Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, penyelesaian RUU Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam menyiapkan regulasi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja. Menurutnya, proses penyusunan RUU memiliki waktu yang padat sehingga membutuhkan kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak.

“Kita memiliki timeline yang sangat padat dan menantang, di mana penyelesaian RUU ini ditargetkan dapat rampung pada bulan Oktober mendatang. Artinya, waktu kita bergerak sangat cepat,” ujar Afriansyah saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Afriansyah mengatakan, pemerintah membuka ruang bagi serikat pekerja/buruh untuk menyampaikan aspirasi dan masukan dalam proses penyusunan RUU. Aspirasi tersebut penting untuk memperkaya substansi regulasi agar mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus perkembangan dunia usaha.

“Tantangan dunia kerja saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi, otomatisasi, perubahan rantai pasok global, ekonomi hijau, serta dinamika regulasi internasional menuntut kita menyiapkan regulasi nasional yang komprehensif,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah isu ketenagakerjaan menjadi perhatian dalam pembahasan RUU, antara lain pelindungan dan kesejahteraan pekerja alih daya (outsourcing), kepastian upah yang layak, struktur pengupahan yang berkeadilan, serta jaminan pelindungan kerja yang setara.

“Pembentukan UU Ketenagakerjaan baru ini diharapkan menjadi arsitektur hukum masa depan yang tangguh dalam melindungi hak pekerja melintasi zaman,” ujar Afriansyah.

Karena itu, Afriansyah meminta Rakernas KSBSI dapat menghasilkan usulan yang konstruktif dan rekomendasi yang substantif sebagai bagian dari masukan dalam proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan.

“Kita butuh payung hukum yang lebih berkeadilan, relevan dengan dinamika global, dan tangguh dalam melindungi hak pekerja/buruh,” tegasnya.

Menurut Afriansyah, penyusunan regulasi ketenagakerjaan juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, serikat pekerja/buruh, DPR RI, dan dunia usaha. Kolaborasi tersebut diperlukan agar regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat pelindungan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

“Mari kita manfaatkan ruang dialog yang ada untuk mencari rumusan terbaik, solusi yang berfokus pada penghapusan kesenjangan pekerja/buruh, tanpa mengorbankan keberlanjutan iklim dunia usaha,” katanya. (Riz)

Afriansyah menegaskan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran penting mengenai perlunya pelindungan lebih baik terhadap bahaya biologis di tempat kerja.

“Pandemi ini telah mengungkap betapa rentannya para pekerja terhadap risiko biologis. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret untuk melindungi mereka dari ancaman ini sangat diperlukan,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat menghadiri penutupan ILC sesi ke-112, Jenewa, Jumat, (14/6/2024).

ILO tengah menyusun sebuah Konvensi yang akan mengatur tanggung jawab pemerintah, swasta, dan pekerja dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bahaya biologis dalam dunia kerja.

Rancangan konvensi juga memuat elemen pengumpulan data, implementasi standar keselamatan kerja terkait bahaya biologis, penggunaan teknologi dan inovasi dalam mengatasi ancaman biologis, pelatihan dan edukasi pekerja mengenai protokol keselamatan biologis, serta kolaborasi internasional untuk kesiapan menghadapi krisis seperti pandemi.

“Dunia perlu mengadopsi standar keselamatan kerja yang sejalan dengan pembangunan arsitektur global di bidang kesehatan untuk mengantisipasi krisis kesehatan di masa depan,” kata Afriansyah.

Lebih lanjut, Afriansyah juga menyoroti pentingnya memperkuat prinsip-prinsip dasar dan hak-hak di tempat kerja, seperti kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, penghapusan pekerja anak, dan penghapusan diskriminasi. Ia mengajak semua negara untuk memperkuat komitmen global terhadap prinsip-prinsip ini melalui penegakan hukum, kebijakan yang efektif, dan partisipasi publik melalui dialog sosial.

“Kami harus bekerja sama untuk menegakkan hak-hak dasar pekerja dan memastikan bahwa setiap pekerja diperlakukan dengan adil dan bermartabat,” tegasnya.

Afriansyah juga menekankan pentingnya kepedulian untuk sektor ekonomi perawatan. Ekonomi perawatan adalah istilah yang merujuk pada sektor ekonomi yang mencakup semua pekerjaan yang terkait dengan perawatan orang lain, baik itu anak-anak, orang tua, orang sakit, maupun orang dengan kebutuhan khusus (disabilitas). Ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, seperti pengasuhan anak, perawatan lansia, perawatan kesehatan di rumah, dan pekerjaan di rumah tangga. Ekonomi perawatan mencakup pekerjaan yang dilakukan baik di sektor formal, seperti di rumah sakit atau fasilitas perawatan, maupun di sektor informal, seperti perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga di rumah.

Sektor ini sering kali diabaikan, padahal sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti perlunya peningkatan kondisi kerja dan upah bagi pekerja di sektor ini serta pentingnya kesetaraan gender dalam ekonomi perawatan.

“Pengakuan dan penghargaan yang layak harus diberikan kepada pekerja di sektor perawatan. Mereka adalah tulang punggung kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Afriansyah. (ris)

“Pasca acara networking ini, harapan kami, kita dapat senantiasa meneruskan semangat kolaborasi dengan terjalinannya kemitraan yang telah menjadi ciri interaksi kita saat ini,” kata Afriansyah.

Afriansyah mengatakan, kegiatan Regional Workshop dilaksanakan sebagai wadah untuk saling berbagi informasi dan praktik pelayanan terbaik Negara-negara Asia Pasifik dan ASEAN terkait perijinan TKA, informasi dan data TKA, dan tantangan terkini, serta penguatan kerja sama antara negara Asia Pasifik dan ASEAN dalam rangka meningkatkan kualitas SDM praktisi penerbitan izin kerja bagi TKA. Selain hal tersebut, acara ini juga dimaksdukan sebagai media sosialisasi prosedur serta regulasi penerbitan Rencana Penggunaan TKA atau izin kerja di Indonesia kepada para stakeholders.

Workshop ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Duta Besar Vietnam Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Indonesia, Ta Van Thong; Ditjen Imigrasi Kemenkumham; TalentCorp Berhad Kementerian Sumber Malaysia; perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, perwakilan Kementerian Tenaga Kerja Singapura; perwakilan Department of Labor Employment Filipina; dan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemnaker.

“Saat kita kembali ke ranah masing-masing, marilah kita tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas dalam praktik penempatan tenaga kerja. Mari kita bangun jembatan yang melampaui batas-batas, dan memanfaatkan potensi kolektif tenaga kerja global untuk mendorong inovasi, kemakmuran, dan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Penggunaan TKA, Haryanto, membacakan rangkuman (overview) Regional Workshop sebagai hasil workshop. Di antaranya pertama, regional workshop ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi tetapi menjadi titik awal forum komunikasi atau jejaring (network) yang berkelanjutan dari berbagai pihak terkait. Kedua, forum komunikasi akan mefasilitasi diskusi dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan terkait keimigrasian. Dengan adanya platform yang terbuka diharapkan solusi lebih cepat dan tepat dapat dietemukan dan mengurangi hambatan administratif dan operasional.

Ketiga, forum ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan SDM khususnya dalam pemahaman dan keterampilan terkait peraturan perizinan ketenagakerjaan dan keimigrasian. Keempat, keberadaan forum komunikasi diharapkan akan mendukung investasi yang kondusif, baik dan lancar antara semua pihak terkait. Kelima, keberadaan forum komunikasi diharapkan dapat meningtkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan TKA.

“Kami berharap terbentuknya forum komunikasi atau jaringan pascaacara regional workshop ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan hubungan yang sinergis antara berbagai pihak terkait perizinan TKA,” katanya.

Ia menambahkan, melalui forum ini juga diharapkan semua pihak dapat bekerja sama lebih erat, berbagi informasi, menyelesaikan berbagai masalah dengan cepat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi Indonesia.

“Secara khusus Regional Workshop ini diharapkan dapat terselenggarakan Kembali dan menjadi agenda rutin tahunnan (annual event) dan penyelenggaraannya tidak terbatas di Jakarta,” katanya. (ris)