Kerja Sama tentang pelatihan dan pengembangan kewirausahaan digital ditandatangani oleh Dirjen Binalavotas Kemnaker Agung Nur Rohmad dan Ade Mulya sebagai Direktur Grup Goto yang diwakili oleh Rangga D. Fadillah, Kepala Kebijakan Publik dan Humas Goto.

Immanuel Ebenezer Gerungan berharap melalui pelatihan ini para instruktur dan tenaga pelatihan tak hanya menguasai teknologi dan metode pelatihan terkini, tetapi juga mampu men-transfer semangat inovasi dan kewirausahaan digital kepada peserta didik di Balai Pelatihan Vokasi-nya masing-masing

“Instruktur adalah ujung tombak dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia industri yang terus berubah cepat. Maka kita pun harus terus berubah, berkembang, dan beradaptasi. Tak boleh ada instruktur yang ilmunya sama seperti 10 tahun lalu,” katanya.

Immanuel menambahkan saat ini pemerintah mendorong transformasi besar-besaran dalam modernisasi pelatihan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri masa depan; program pemagangan nasional sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan usaha; dan perlindungan sosial yang makin inklusif, agar tak ada yang tertinggal.

“Semua inisiatif itu tak akan berhasil tanpa kita, tanpa para instruktur dan tenaga pelatihan yang terus meng-upgrade diri, menyusun materi dengan pendekatan digital, dan menyampaikan pelatihan yang menginspirasi, ” katanya.

“Saya mengajak kita semua, jadikan pelatihan ini bukan hanya formalitas, tapi momentum. Bukan hanya rutinitas, tapi langkah strategis. Mari kita jadikan pelatihan ini sebagai tempat bertumbuh dan pengembangan diri serta implementasi ilmu yang sudah didapatkan, ” lanjut Wamenaker.

Sementara Agung Nur Rohmad mengatakan tujuan kegiatan ini untuk mengembangkan kompetensi SDM melalui pemanfaatan layanan ekosistem GOTO untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan produktivitas SDM melalui pelatihan vokasi.

“Program pelatihan yang akan diajarkan kepada 650 peserta (150 luring dan 500 daring) yakni mindset kewirausahaan digitalisasi dan transformasi digital (dasar pemasaran pigital), optimalisasi media sosial untuk pengembangan bisnis UMKM; serta dasar-dasar fotografi, ” katanya.

Penulis: Riski Astuti

“Sampai dengan hari ini, Selasa, 24 Juni 2025, sebanyak 2.450.068 pekerja telah menerima BSU yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing. Sementara sisanya, yakni 1.247.768 pekerja masih dalam proses penyaluran,” ujar Menaker dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker turut didampingi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, serta Direktur Jenderal PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri.

Menaker menambahkan, untuk penyaluran BSU tahap II, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data 4.535.422 calon penerima. Data tersebut saat ini sedang melalui proses verifikasi dan validasi guna memastikan ketepatan sasaran.

Menurut Menaker, program BSU 2025 diluncurkan sebagai langkah pemerintah dalam menjaga daya beli pekerja/buruh guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program BSU merupakan salah satu program dari 5 Paket Stimulus Ekonomi dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan target penerima sebanyak 17 juta pekerja/buruh.

“BSU Tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan dan dibayarkan sekaligus. Dengan demikian, setiap pekerja/buruh akan menerima total sebesar Rp600.000,” jelasnya.

Adapun persyaratan penerima BSU adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK); Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga April 2025; Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan, atau paling tinggi sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota atau provinsi bagi kabupaten/kota yang tidak menetapkan UMP/UMK.

Selain itu, penerima BSU bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, atau anggota Polri; Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang tidak sedang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan.

Menaker menuturkan, penyaluran BSU dilakukan melalui bank-bank Himbara (BNI, BRI, BTN, dan Mandiri), serta Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus untuk penerima yang berdomisili di Provinsi Aceh. Sementara bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. (Ris/IPC)

“Saya kapasitasnya sebagai negara, sebagai pemerintah yang memiliki kewajiban melindungi warga negara. Bapak Ibu ini warga negara, jadi kami tidak mungkin abai terhadap hak-hak Bapak Ibu,” ujar Wamenaker.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamenaker saat memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT PELNI (Persero) dan para pensiunannya di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Dalam pertemuan ini, para pensiunan PT PELNI menuntut pemenuhan hak mereka, termasuk pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak Purnabakti.

Wamenaker menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi panjang dengan manajemen PT PELNI. Hasilnya, sebagian tuntutan telah diakomodir dengan beberapa opsi penawaran, sementara sebagian lainnya belum dapat dipenuhi karena sudah masuk ke ranah pengadilan.

Selanjutnya, Kemnaker akan melanjutkan pembahasan dengan mengundang pihak manajemen PT PELNI serta pensiunan pekerja untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

“Kita akan melakukan klarifikasi, kita akan memanggil manajemen PELNI dan kawan-kawan pensiunan pekerja,” ujarnya.

Koordinator pensiunan PT PELNI, Junaedi, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Wamenaker. “Tidak ada penghargaan dari kami selain ucapan terima kasih dan doa agar Bapak sehat,” ucap Junaedi. (rls)

“Kepada anak-anak yang magang, semoga nanti pulang selain mendapat ilmu dan pengetahuan, juga disiplin, apalagi di Jepang yang sangat dikenal dengan kedisiplinannya. Jangan sampai nanti pulang malah tidak produktif. Manfaatkan kesempatan magang ini sebesar-besarnya, biar apa? Orang tua kita bangga, teman kita bangga, saudara kita bangga,” ujar Wamenaker dalam kesempatan tersebut.

Program pemagangan ke Jepang ini merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan International Manpower Development Organization Japan (IM Japan). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar lebih siap bersaing di pasar global.

“Program magang ini, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan sumber daya manusia, serta mendukung kesetaraan gender,” lanjut Wamenaker.

Wamenaker menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sejumlah modalitas yang mendukung keberhasilan program ini. Salah satunya adalah tingginya angka usia produktif di Indonesia, yang mencapai 144,64 juta orang, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,91% atau sekitar 7,47 juta orang. Di sisi lain, sejumlah negara, termasuk Jepang, mengalami peningkatan signifikan pada jumlah penduduk lanjut usia, yang semakin membuka peluang bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk mengisi kekosongan dalam sektor produktif.

Dalam kesempatan itu, Wamenaker juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Karawang atas inisiatifnya dalam menggelar program pemagangan ke Jepang.

“Kami dari Pemerintah sangat mendukung kegiatan ini yang bisa berdampak positif kepada anak-anak muda Kabupaten Karawang untuk diberikan peluang dan kesempatan untuk dapat mengikuti program pemagangan ke Jepang,” tambahnya. (rls)

Kunjungan ini merupakan bagian dari arahan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk memastikan tata kelola yang baik dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di industri-industri berisiko tinggi.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker berharap industri smelter dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat,” ujar Wamenaker.

Wamenaker juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif. Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan bahwa insiden kecelakaan kerja yang terjadi di smelter beberapa waktu lalu harus menjadi pelajaran penting. “Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku,” tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan.

Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling.

Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja ini, Wamenaker mengadakan dialog dengan para tenant IMIP, meninjau PT DSI dan PT ZTNE yang berada di kawasan IMIP, dan diakhiri dengan dialog bersama serikat pekerja. (Riski Astuti)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan kunjungannya ke Sritex sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024) lalu.

“Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex-red).  Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan, ” kata Noel sapaan akrab Immanuel Ebenezer Gerungan.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. “Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, ” katanya.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

“Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, ” ujarnya.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Wamenaker Noel yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja. “Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex, ” katanya.

Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

“Fokus kami ke depan,  ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan, ” katanya.

Akhir pertemuan, yel-yel buruh “Hidup Presiden Prabowo. Terima Kasih Pak Prabowo,”  menggema di dalam pabrik  PT. Sritex. (Riski Astuti)