Koranindopos.com, JAKARTA – Pemerintah daerah memiliki pilihan lain untuk membiayai pembangunan di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu cara yang ditawarkan adalah kerja sama pembiayaan antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui skema kredit sindikasi.
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus President Director Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, mengatakan kemampuan BPD dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek infrastruktur yang membutuhkan dana besar. Melalui kerja sama tersebut, beberapa bank daerah bisa membiayai satu proyek secara bersama-sama.
Agus mencontohkan pembangunan instalasi air minum di Jatiluhur atau Bekasi yang dibutuhkan Jawa Barat. Sementara di Jawa Timur, pembiayaan bersama dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan transportasi Trans Jatim.
“Kalau suatu daerah seperti Jawa Barat akan membangun instalasi air minum di Jatiluhur atau Bekasi, atau Jawa Timur membutuhkan percepatan pembangunan Trans Jatim, kita bisa lakukan sindikasi,” ujar Agus dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Agus, skema tersebut bisa menjadi pilihan yang lebih praktis bagi pemerintah daerah yang membutuhkan pembiayaan besar. Sebab, kemampuan setiap BPD dalam menyalurkan kredit memiliki batas tertentu. Dengan menggabungkan pendanaan beberapa bank, keterbatasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di masing-masing bank dapat diatasi.
Agus menyebutkan, total aset BPD secara nasional saat ini mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Jumlah tersebut menempatkan BPD di posisi kelima dalam industri perbankan nasional. Sementara dana pihak ketiga yang dihimpun hampir Rp800 triliun dan total kredit yang disalurkan berada di kisaran Rp660 triliun.
Selain kredit sindikasi, Agus juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan obligasi daerah untuk menambah sumber pembiayaan pembangunan. Namun, menurut dia, penerbitan obligasi tidak seharusnya hanya digunakan untuk menutup kekurangan anggaran akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
“Obligasi daerah ini bukan sekadar untuk substitusi, tapi ini adalah tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah,” katanya.
Agus menilai dana dari obligasi daerah sebaiknya digunakan untuk membangun proyek produktif yang bisa menghasilkan pendapatan. Dengan begitu, pembayaran kembali obligasi dapat bersumber dari pemasukan proyek, bukan bergantung pada APBD rutin.
Beberapa contoh proyek yang dapat dibiayai melalui skema tersebut antara lain pengelolaan rumah sakit dan pembangunan infrastruktur transportasi yang memiliki sumber pendapatan.
Dari sisi aturan, penerbitan obligasi daerah telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Meski demikian, pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan aturan dan kepastian hukum.
Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, mengatakan penerbitan obligasi daerah harus melalui sejumlah tahapan untuk memastikan kepentingan investor terlindungi.
Prosesnya melibatkan persetujuan DPRD, Kementerian Keuangan, serta pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan prospektus sebagai dokumen keterbukaan informasi dan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sarasehan nasional tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Pembahasan mengenai obligasi daerah dan kredit sindikasi menjadi bagian dari upaya mencari sumber pembiayaan lain agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. (BRG/Kul)









