Melalui pernyataan resmi yang disampaikan lewat akun Instagram Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (@bakom.ri), pemerintah menekankan bahwa WFH tetap mengikat ASN pada tanggung jawab pekerjaan sebagaimana hari kerja biasa.

“WFH setiap hari Jumat bukan libur, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang lebih adaptif dan efisien,” demikian disampaikan dalam unggahan tersebut pada Minggu (5/4/2026).

Dalam implementasinya, pemerintah memastikan bahwa kinerja ASN tetap berada di bawah pengawasan ketat dengan memanfaatkan dukungan teknologi digital. Sistem pemantauan ini dirancang untuk menjaga akuntabilitas serta memastikan pelayanan publik tidak terganggu meski pegawai bekerja dari lokasi yang berbeda.

Salah satu aturan yang ditekankan adalah kewajiban ASN untuk tetap siaga selama jam kerja. ASN diwajibkan mengaktifkan perangkat komunikasi dan merespons setiap panggilan atau pesan dalam waktu maksimal lima menit. Ketentuan ini menjadi indikator kedisiplinan sekaligus komitmen terhadap pelayanan yang responsif.

Kebijakan WFH ini dinilai sebagai bagian dari perubahan pola kerja birokrasi menuju sistem yang lebih modern. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah berharap ASN dapat bekerja lebih produktif tanpa terikat sepenuhnya pada kehadiran fisik di kantor.

Namun demikian, pemerintah juga mengingatkan bahwa fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab yang tinggi. Disiplin kerja, integritas, dan profesionalisme tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik. WFH bukan sekadar opsi bekerja dari rumah, tetapi juga langkah strategis dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih adaptif di era digital.(dhil)

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

Imbauan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (1/4/2026), yang turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, serta perwakilan LKS Tripnas dari unsur pengusaha dan pekerja.

“Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau untuk menerapkan Work From Home (WFH) bagi pekerja/buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan, dengan pengaturan jam kerja ditetapkan oleh masing-masing perusahaan,” ujar Menaker.

Melalui SE tersebut, pelaksanaan WFH tetap menjamin hak pekerja. Upah/gaji dan hak lainnya dibayarkan sesuai ketentuan serta tidak mengurangi cuti tahunan. Pekerja yang menjalankan WFH tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya, sementara perusahaan memastikan produktivitas dan kualitas layanan tetap terjaga.

Namun demikian, kebijakan WFH dapat dikecualikan bagi sektor-sektor yang memerlukan kehadiran fisik, seperti sektor kesehatan, energi, infrastruktur dan pelayanan masyarakat, ritel/perdagangan, industri dan produksi, jasa, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, serta sektor keuangan.

Selain penerapan WFH, perusahaan juga diimbau melakukan upaya pemanfaatan energi secara lebih hemat di tempat kerja melalui penggunaan teknologi dan peralatan kerja yang lebih efisien, penguatan budaya penggunaan energi secara bijak, serta pengendalian dan pemantauan konsumsi energi melalui kebijakan operasional yang terukur.

Menaker juga menekankan pentingnya pelibatan pekerja dan serikat pekerja dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik dalam merancang dan menjalankan program, membangun kesadaran bersama, maupun mendorong inovasi untuk menciptakan pola kerja yang lebih produktif dan adaptif dalam penggunaan energi. (riz)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Seoul, Korea Selatan, dan disiarkan secara virtual pada Selasa (31/3/2026).

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga.

Kebijakan ini secara khusus hanya berlaku bagi ASN dan tidak mencakup sektor swasta. Selain itu, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta SE Menteri Dalam Negeri.

Tidak hanya berfokus pada fleksibilitas kerja, kebijakan WFH ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat digitalisasi layanan publik. Dengan bekerja dari rumah, instansi diharapkan semakin mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan transparan.

Di sisi lain, kebijakan ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan efisiensi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Dampak dari konflik di Timur Tengah yang memengaruhi stabilitas energi global menjadi salah satu pertimbangan utama. Dengan mengurangi mobilitas ASN satu hari dalam seminggu, konsumsi BBM diharapkan dapat ditekan.

Langkah ini mencerminkan respons pemerintah yang adaptif terhadap dinamika global sekaligus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Dengan implementasi yang tepat, WFH setiap Jumat diharapkan tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta kualitas layanan publik di era digital.(dhil)

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0001/SE/2026 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Fleksibel dan Work From Home (WFH) Karena Cuaca Ekstrem, yang diterbitkan pada 22 Januari 2026.

Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, Syaripudin, mengatakan kebijakan ini dikeluarkan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, sekaligus memastikan keberlangsungan kegiatan usaha di tengah cuaca ekstrem.

“Perusahaan diminta menyesuaikan jam kerja atau menerapkan WFH bagi jenis pekerjaan yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara daring atau dari lokasi aman lainnya,” ujar Syaripudin, Jumat (23/1).

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan sistem kerja fleksibel, perusahaan tetap diwajibkan memenuhi hak dan kewajiban pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perusahaan juga diminta menjaga produktivitas dan kelangsungan operasional, serta memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya bagi pekerja yang harus melakukan mobilitas di tengah kondisi cuaca ekstrem.

Namun demikian, penyesuaian sistem kerja dikecualikan bagi perusahaan atau tempat kerja yang memiliki operasional 24 jam atau memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti sektor kesehatan, transportasi umum, logistik vital, serta energi dan utilitas dasar.

“Untuk sektor tersebut, pengaturan kerja dapat dikombinasikan antara bekerja dari rumah dan kehadiran fisik di tempat kerja secara proporsional sesuai kebutuhan operasional dan tingkat risiko di lapangan,” jelasnya.

Pelaksanaan imbauan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif masing-masing sektor usaha melalui pengaturan internal perusahaan. Perusahaan juga diminta melaporkan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja kepada Dinas Nakertransgi DKI Jakarta melalui tautan https://bit.ly/HimbauanKerjaFleksibel.

Syaripudin menegaskan, surat edaran tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut atau kebijakan baru sesuai dengan perkembangan kondisi cuaca di Jakarta. (dni)

Maria Qibtya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan bahwa WFH diberlakukan khusus bagi ASN yang telah melakukan perjalanan mudik dan tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Bagi pegawai ASN yang tugasnya dapat dikerjakan melalui media/aplikasi digital, selain sektor esensial, diberlakukan WFH pada 16-17 April 2024,” jelas Maria.

Bagi ASN yang melakukan WFH, Maria menegaskan kewajiban untuk melaporkan kehadiran dan capaian kinerja harian kepada atasan langsung melalui sistem informasi e-TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).

“Para Kepala Perangkat Daerah/Biro diminta memastikan pelaksanaan WFH tidak mengganggu pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan peran atasan langsung untuk melakukan pengawasan,” tambah Maria.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menyesuaikan sistem kerja ASN pasca libur nasional, sehingga tetap menjaga produktivitas dan efisiensi pelayanan publik. (dni)

Anas menyatakan bahwa pengaturan ini dilakukan untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran. Ia menekankan bahwa WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujarnya.

Anas menjelaskan bahwa instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat akan tetap menerapkan WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu excellent dalam segala situasi,” ujarnya.

Penerapan WFH maksimal/paling banyak 50 persen juga diterapkan pada instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan, seperti bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

Anas menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari manajemen arus mudik Lebaran untuk mengoptimalkan arus balik, mencegah penumpukan, dan memastikan kelancaran lalu lintas.

Pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idulfitri 1445 H) selama 6 hari, ditambah dengan libur akhir pekan selama 4 hari, sehingga total mencapai 10 hari.

Anas juga meminta seluruh instansi pemerintah untuk memantau dan mengawasi pemenuhan serta pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi selama periode libur Lebaran. Ia juga mengimbau agar media konsultasi dan pengaduan tetap dibuka selama libur Lebaran, sehingga publik dapat menyampaikan keluhan atau aspirasi terkait pelayanan publik secara online. (hai)

koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Etty Agustijani, mengungkapkan dalam keterangan resmi bahwa ASN yang sedang menjalankan WFH wajib mematuhi pedoman yang ditetapkan. Salah satu ketentuan yang ditegaskan adalah bahwa ASN yang bekerja di rumah harus mengenakan pakaian dinas dan tidak diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa izin.

“Pegawai yang WFH, kemudian dia keluyuran kemana, nanti tentunya yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan di Pemprov DKI. Nanti kena sanksi,” ungkap Etty kepada wartawan pada Senin (21/8/2023).

Etty menjelaskan bahwa pegawai yang mendapatkan jadwal WFH tidak diperbolehkan menggunakan momen tersebut untuk bepergian ke luar kota atau melakukan aktivitas di luar rumah. Pegawai yang menjalankan WFH diharapkan tetap berada di rumah dan menerima penugasan dari atasan.

“Jangankan mudik, pergi ke pasar pun tidak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng, sambil masak, WFH juga ga boleh. Jadi, memang kerja di rumah, bukan untuk masak, tapi bekerja di rumah,” jelasnya.

Penerapan aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan WFH dilakukan sesuai dengan tujuan utama, yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan pegawai serta mengurangi risiko penularan virus COVID-19. Dengan adanya sanksi bagi ASN yang melanggar aturan WFH, diharapkan disiplin dan keseriusan dalam menjalankan WFH dapat ditingkatkan, sehingga manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan secara maksimal.(dni)

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, menjelaskan rencana ini pada Kamis (17/8). Uji coba sistem WFH akan berlangsung pada 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 dengan persentase kehadiran pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebesar 50 persen. Namun, hal ini hanya berlaku bagi ASN yang menjalankan fungsi staf atau pendukung, sementara layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, dan layanan di tingkat kelurahan tetap berjalan normal.

“Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,” tegas Sigit.

Selama pelaksanaan KTT ASEAN yang berlangsung pada 4-7 September 2023, persentase pegawai yang bekerja dari kantor dan yang melaksanakan WFH akan disesuaikan. Pegawai yang bekerja dari rumah akan mencapai 75 persen sementara yang bekerja dari kantor sebanyak 25 persen. Penyesuaian ini berlaku khusus bagi kantor-kantor pemerintahan yang berdekatan dengan lokasi KTT ASEAN.

Sigit juga menjelaskan tentang penerapan PJJ di sekolah yang berlokasi di sekitar lokasi KTT ASEAN. Sistem PJJ ini hanya berlaku saat KTT ASEAN berlangsung, yaitu pada 4-7 September 2023. Kehadiran siswa dalam PJJ akan mencapai 50 persen, sementara guru dan tenaga pendidik tetap beraktivitas 100 persen.

“PJJ hanya berlangsung selama KTT ASEAN dan hanya berlaku untuk sekolah-sekolah di sekitar venue KTT ASEAN, seperti daerah Thamrin, Sudirman, Tanah Abang, Kuningan, dan Menteng. Sekolah yang berada di lokasi jauh dari venue KTT ASEAN akan tetap beraktivitas seperti biasa dengan kehadiran siswa 100 persen setelah KTT ASEAN berakhir,” paparnya.

Rencana ini diharapkan dapat membantu mengurangi polusi udara yang mungkin terjadi selama KTT ASEAN serta memberikan kenyamanan bagi warga Jakarta yang terkena dampaknya.(dni)

Beberapa warga mulai menggalang tanda tangan dengan petisi online agar bekerja bisa kembali dilakukan di rumah atau work from home (WFH). Petisi itu dikumpulkan melalui change.org. Hingga Kamis (5/1/2023) pukul 19.06, ada 19.055 tanda tangan dari target 25 ribu tanda tangan agar WFH diterapkan di Jakarta.

Terkait petisi tersebut, Heru tidak menampik bahwa kegiatan mulai kembali normal setelah PPKM dicabut. Dia pun mengakui sudah mengimbau warga untuk WFH saat macet disertai banjir. ”Kami imbauan saja. Kan PPKM sudah dicabut,’’ ujarnya.

Lantaran WFH masih berupa imbauan, Heru menyerahkannya kepada pemberi kerja, perusahaan, atau pemilik gedung untuk mengambil kebijakan yang terbaik. ”Silakan masing-masing klaster terdampak (lingkungan terdampak banjir, Red). Kayak kemarin di Kapten Tendean, Buncit. Kantor-kantor di sana silakan saja ambil kebijakan masing-masing,’’ terangnya.

Heru juga mengimbau pemilik gedung dan pemberi kerja untuk aktif melihat prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). ”Sekali lagi, saya imbau agar kita melihat BMKG. Kondisi rawan itu prediksinya dari 3–10 (Januari 2023), ya. Silakan saja kalau masing-masing kebijakan WFH,’’paparnya.

Meski begitu, Heru menyebutkan bahwa Pemprov DKI akan mempertimbangkan yang terbaik bagi warga. ”Ya, nanti kami pikirkan,’’ imbuhnya.(wyu/mmr)