Koranindopos.com, JAKARTA – Sekitar 300 massa yang tergabung dalam kelompok Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) menggelar aksi demonstrasi di depan rumah dinas Wakil Bupati Indramayu. Aksi ini digelar untuk menyuarakan tuntutan agar Syaefudin segera mengundurkan diri dari jabatannya, menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi tunjangan perumahan senilai Rp18 Miliar dan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Para peserta aksi melemparkan ratusan bangkai tikus ke area rumah dinas Wakil Bupati, sambil meneriakkan desakan agar Syaefudin meminta maaf kepada masyarakat Indramayu serta segera melepaskan jabatannya. Massa menilai langkah itu sebagai bentuk rasa malu dan tanggung jawab kepada rakyat.
“Kami mendesak Syaefudin sebagai tersangka korupsi 18 Milyar tunjangan perumahan untuk segera mundur dari jabatan wabub, harusnya dia punya rasa malu, boro-boro minta maaf ke pada rakyat, Syaefudin bahkan merasa tidak bersalah dengan melawan kejaksaan dengan pra peradilan, ini sama saja tidak tahu malu, sudah tersangka malah mengelak, seperti tikus yang sudah menggerogiti uang rakyat tapi masih lari menyelinap, oleh karena itu, kami menebar ratusan bangkai tikus ini di rumah dinas yang mana operasional rumah dinas dibiayai oleh keringat rakyat,” ucap Wendi selaku koordinator aksi tersebut.
Diketahui sebelumnya, Syaefudin sempat mengajukan pra peradilan untuk menggugat status tersangka yang disandangnya. Namun upaya tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang kemudian berujung pada penahanan dirinya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Hal ini semakin memperkuat tekanan dari massa demonstran agar proses penanganan jabatan segera diproses.
Selain tuntutan pengunduran diri, para demonstran juga mendatangi kantor Wakil Bupati untuk menyampaikan permintaan kepada Bupati Indramayu agar segera menghentikan pencairan dana tunjangan untuk Syaefudin. Massa menilai masih mengalirnya gaji serta tunjangan meskipun Syaefudin sudah ditahan merupakan hal yang berat di mata masyarakat.
“Kami minta kepada Bupati untuk segera hentikan pencairan tunjangan ke pada wabub, bayangkan saja, orangnya sudah leha leha di tahanan, tidak bekerja, tapi uang masih terus mengalir kepadanya, wabub terima gaji dan tunjangan sekitar 60 juta perbulan, belum lagi dana operasional dan pembiayaan seluruh keluarganya di rumah dinas yang kalo ditotal bisa sampai 100 juta perbulan, ini sama saja memanjakan koruptor dengan keringat rakyat” lanjut orator aksi tersebut.
Dalam orasi yang disampaikan, massa menyampaikan kemarahan masyarakat Indramayu atas kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD. Tunjangan perumahan sebesar Rp40 Juta per bulan yang dibebankan ke APBD, diduga diproses melalui jasa KJPP yang tidak bersertifikat, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp18 Miliar.
Massa juga menyoroti kontras kondisi sosial di Indramayu. Berdasarkan data BPS, Indramayu merupakan salah satu daerah termiskin di Jawa Barat. Sementara itu, masyarakat melihat masih adanya alokasi dana besar untuk tunjangan, gaji pokok, serta fasilitas operasional yang dinilai sangat jauh dibandingkan kesejahteraan sebagian besar warga Indramayu.
“Kalian dengar kawan-kawan, Indramayu masyarakatnya adalah termiskin di Jawa barat, tapi wakil rakyatnya mewah-mewahan, Syaefudin bergaji besar, dapat tunjangan transportasi besar, dapat pendapatan lain juga fantastis sampai ratusan juta dan patut diduga dia masih saja dengan licik mengakali uang rakyat dengan cara menyewa KJPP atau konsultan bodong untuk menaikan angka tunjangan bulanan rumah sebesar 40 juta, jadi ditambah sebulan 40 juta itu besar, sementara rakyatnya UMR nya sebulan cuma sekitar 2 juta,” katanya.
Para demonstran juga meminta agar istri Syaefudin yang menjabat sebagai anggota DPR, Ketua PKK, Ketua Deskranasda, serta Ketua Paud segera dicopot dari jabatannya. Massa menilai alokasi anggaran untuk jabatan tersebut sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat Indramayu.
“Dia tidak tahu malu, tidak merasa bersalah, tidak menyesali perbuatannya tidak minta maaf, sekarang dia punya dapur MBG banyak, bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat, bahkan sampai saat ini istrinya masih menjabat sebagai anggota DPR, sekaligus ketua PKK, ketua Deskranasda, ketua Paud, semua-semua dijabat, mendapat anggaran besar dari Pemda, sampai detik ini rumahnya masih dibiayai oleh rakyat, ratusan juta tiap bulan oleh Syaefudin si tersangka koruptor, kami minta Bupati segera mencopot istri wabub dari jabatan jabatan itu dan menghentikan aliran dana, keringat rakyat jangan dihamburkan untuk biaya kemewahan koruptor,” jelasnya.
Menanggapi seluruh tuntutan tersebut, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan bahwa seluruh proses akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Ia meminta masyarakat untuk tetap percaya pada proses hukum yang sedang berjalan, mengingat Syaefudin saat ini masih berstatus tersangka, belum menjadi terdakwa.
“Kami memahami kegundahan masyarakat, tolong percayakan masalah hukum ini kepada kejaksaan yang tentu akan menangani secara profesional, saat ini yang bersangkutan sudah ditahan, itu bukti bahwa proses hukum sedang berjalan, kita hormati, saat ini masih tersangka, belum didakwa, jadi proses pemberhentian jabatan wabub akan dilakukan saat statusnya menjadi terdakwa, semua dana dan tunjangan beliau saat ini masih melekat sesuai aturan,” jawab Lucky Hakim selaku Bupati Indramayu saat dihubungi lewat telepon.
“Nanti bila sudah terdakwa maka kemendagri akan memberhentikan sementara, di saat itu pula semua fasilitas juga akan dihentikan sesuai peraturan yang berlaku, terkait isteri beliau yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR ya itu bukan kewenangan Bupati, itu kewenangan Partai, jadi saya tidak boleh intervensi, namun jabatan ketua PKK dan lainnya saya yakin beliau akan mengundurkan diri di saat suaminya sudah berhenti menjadi wakil Bupati, itu di mana-mana juga seperti itu, jadi tolong bersabar dan tetap kita semua menjaga kondusifitas, ijinkan saya fokus ke proses pembangunan Indramayu, kalau urusan pemberhentian Jabatan wakil Bupati adalah kewenangan kemendagri,” sambungnya. (RIS/Hend)









