koranindopos.com – VIBES Pilres 2024 sudah mereda. Sebentar lagi pun lupa. Kira-kira begitu kebiasaan kita kebanyakan. Entah, mereka para pendukung fanatik calon yang kalah bisa move on atau belum. Apalagi, banyak temuan kecurangan. Tapi yang jelas, hasil quick count adalah hasil tak terbantahkan. Sebuah metodologi empiris yang selalu terbukti akurasinya sejak Pilres 2004.

Sudah, kita tutup bab Pilpres. Tulisan ini tidak akan mengulas kontestasi lima tahunan itu. Bukan bicara yang menang dan kalah. Tetapi membahas apa dan bagaimana skenario Presiden Jokowi meletakkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada presiden selanjutnya. Terutama, soal Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ya. Ini legacy besar dan bagian dari sejarah Indonesia setelah 79 tahun merdeka. Apalagi, Jokowi mewanti-wanti agar upacara HUT ke-79 RI tahun ini diselenggarakan di halaman Istana Kepresidenan IKN Kalimantan Timur. Dia (Jokowi) memang bukan presiden biasa. Siapa yang setuju? Kalau yang tidak sependapat, itu hak Anda. Karena kita hidup di negara yang menjamin kebebasan hak berpendapat.

Cara Jokowi merencanakan selebrasi di puncak purnatugasnya memang sip! Dua jempol! Kita patut angkat topi. Itu baru disadari publik di momentum Pilpres kemarin. Semua mata terbelalak. Mulai dari drama kandang Banteng, terkuaknya sosok Jokowi di balik PSI yang diasosiasikan sebagai sang petani perawat bunga mawar, hingga puncaknya; saat Gibran muncul di injury time.

Eits! Kita tidak bicara politik. Tapi itu sekadar ulasan untuk menggambarkan seberapa hebat sang sutradara mengatur peran, sehingga menjadi tontonan berkelas. Kembali ke IKN. Ini adalah wajah Indonesia di masa datang. Masa yang mungkin dari kita sudah berada di alam berbeda.

Mengutip pernyataan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, proyek IKN membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Dari total dana tersebut, pembiayaan dari APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN dan BUMD Rp 123,2 triliun. Wow! Sangat besar! Mayoritas dari rakyat. Dari pajak. Ya, pajak Anda saat membayar tagihan makan di restoran. Pajak kendaraan Anda. Dan pajak-pajak lain yang menjadi sumber pemasukan APBN.

Wajib kita kawal. Entah siapa pun yang memimpin nanti, tentu setelah KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2024, wajib menuntaskan IKN. Sebagai isyarat kuat, Jokowi menghadiahi Prabowo Subianto pangkat jenderal kehormatan bintang empat. Sebuah penghormatan luar biasa. Meski, jumlah bintangnya masih kalah dengan Presiden Soeharto. Masih ingat HUT Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ke-52, tanggal 5 Oktober 1997? Soeharto dianugerahi gelar jenderal bintang lima. insiden langka dan terjadi baru sekali dalam sejarah Indonesia.

Tetapi kita tidak ngomongin jumlah bintang. Supaya kita tidak gagal fokus. Momentum itu memperlihatkan seberapa serius dan besarnya harapan Jokowi terhadap Prabowo. Apalagi keluar statement Jokowi: ”Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara.” Pernyataan itu diucapkan Jokowi saat Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu (28/2/2024).

Kalimat itu ambigu. Tidak jelas. Terutama pada kata ”peneguhan”. Artinya sebelumnya ada keraguan. Belum teguh. Bisa diartikan pula, dengan menambah bintang di pundak Prabowo maka akan menjamin rasa bakti Prabowo kepada rakyat, bangsa, dan negara. Sebagai prajurit, bangsa dan negara adalah segala-galanya. Itu tidak perlu diragukan. Karena TNI mengabdi dengan segenap jiwa dan raga. Termasuk, tugas Prabowo mengawal IKN. Sebagai prajurit, tentu dia tahu persis apa tugasnya. Melindungi dan menuntaskan IKN sebagai wajah dan martabat bangsa ini. (*)

Prabowo, dalam pidatonya, menyoroti perhatiannya terhadap rendahnya upah yang diterima oleh rakyat. Dia mencatat bahwa kejenuhan masyarakat akibat upah minim menjadi salah satu isu sentral yang perlu diatasi. Dengan tegas, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak ingin diidentifikasi sebagai negara dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang rendah.

Prabowo menekankan perlunya perubahan konsep UMR untuk menciptakan standar upah yang lebih tinggi, sehingga masyarakat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan.

“Kita ingin Indonesia menjadi negara yang sebanding dengan negara-negara maju. Saya berkata, ya, kita bisa. Indonesia memiliki kemampuan dan akan berhasil,” ujarnya dengan optimisme.

Tidak hanya fokus pada upah, Prabowo juga menyoroti pentingnya hilirisasi dalam pembangunan industri. Dalam jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, dia membicarakan rencananya untuk menggerakkan produksi alat transportasi dan barang elektronik di dalam negeri.

Prabowo menegaskan urgensi mengolah sumber daya alam sebelum diekspor, untuk menghindari penjualan dengan harga murah kepada negara lain.

Dalam konteks hilirisasi, Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi produsen berbagai produk, seperti mobil, sepeda motor, pesawat terbang, kapal, kereta api, televisi, dan lainnya. “Semua pabriknya harus berada di Indonesia,” tambahnya.

Saat itu Prabowo juga menegaskan niatnya untuk melanjutkan sebagian besar program Presiden Joko Widodo yang terbukti efektif, sambil fokus pada penghapusan kemiskinan. Salah satu inisiatifnya termasuk program distribusi susu gratis untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang memadai.

Dengan visi jelasnya, Prabowo Subianto berkomitmen membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, di mana kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi menjadi prioritas utama.