Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM agar mampu menembus pasar ekspor melalui pemahaman yang lebih baik tentang perdagangan internasional. Adapun topik utama yang dibahas meliputi ketentuan ekspor-impor, strategi akses pasar global, hingga aspek penting dalam korespondensi dan konsolidasi ekspor.

Ketua Umum MPP ISMI Banten DR.Ing- Ilham H Habibie A.MBA turut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan sekaligus menjadi keynote speaker. Dalam paparannya, beliau menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem ekspor yang inklusif dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM Indonesia.

Sejumlah narasumber kompeten juga turut memberikan materi, antara lain:
Askawiryana dari Advisor ICC IndonesiaToto Sutopo dari ICC Indonesia
Nico Angelo PM, perwakilan dari firma hukum SSEK.

Acara ini terselenggara atas kolaborasi antara ISMI Banten dan ICC Indonesia, serta mendapat dukungan dari berbagai instansi pemerintah,  Angkasapura 2,  dan mitra strategis lainnya.

Melalui kegiatan ini, ISMI berharap dapat terus mendorong UMKM untuk naik kelas dan membuka peluang baru di pasar internasional, sejalan dengan misi membangun ekonomi umat yang tangguh dan berdaya saing global. (doe)

Saat menyampaikan sambutan pembukaan workshop tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan bagian integral dari perekonomian global, yang berkontribusi terhadap penguatan industri, perluasan keterampilan, dan penciptaan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun demikian, Ida menekankan bahwa hak dan kesejahteraan para pekerja harus dilindungi dengan baik. Di mana hal tersebut dapat dipastikan melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan pemberi kerja TKA.

“Kita harus bersama-sama berkomitmen untuk menjaga standar yang tinggi dalam hal pelindungan pekerja, atmosfir ketenagakerjaan yang baik dan adil, serta kesempatan pengembangan karir yang layak,” kata Ida Fauziyah.

Dalam sambutannya, Ida Fauziyah juga menekankan bahwa kebijakan penggunaan TKA haruslah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Oleh karenanya, penggunaan TKA harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk pekerja lokal, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan.

“Kita harus berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana pertumbuhan ekonomi sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab bersama bagi semua pemangku kepentingan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ida Fauziyah juga mendorong terciptanya kemitraan yang lebih erat antara perusahaan pengguna TKA dan terciptanya platform yang lebih kuat untuk pertukaran informasi dan inovasi antara perusahaan pengguna tenaga kerja asing dan seluruh stakeholder terkait.

“Kolaborasi yang baik antara perusahaan dan pemangku kepentingan akan membawa manfaat bagi semua pihak, termasuk dalam hal pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan sosial,” ujarnya.

Plt. Dirjen Binapenta dan PKK, Estiarty Haryani, menambahkan bahwa workshop ini dilaksanakan sebagai wadah untuk saling berbagi informasi dan praktik pelayanan terbaik, yang dilakukan oleh negara Asia Pasifik dan ASEAN terkait perijinan TKA, informasi dan data TKA, dan tantangan terkini, serta sekaligus untuk memperkuat kerja sama antara negara Asia Pasifik dan ASEAN dalam rangka meningkatkan kualitas SDM praktisi penerbitan izin kerja bagi TKA.

Workshop diikuti 220 peserta, yang berasal dari berbagai kedutaan besar negara asing di Jakarta, kamar dagang, perusahaan multinasional, Kementerian/Lembaga dan Sekretariat ASEAN.

“Selain hal tersebut, acara ini juga dimaksdukan sebagai media sosialisasi prosedur serta regulasi penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau izin kerja di Indonesia kepada para stakeholders,” katanya. (ris)

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menyampaikan penerapan ESG merupakan suatu keniscayaan yang akan semakin diperkuat penerapannya secara global. Industri keuangan khususnya asuransi diharapkan membangun kesadaran dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG agar mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

“Penerapan ESG di industri asuransi jiwa sebagai bentuk tanggung jawab dan keberlanjutan bisnis sudah saatnya ditempatkan pada posisi yang serius. Salah satu contoh yang paling mudah dirasakan oleh industri asuransi jiwa adalah meningkatnya tren klaim asuransi kesehatan terkait dengan penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA). Sebagian besar hal tersebut tentunya kita pahami disebabkan oleh buruknya kualitas udara. Industri ini harus segera mengambil tindakan untuk memitigasi tantangan ke depan,” ujar Budi.

Budi menambahkan, secara lebih luas tuntutan regulator, investor dan juga nasabah turut menjadi alasan kuat bagi industri asuransi untuk mulai menerapkan ESG di perusahaan. Di luar negeri, kepemilikan sertifikat green (ramah lingkungan) sudah mulai menjadi persyaratan dalam permohonan perlindungan asuransi kerugian. Hal tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan perusahaan reasuransi luar negeri akan menerapkan hal yang sama untuk perusahaan perusahaan asuransi di Indonesia.

“Kami mengajak kepada seluruh Perusahaan anggota AAJI untuk mulai menyimpulkan dan menciptakan tindakan-tindakan kecil yang positif yang sedikit banyak menggambarkan industri asuransi jiwa. Banyak hal yang dapat dilakukan industri dengan bersama-sama berkomitmen untuk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial dan memperkuat tata kelola,” tutur Budi.

Hadir dalam acara tersebut ; Fahmi Hamim Dereinda selaku VP Health, Safety, Security & Environment PT Pertamina Power Indonesia, Dwi Suci Cahyaningrum selaku Senior Executive Corporate Communication Paragon dan Nora Siagian selaku Presiden Direktur (Country Manager) Pfizer Indonesia.

Fahmi Hamim Dereinda menyampaikan bahwa pada 10 tahun yang lalu isu climate change hanya menjadi pembicaraan dan belum menjadi perhatian. Namun sekarang, hal tersebut menjadi fokus utama salah satunya karena dorongan dari investor.

“Mungkin 10 tahun yang lalu, isu climate change belum mendapat banyak perhatian. Namun terkait dengan sustainability kehidupan, kami merasa penting untuk concern terhadap isu tersebut. Apabila manusianya tidak bisa beraktivitas dengan baik maka akan berpengaruh juga ke dalam perkembangan bisnis,” jelas Fahmi.

Dalam paparannya terkait penerapan aspek social sebagai salah satu pilar ESG Dwi Suci Cahyaningrum menyampaikan, tidak ada kata terlambat dalam penerapan ESG, lakukanlah dari hal-hal yang kecil untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang besar. Di tengah kondisi yang sekarang ini, diperlukan transformasi mindset bahwa kegiatan social (CSR) dilakukan hanya ketika bisnis sudah bertumbuh besar. Padahal hal-hal kecil juga akan membawa perubahan besar.

“Kami melihat bahwa ‘What is good for society is good for business’. Bagaimana caranya kami di Perusahaan untuk menekan berbagai dampak negatif dari proses bisnis ini untuk kemudian semakin memberikan manfaat kepada seluruh pihak baik internal maupun eksternal. Penting bagi Perusahaan untuk membangun culture yang baik di internal agar dapat memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak kepada pihak eksternal,” ujar Dwi Suci.

Dwi Suci menambahkan pembangunan ekosistem sosial dapat menjadi benchmark bagi Perusahaan tentang aspek-aspek apa saja yang mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan. “Karena kalau hanya dari produk, di pasaran banyak yang memproduksi barang-barang sejenis,” tambah Dwi Suci.

Sementara itu Nora Siagian selaku Presiden Director (Country Manager) Pfizer Indonesia memberikan gambaran bagaimana industri yang diatur secara ketat dapat bertahan.

“Industri farmasi merupakan industri dengan regulasi yang sangat ketat. Dalam hal menciptakan satu metode promosi saja diperlukan waktu yang sangat lama untuk memperoleh persetujuan atas materi promosi yang akan kami gunakan. Namun kami membuktikan bahwa ketatnya peraturan tetap bisa membuat kami bertahan,” ujar Nora.

Lebih lanjut, Nora juga mengatakan bahwa selain regulasi oleh Pemerintah, perusahaannya juga menerapkan standar etika berbisnis yang sangat ketat.

“Perusahaan kami dibangun dengan value : courage, excellence, equity, and joy. Untuk itu, kami menerapkan kerangka kerja pengambilan keputusan etis yang berupaya untuk membimbing bagaimana kami berdiskusi, mempertimbangkan, dan bertindak untuk membantu mengatasi tantangan global. Tata Kelola yang ketat pada industri farmasi bertujuan untuk menempatkan kesehatan pasien menjadi yang utama. Penerapan etika bisnis dengan standar yang tinggi maupun manajemen risiko juga menjadi bagian dari tata kelola di industri farmasi” lanjut Nora. (why)