Koranindopos.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk task force atau satuan tugas (satgas) untuk mencegah praktik pekerja ilegal atau non-prosedural. Hal itu merupakan salah satu poin utama yang disepakati dalam pertemuan antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dengan Menteri Industri Makanan, Komoditi, dan Pembangunan Wilayah Sarawak Malaysia Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pekerja Migran Sarawak Datuk Gerawat Gala di Kantor KP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa (27/1/2026). ”Kami bersepakat untuk segera membentuk semacam task force untuk melakukan pengawasan ketat,” ujar Mukhtarudin dalam siaran pers.
Mukhtarudin menjelaskan, salah satu peran satgas tersebut adalah sebagai panduan pelaksanaan job matching dan pengawasan lapangan. Tidak hanya itu, upaya tersebut juga dibarengi dengan reformasi birokrasi di kedua negara. ”Indonesia mempercepat proses penempatan dan verifikasi kerja menjadi 21 hari, sementara Sarawak memangkas waktu penerbitan visa kerja dari 30 hari menjadi 20 hari,” beber politikus Golkar tersebut.
Pertemuan strategis tersebut fokus pada penguatan pelindungan dan optimalisasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Sarawak. Saat ini PMI di sana berjumlah sekira 145 ribu orang. Mayoritas PMI di wilayah tersebut terserap di sektor perkebunan sawit (plantation), mulai dari hulu (upstream) hingga hilir (downstream).
Mukhtarudin melanjutkan, kerja sama ke depan juga akan mencakup pertukaran database dan sinkronisasi data antarinstansi. Hal itu bertujuan agar program job matching dapat berjalan efektif. ”Kami akan mencocokkan kompetensi yang dibutuhkan di Sarawak dengan pelatihan atau upgrade skill yang kami lakukan di sini. Jadi, begitu pekerja migran selesai pelatihan, mereka sudah memiliki kepastian penempatan karena datanya sudah sinkron. Ini adalah bagian dari upaya implementasi program Quick Win Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan 500.000 pekerja migran pada tahun 2026,” tutur Mukhtarudin.
Mengingat kedekatan sebagai bangsa serumpun di tanah Borneo, Mukhtarudin juga menitipkan kesejahteraan pekerja migran beserta keluarganya. Ia mengapresiasi pemerintah Sarawak yang telah memfasilitasi akses pendidikan bagi anak-anak PMI di lokasi mereka bekerja. ”Kami sangat mengapresiasi pemerintah Sarawak yang telah mendidik anak-anak kita di sana. Ini adalah bentuk kerja sama kemanusiaan dan persahabatan yang luar biasa,” ujar Mukhtarudin.
Sementara itu, Menteri Industri Makanan, Komoditi, dan Pembangunan Wilayah Sarawak Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom mengapresiasi produktivitas PMI. Menurut dia, kinerja pekerja asal Indonesia tidak tertandingi, terutama di sektor peladangan.
”Saya sampaikan kepada bapak menteri, kualitas dan produktivitas pekerja Indonesia tidak ada tolak bandingnya. Mereka sangat cekap dan berkualitas bagus. Itulah mengapa kami ingin terus memperbaiki sistem rekrutmen dan kebajikan (kesejahteraan, Red) mereka agar kerja sama ini terus berlanjut,” ujar Dato Sri Stephen. (rls/mmr)
