“Keamanan dan manfaat sebuah vaksin sudah melalui berbagai tahapan uji klinis, mulaiuji klini tahap 1, 2, 3 dan 4 termasuk vaksin COVID-19 yang melibatkan jutaan orang, sampai dikeluarkannya izin edar. Dan pemantauan terhadap keamanan vaksin masih terus dilakukan setelah vaksin beredar” kata Prof Hinky.

Sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO), Komnas KIPI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM melakukan surveilans aktif terhadap berbagai macam gejala atau penyakit yang dicurigai ada keterkaitan dengan vaksin COVID-19 termasuk TTS. Survei dilakukan di 14 rumah sakit di 7 provinsi yang memenuhi kriteria selama lebih dari satu tahun.

“Selama setahun, bahkan lebih, kami amati dari Maret 2021 sampai Juli 2022. Kami lanjutkan lebih dari setahun karena tidak ada gejalanya, jadi kami lanjutkan beberapa bulan untuk juga supaya memenuhi kebutuhan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk menyatakan ada atau tidak ada keterkaitan. Sampai kami perpanjang juga tidak ada TTS pada AstraZeneca,” jelas Prof Hinky.

“Jadi, kami melaporkan pada waktu itu tidak ada kasus TTS terkait vaksin COVID-19,” lanjut Prof Hinky.

Indonesia merupakan negara dengan peringkat keempat terbesar di dunia yang melakukan vaksinasi COVID-19. Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Setelah surveilans aktif selesai, Komnas KIPI tetap melakukan surveilans pasif hingga hari ini. Berdasarkan laporan yang masuk, tidak ditemukan laporan kasus TTS.

TTS merupakan penyakit yang menyebabkan penderita mengalami pembekuan darah serta trombosit darah yang rendah. Kasusnya sangat jarang terjadi di masyarakat, tapi bisa menyebabkan gejala yang serius.

“Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) bila ditemukan penyakit atau gejala antara 4 sampai 42 hari setelah vaksin disuntikkan. Kalaupun saat ini ditemukan kasus TTS di Indonesia, ya pasti bukan karena vaksin COVID-19 karena sudah lewat rentang waktu kejadianya,” jelas Prof Hinky.

“Namanya trombosis, pembuluh darah membeku. Kalau terjadi di otak muncul gejala pusing, di saluran cerna mual, di kaki pegel. Kalau jumlah trombositnya menurun, ada perdarahan, biru biru di tempat suntikan, ya, itu terjadi, tapi 4-42 hari setelah vaksin. Kalau sekarang terjadi, ya, kemungkinan besar terjadi karena penyebab lain, bukan karena vaksin,” kata Prof Hinky.

Masyarakat juga masih bisa melaporkan kejadian ikutan pasca-imunisasi atau KIPI kepada Komnas KIPI melalui puskesmas terdekat. “Puskesmas sudah terlatih, akan dilakukan investigasi, anamnesis, dan rujukan ke RS untuk akhirnya dikaji Pokja KIPI dan dikeluarkan rekomendasi berdasarkan bukti yang ada,” jelasnya. (ris)

“Saya sangat menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh PT Etana Biotechnologies Indonesia dalam memproduksi vaksin dengan platform mRNA, dan ini adalah yang pertama di Asia Tenggara,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menegaskan, kehadiran produsen vaksin di dalam negeri ini sangat diperlukan untuk menghadapi kemungkinan datangnya pandemi di masa yang akan datang.

“Kita enggak mau lagi ada pandemi, tetapi kalau di dalam negeri siap industrinya, paling tidak kita menjadi lebih tenang,” ujarnya.

Presiden pun mengapresiasi gerak cepat PT Etana Biotechnologies Indonesia untuk menghasilkan vaksin COVID-19.

“Dan yang saya senang, kerjanya diam-diam. Saya sendiri enggak tahu, tahu-tahu jadi. Ini yang saya senang kayak gini. Bukan yang ngomong terus, tapi saya tunggu-tunggu enggak jadi-jadi. Ini diam-diam langsung jadi. Itu yang saya senang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara memerintahkan kepada jajaran terkait, Terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, untuk mendukung pengembangan industri biofarmasi guna mendukung terwujudnya kemandirian Indonesia di sektor farmasi.

“Saya minta Pak Menko, Pak Menteri Kesehatan agar industri PT seperti Etana ini betul-betul didukung, di Kementerian Kesehatan juga mendukung, sehingga ini bisa berkembang tidak hanya di biofarmasi, bioteknologi, tetapi juga nantinya bisa masuk ke hewan, bisa masuk ke tanaman, sehingga semuanya kita memiliki kemandirian dan kita bisa berdikari, betul-betul berdikari,” pungkasnya.

Sebelumnya pada bulan September lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA) untuk Vaksin AWcorna. Vaksin COVID-19 ini didaftarkan oleh PT Etana Biotechnologies Indonesia (PT Etana) dan dikembangkan melalui transfer teknologi serta penelitian bersama Abogen-Yuxi Walvax, Cina. Vaksin ini juga telah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia dan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hadir mendampingi Presiden dalam peresmian pabrik ini, antara lain Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawasa Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, serta Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia Lu Kang. (hai)

JAKARTA, koranindopos.com – Pemerintah terus mengakselerasi vaksinasi COVID-19 di tanah air sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga 29 April 2022 pukul 18.00 WIB cakupan vaksinasi nasional mencapai lebih lebih dari 400 juta dosis.

“Ini merupakan pencapaian yang besar berkat dukungan dari seluruh masyarakat,” ujar Juru Bicara COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dikutip dari laman Kemenkes, Sabtu (30/04/2022).

Secara rinci cakupan dosis pertama mencapai 199,31 juta dosis atau 95,70 persen dari target, dosis kedua mencapai 165,07 juta dosis atau 79,26 persen, dan dosis ketiga atau booster mencapai 39,35 juta dosis atau 18,90 persen.

Kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) menjadi prioritas pemerintah untuk divaksinasi. Golongan ini merupakan kelompok yang paling rentan terpapar dan paling tinggi risiko kematian dan kesakitan akibat COVID-19. Nadia pun mengimbau masyarakat untuk membantu para lansia untuk segera mendapatkan vaksinasi.

Per 29 April 2022, cakupan vaksinasi lansia dosis pertama mencapai 17,62 juta dosis atau 81,74 persen, dosis kedua 14,01 juta dosis atau 64,99 persen, serta dosis booster mencapai 3,95 juta dosis atau 18,33 persen.

Lebih lanjut Nadia mengungkapkan bahwa pemerintah terus membuka sentra-sentra vaksinasi di seluruh tanah air untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksinasi.

”Silakan datang ke seluruh pos pelayanan vaksinasi atau sentra pelayanan vaksinasi. Kami mengimbau bagi keluarga yang memiliki anggota keluarganya yang belum mendapatkan vaksinasi untuk segera divaksinasi,” pungkasnya.(hai)

JAKARTA, koranindopos.com– Cakupan vaksinasi nasional COVID-19 tembus lebih dari 300 juta suntikan atau 72% dari total target 416,4 juta suntikan pada 18 Januari 2022.

“Pada Selasa siang, 18 Januari 2022, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah berhasil menyuntikkan 300,239,385 dosis vaksin COVID-19 kepada masyarakat,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan, total suntikan dosis pertama telah mencapai 177,577,002 suntikan atau 85,26%, sementara dosis kedua 120,985,959 suntikan atau sekitar 58,09% dan dosis ketiga 1,676,424 suntikan atau 0,80%.

Lebih lanjut, dr. Nadia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan vaksinasi bagi 208,2 juta penduduk Indonesia. Ada banyak pihak yang ikut membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi nasional COVID-19 diantaranya TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisssi Keagamaan, dan para pelaku usaha.

Untuk kerja keras dan dedikasi yang diberikan, dr. Nadia menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya. Pihaknya ingin kolaborasi apik lintas sektor ini diperkuat agar cakupan vaksinasi COVID-19 bisa terus diperluas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, supaya semakin banyak masyarakat yang terlindungi.

“Atas nama Kementerian Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih kepada semua komponen bangsa yang telah membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional COVID-19. Kami harapkan kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan meningkat, agar pandemi segera berakhir,” harapnya.

dr. Nadia mengingatkan bahwa situasi pandemi dihadapkan pada kondisi yang terus berubah. Saat ini dunia sedang menghadapi ancaman penularan varian Omicron yang sangat tinggi dan cepat. Hal ini berakibat pada melonjaknya kasus COVID-19 secara global.

Bahkan, sejumlah negara juga telah melaporkan puncak kenaikan kasus Omicron di wilayahnya. Sementara di level nasional, diperkirakan puncak kenaikan kasus terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret.

Merespons hal ini, sejumlah persiapan telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan puncak Omicron. Salah satunya dengan meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19 baik vaksinasi primer maupun booster.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster), yang ditujukkan bagi Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera melaksanakan vaksinasi booster sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan

“Kendati vaksinasi booster telah bergulir sejak 12 Januari lalu, vaksinasi primer tetap berlangsung seperti biasanya. Keduanya dapat berjalan beriringan guna menciptakan herd population terutama untuk menghadapi lonjakan kasus Omicron,” tutur dr. Nadia.

Terkait dengan ketersediaan stok vaksin nasional, dr. Nadia memastikan jumlahnya mencukupi.

Meskipun telah menerima vaksinasi dosis lengkap maupun booster, masyarakat diminta untuk tetap disiplin menegakkan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas dalam praktik kehidupan sehari-hari untuk memberikan perlindungan yang optimal. (mgm)

JAKARTA, koranindopos.com – Mengawali tahun 2022, program vaksinasi COVID-19 yang hadir di Indonesia terus diupayakan pemerintah dengan target seluruh masyarakat Indonesia segera tervaksinasi. Akhir tahun lalu, pemerintah telah mengeluarkan anjuran vaksinasi booster bagi masyarakat yang telah menjalankan vaksinasi 1 dan 2.

Untuk mendukung program tersebut, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai salah satu bagian dari perbankan nasional pun turut aktif kembali menghadirkan sentra vaksinasi di berbagai wilayah. Kali ini, BCA kembali hadirkan sentra vaksinasi dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, untuk dosis 1 dan 2 maupun untuk booster dan anak-anak di Kawasan Jakarta Timur.

Kehadiran sentra vaksinasi di kawasan Jakarta Timur ini menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility yang dimiliki BCA. Sentra vaksinasi tersebut dimulai pada hari Senin 17 Januari hingga 22 Januari 2022 mendatang. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Gerakan Peduli Insan Perbankan dalam Program Akselerasi Vaksinasi Nasional dan juga mendorong misi BCA di tahun ini untuk mengedepankan pembangunan berkelanjutan #BCAForSustainability.

“Peran aktif swasta dalam mendukung program pemerintah saat ini, yaitu vaksinasi, sangat diperlukan untuk mempercepat terbentuknya herd immunity di Indonesia serta mengurangi dampak yang terjadi apabila terinfeksi COVID-19. BCA terus berperan aktif dalam menghadirkan sentra vaksinasi bagi masyarakat luas di berbagai wilayah.

Tidak hanya dalam bentuk sentra vaksinasi, BCA juga turut serta mendukung beberapa program vaksinasi yang diadakan oleh berbagai institusi. Kehadiran sentra vaksinasi BCA merupakan bentuk kerja sama BCA, dengan berbagai pihak antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA.

Sentra vaksinasi BCA Jakarta Timur diselenggarakan di Gedung Wira Purusa LVRI Duren Sawit. Lokasi ini dipilih karena mudah diakses sehingga mempermudah distribusi vaksin ke masyarakat. Dalam program ini ditargetkan ada 5.000 peserta yang mendapatkan vaksinasi. Masyarakat yang ingin mengikuti program vaksinasi ini dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi JAKI atau dapat langsung mengunjungi sentra vaksinasi.

Di sisi lain, dukungan BCA dalam penyelenggaraan vaksinasi massal juga diberikan kepada anak-anak yang dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk area Jakarta Barat, Klaten, Malang dan juga Lombok. Adapun dukungan tersebut dihadirkan sebagai bentuk kepedulian BCA terhadap percepatan pembentukan sistem kekebalan pada anak-anak.

BCA mengambil peran aktif mendukung upaya pemerintah menanggulangi pandemi, serta memprioritaskan keselamatan karyawan dan nasabah. BCA menyesuaikan kebijakan work from home sesuai ketentuan pemerintah dan mempromosikan “Banking from Home”. BCA juga melaksanakan program Vaksinasi Gotong Royong bagi karyawan, serta menghadirkan sentra vaksinasi bagi masyarakat di berbagai wilayah melalui kolaborasi dengan pemerintah dan otoritas terkait. Per Desember 2021, lebih dari 98,5% karyawan BCA telah menerima dua dosis atau setidaknya vaksin dosis pertama. Secara total, BCA telah mendistribusikan vaksin untuk lebih dari 200.000 penerima, baik untuk karyawan dan keluarga maupun masyarakat umum.

“Telah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling menggerakkan aksi solidaritas membantu percepatan pemulihan kondisi di Indonesia. BCA berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 berupa sentra vaksinasi bagi masayarakat yang diharapkan dapat segera membentuk herd immunity,” tutup Inge Setiawati, EVP CSR BCA. (mgm)

BANDA ACEH, koranindopos.com – Kepala daerah di Provinsi Aceh diminta untuk dapat menangkal hoaks soal vaksin. Upaya ini perlu dilakukan agar masyarakat bersedia mengikuti program vaksinasi.

Hal itu disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Aceh, di Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa (14/12/2021). Gubernur Aceh beserta seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh, termasuk jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat menghadiri acara tersebut.

Merebaknya hoaks di tengah masyarakat membuat masyarakat enggan mengikuti vaksinasi. Ini merupakan tantangan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah di Provinsi Aceh.

“Bapak minta tolong bantu untuk menetralisir hoaks-hoaks mengenai penolakan vaksin,” ujar Mendagri. 

Menurut Mendagri seorang kepala daerah memiliki kemampuan untuk menangkal hoaks. Sebab, mereka terlatih saat mengikuti ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang kerap diwarnai dengan berbagai hoaks. “Bapak-bapak berpengalaman betul (menangani hoaks),” ujar Mendagri.

Mendagri juga mengajak para tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk menetralisir hoaks termasuk hoaks yang merebak berkaitan dengan paham keagamaan.

Termasuk melibatkan jajaran  Kementerian Agama di Provinsi Aceh. Kementerian Agama berperan memberikan pemahaman kepada lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya, seperti pondok pesantren dan sebagainya. Dengan begitu, masyarakat yang bersedia mengikuti vaksinasi akan semakin banyak.

Mendagri menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan laju vaksinasi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah menargetkan, capaian vaksinasi dosis pertama hingga akhir Desember 2021 sebesar 70 persen dari total populasi. (rls/riz)

KENDARI, koranindopos.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau ketersediaan vaksin di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, pada Kamis (21/10).

Dalam peninjauannya itu, Muhadjir menemukan jumlah ketersediaan vaksin di Sultra masih jauh dari target. Dia menuturkan, jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk Sultra adalah 4 juta dosis untuk keseluruhan pelaksanaan vaksinasi tahap satu dan dua, serta untuk vaksin booster tenaga kesehatan.

“Yang sudah dikirim ke Sulawesi Tenggara baru 1,3 juta vaksin. Jadi masih sangat jauh dari jumlah vaksin yang seharusnya diterima,” ujarnya usai peninjauan. 

Muhadjir mengutarakan, jumlah vaksin yang masih sedikit itu telah berpengaruh terhadap rendahnya capaian vaksinasi yang seharusnya dicapai. “Saya lihat tadi untuk kabupaten kota rata-rata masih di bawah 30 persen. Kecuali Kota Kendari yang masih 60 persen.”

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, per September 2021, cakupan vaksinasi Covid-19 dosis pertama sebesar 32,36% atau 648.011 orang, dosis kedua sebesar 18,58% atau 372.166 orang, dan dosis ketiga (booster) untuk tenaga kesehatan sebesar 0,43% atau 8.696 orang. Jumlah itu masih sangat timpang dari cakupan keseluruhan vaksinasi di Provinsi Sultra, yakni 2.002.579 orang.

Dia mengungkapkan, kurangnya dosis vaksin di Sultra dikarenakan ada beberapa daerah yang harus dikebut pelaksanaan vaksinasinya. Seperti Provinsi Papua yang diprioritaskan karena adanya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Selain itu juga di beberapa daerah lain karena harus segera membuka sektor wisata, misalnya Pulau Bali, Batam. Itu diprioritaskan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menko PMK menuturkan, akan membawa permasalahan kurangnya stok vaksin di Provinsi Sultra kepada Kementerian Kesehatan agar bisa mendapatkan vaksin yang lebih memadai dan memenuhi sasaran vaksinasi. 

“Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menkes supaya di sini juga mendapatkan perhatian,” cetusnya.

Mantan Mendikbud itu juga meminta pada pihak Dinkes Provinsi Sultra untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga untuk tenaga kesehatan yang jumlahnya masih kurang dari 1 persen. 

“Ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden agar keselamatan dari tenaga kesehatan lebih terjamin. Karena dengan di’booster’ imunitasnya Insya Allah akan semakin tinggi kadarnya. Ini saya minta untuk dipercepat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga mengapresiasi adanya kegiatan vaksinasi gotong royong yang telah dilakukan oleh pihak swasta untuk mempercepat vaksinasi di Sultra.

“Kalau masing-masing perusahaan dipercepat, diperbanyak dalam upaya vaksinasi gotong royong agar ikut membantu tercapainya target yang ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Dalam peninjauan tersebut Menko PMK didampingi oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulteng Suharno dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra Usiana. (rls/riz)