphuri) Farid Aljawi melalui siaran pers.

Lebih lanjut Farid mengatakan, masyarakat juga harus memperhatikan perizinan resmi yang dikantongi oleh perusahaan travel.

“Kalau nggak ada izin, kita nggak bisa tanggung jawab, pemerintah atau asosiasi juga tidak bisa menindaklanjuti,” jelasnya.

“Mabruk Tour menjamin soal keberangkatan, mulai tiket, hotel, visa sampai makanan. Karna semua sudah di booking terlebih dahulu jauh sebelumnya dan menjamin semua keamanan dan kenyamanan Jamaahnya,” pungkas H. Yadi selaku Direktur Mabruk Tour. (AL)

Visa Umrah Jemaah Indonesia Tetap Gunakan Skema B to B

Editor : Hairul — Mon, 26 Sep 2022 02:12:48 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah Nasrullah Jasam menegaskan proses penerbitan visa umrah jemaah Indonesia masih menggunakan skema Business to Business.

Nasrullah mengatakan pihaknya sudah memastikan hal itu dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah Saudi di Jeddah, 20 September 2022.

Hadir dalam pertemuan itu, Deputi Kementerian Haji dan Umrah Bidang Umrah Abdul Aziz Wazzan, Direktur Administrasi Layanan Jemaah Umrah Misy’al, Administrasi Layanan Jemaah Umrah Samiah, Kepala Kantor Deputi Kementerian Haji dan Umrah Bidang Umrah Aiman. Dari Kantor Urusan Haji, hadir Pembantu Staf Teknis Haji 2 (PSTH 2) Muhammad Luthfi Makki dan Sekretariat Teknis Urusan Haji Asmoni Abdurrahman.

“Kebijakan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait dengan penerbitan visa umrah bagi jemaah umrah dari Indonesia masih tetap B to B,” tegas Nasrullah di Jeddah, Kamis (22/9/2022).

“Seluruh jemaah umrah harus sudah divaksin covid-19 sebanyak 2 (dua) kali sebelum masuk ke Arab Saudi,” sambungnya.

Dijelaskan Nasrullah, penggunaan aplikasi tawakalna dan etamarna masih diberlakukan bagi jemaah yang akan melaksanakan umrah dan masuk ke Raudhah di Masjid Nabawi.

“Masa berlaku visa umrah selama 90 hari, dan dapat digunakan untuk mengunjungi seluruh wilayah di Arab Saudi dengan pengawasan dari Muassasah/Syarikah Arab Saudi yang mengeluarkan visa,” tuturnya.

Terkait guide/pemandu jemaah umrah, Nasrullah mengatakan bahwa itu dianjurkan menggunakan jasa orang Saudi yang sudah berpengalaman. Pemandu bisa jiga menggunakan jasa warga Indonesia yang langsung menyertai jemaah sejak dari Indonesia.

“Tidak dibenarkan menggunakan jasa mukimin Arab Saudi yang status pekerjaannya bukan sebagai guide,” tegasnya.

Teknis Urusan Haji, kata Nasrullah, telah meminta kepada Kementerian Haji dan Umrah agar mengimbau Muassasah/Sayarikah Arab Saudi dan penyelenggara Ibadah Umrah agar mengatur pergerakan jemaah dari hotel ke airport pada saat kepulangan. Pergerakan jemaah agar memperhatikan rentang waktu yang wajar dengan jadwal penerbangan.

“Kami minta agar penyelenggara umrah menertibkan jemaahnya saat transit di kota Jeddah agar tidak berkerumun di pinggir pertokoan Corniche Balad dan tidak mengganggu ketertiban umum,” sebutnya.

“Kementerian Haji dan Umrah siap memberikan informasi berkala kepada Teknis Urusan Haji jika dibutuhkan terkait statistik dan pergerakan jemaah umrah dari Indonesia dan dari negara-negara lainnya selama berada di Arab Saudi,” tandasnya.

Lebih 200 ribu jemaah umrah dari Indonesia sudah datang ke Arab Saudi dalam rentang Agustus sampai September 2022. Tahun ini, Pemerintah Indonesia menargetkan ada sekitar 1,5 juta sampai dengan 2 juta jemaah.(hai)