Koranindopos.com, Jakarta – Di balik gemerlapnya kemudahan akses internet yang kini mulai dirasakan oleh masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), tersimpan cerita berat dari para pelaku di lapangan. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi strategis tersebut ternyata menyisakan persoalan finansial yang cukup mendalam bagi para kontraktor dan subkontraktor pelaksana proyek.
Kendati fasilitas jaringan telekomunikasi di berbagai titik terpencil tersebut sudah berdiri dan berfungsi, hak keuangan para pekerja di balik layar dikabarkan masih tertahan. Persoalan macetnya aliran dana ini praktis memicu tekanan ekonomi yang berlapis bagi pihak-pihak yang telah merampungkan penugasan fisik di lapangan tanpa jeda.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, kemacetan arus kas ini bermula ketika proses hukum dugaan korupsi pada proyek pengadaan BTS 4G mulai ditangani secara intensif oleh aparat penegak hukum. Sejumlah konsorsium utama pelaksana proyek dilaporkan menghentikan aliran dana pembayaran, sehingga meninggalkan tumpukan tagihan yang nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
Salah satu perwakilan kontraktor lapangan, Surya, menyatakan bahwa seluruh kewajiban pembangunan fisik yang dibebankan kepada pihak mereka sebetulnya sudah tuntas seratus persen tanpa ada bagian yang tertinggal.
“Pekerjaan fisik di lapangan sudah berdiri 100%, tetapi pembayaran kami dihentikan secara sepihak. Seluruh biaya operasional dan upah tukang sudah kami talangi pakai kas pribadi hingga pinjaman bank, sementara tagihan ratusan miliar rupiah kini membeku dan menghantam ekonomi keluarga kami,” ungkap Surya.
Dampak dari tertahannya dana tersebut memaksa para kontraktor memutar otak untuk menutupi seluruh pengeluaran operasional sebelumnya. Seluruh biaya yang mencakup pembelian logistik, pengangkutan material berat, hingga pembayaran upah harian pekerja terpaksa ditanggung menggunakan kocek pribadi maupun skema pinjaman ke lembaga perbankan.
Perjuangan merampungkan proyek telekomunikasi ini sejatinya melibatkan medan berat yang menguji ketahanan fisik maupun mental para pekerja di berbagai pulau terluar nusantara. Di kawasan pedalaman Kalimantan, misalnya, para pekerja harus mengandalkan moda transportasi air berupa kapal kayu guna menembus aliran sungai berarus deras demi mendistribusikan material bangunan.
Sementara itu, tantangan berbeda dijumpai para pekerja di wilayah Nusa Tenggara yang harus memanggul material berat seperti semen serta besi menara menembus kontur perbukitan terjal. Adapun proses mobilisasi di wilayah Papua turut menuntut kewaspadaan ekstra mengingat faktor keamanan wilayah yang dinamis selama proses konstruksi berlangsung.
Meski seluruh rintangan geografis tersebut berhasil ditaklukkan demi terbukanya jendela informasi bagi warga pelosok, penyelesaian hak finansial justru jalan di tempat. Para kontraktor menegaskan bahwa tuntutan ini murni memperjuangkan hak atas keringat para pekerja, buruh kasar, serta keluarga yang terdampak langsung oleh macetnya aliran dana proyek tersebut.
Kini, di tengah berfungsinya jaringan komunikasi di daerah 3T yang kian dirasakan manfaatnya oleh publik, pihak kontraktor mendesak adanya langkah konkret dari pihak berwenang. Mereka berharap proses hukum yang berjalan tidak mengorbankan hak ekonomi para pelaku pembangunan yang telah mendedikasikan tenaga dan modalnya demi kemajuan telekomunikasi nasional. (RIS/Hend)
