Koranindopos.com, JAKARTA – Penerbitan obligasi daerah di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala meskipun dasar hukumnya sudah tersedia. Salah satu persoalan yang perlu disiapkan pemerintah daerah adalah memastikan kemampuan membayar utang tanpa membebani anggaran rutin.
Persoalan tersebut dibahas dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, mengusulkan agar pemerintah daerah lebih mengutamakan proyek yang mampu menghasilkan pendapatan sebagai sumber pembayaran obligasi. Dengan skema ini, kewajiban pembayaran tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Agus mencontohkan proyek rumah sakit dan transportasi yang memiliki potensi pendapatan. Hasil pengelolaan proyek tersebut nantinya dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada investor.
“Misalnya untuk transportasi atau rumah sakit, sumber pengembaliannya bukan dari APBD lagi dialokasikannya, tapi dari perputaran proyek tersebut,” ungkap Agus.
Menurutnya, skema tersebut dapat mengurangi kekhawatiran pemerintah daerah terhadap beban utang, terutama ketika terjadi pergantian kepala daerah. Sebab, pembayaran obligasi tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan anggaran pemerintahan berikutnya.
Agus juga menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan proyek yang benar-benar layak dibiayai sebelum menerbitkan obligasi. Ketersediaan proyek atau pipeline yang memiliki perhitungan bisnis jelas menjadi salah satu syarat penting agar instrumen pembiayaan ini dapat berjalan.
Selain itu, ia mengusulkan adanya satu atau dua proyek percontohan yang bisa segera direalisasikan. Keberhasilan proyek tersebut diharapkan menjadi acuan bagi daerah lain yang ingin memanfaatkan obligasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Agus mengingatkan, penerbitan obligasi daerah juga harus ditempatkan sebagai tambahan sumber investasi untuk mempercepat pembangunan. Instrumen ini tidak seharusnya hanya digunakan untuk menggantikan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami pengurangan.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan penerbitan obligasi daerah harus melalui sejumlah tahapan pemeriksaan sebelum ditawarkan kepada masyarakat. Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK, I Made Bagus Tirthayatra, mengatakan lembaganya berada di tahap akhir dari proses tersebut.
“Proses penerbitan obligasi daerah itu melewati beberapa tahap, di mana bisa dibilang bahwa OJK itulah tahap akhir,” ujar Made Bagus.
Sebelum masuk ke tahap OJK, pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan. Prosesnya juga memerlukan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian PPN/Bappenas.
Setiap tahapan diperlukan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam menanggung kewajiban utang. Pemerintah perlu memastikan penerbitan obligasi tidak membuat kondisi fiskal daerah terbebani secara berlebihan.
Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, OJK akan memeriksa aspek kepatuhan terhadap aturan pasar modal dan perlindungan investor. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keterbukaan informasi kepada calon pembeli obligasi melalui dokumen prospektus.
“Laporan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh BPK,” tegasnya.
Pembahasan ini juga berkaitan dengan penyerahan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI. Kehadiran naskah tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan hukum sekaligus mendorong realisasi obligasi daerah yang selama ini belum berhasil diterbitkan di Indonesia.
Melalui aturan yang lebih jelas dan kesiapan proyek yang matang, obligasi daerah diharapkan dapat menjadi pilihan pembiayaan pembangunan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah daerah serta keamanan investasi masyarakat. (BRG/Kul)









