Koranindopos.com – JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan rencana penerbitan obligasi daerah menyusul tidak diperolehnya persetujuan dari pemerintah pusat. Sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk beralih menggunakan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengungkapkan bahwa perubahan skema pembiayaan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Sesuai dengan hasil pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan kemarin Pak Mendagri, telah disepakati skemanya kita akan mengubah dari rencana obligasi ke pinjaman,” ujar Prastowo saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Keputusan pembatalan obligasi daerah diambil setelah mempertimbangkan situasi pasar keuangan yang dinilai masih mengalami tekanan serta tingkat suku bunga yang relatif tinggi. Pemerintah pusat menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memilih instrumen pembiayaan dengan beban bunga yang lebih kompetitif serta diarahkan secara spesifik untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah menindaklanjuti aspek teknis terkait daftar proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui skema baru tersebut.
“Kami secara teknis saat ini berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk proyek-proyek yang dibiayai,” ucap Pramono.
Guna menjaga kesehatan fiskal dan mencegah pembengkakan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov DKI Jakarta mengupayakan agar pinjaman tersebut memperoleh masa pengembalian (tenor) yang lebih panjang.
Secara keseluruhan, total skema pembiayaan alternatif yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta mencapai sekitar Rp 7,5 triliun, dengan rincian sumber dana sebagai berikut:
-
Pinjaman PT SMI: Sebesar Rp 4,5 triliun.
-
Kekurangan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH): Sebesar Rp 3 triliun.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah menantikan terbitnya payung hukum dari Kementerian Keuangan sebagai dasar eksekusi pencairan dana tersebut.
“Saat ini kita tunggu Peraturan Menteri Keuangan-nya mengenai mekanisme dan jumlahnya. Mudah-mudahan akhir November ini terbit,” harap Prastowo.(dhil/dtk)









