Koranindopos.com – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa reformasi subsidi energi dan percepatan transisi energi merupakan dua agenda yang berbeda, tetapi harus dijalankan secara bersamaan agar mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan keadilan sosial.
Hal tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Diskusi Kompas Institute bertajuk “Reformasi Subsidi Energi: Mewujudkan Kebijakan yang Tepat Sasaran untuk Ketahanan Energi dan Transisi Energi Indonesia.”
Menurut Eddy, reformasi subsidi tidak semata-mata bertujuan mengurangi beban anggaran negara, melainkan memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, transisi energi merupakan strategi jangka panjang untuk mengurangi emisi karbon sekaligus membangun sistem energi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Eddy menyoroti masih adanya persoalan mendasar dalam penyaluran subsidi energi, yakni belum tepat sasaran. Ia menilai sebagian subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
“Di sinilah pentingnya melihat reformasi subsidi bukan soal mengurangi perlindungan, tetapi mengubah cara negara melindungi rakyatnya, sehingga kelompok rentan benar-benar mendapatkan haknya secara adil dan efisien,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menerapkan prinsip right-sizing dan right-targeting, sehingga alokasi anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif untuk melindungi masyarakat rentan sekaligus mendukung pembangunan sektor energi masa depan.
Salah satu solusi yang ditawarkan Eddy adalah mengubah pola subsidi dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat penerima manfaat berdasarkan data yang akurat.
Menurutnya, skema tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, tetapi juga membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai investasi strategis.
“Reformasi subsidi adalah strategi untuk mengalihkan sumber daya negara dari konsumsi yang tidak tepat sasaran menuju investasi produktif, termasuk untuk mempercepat transisi energi,” jelasnya.
Eddy menjelaskan bahwa penghematan anggaran dari subsidi energi fosil yang lebih tepat sasaran dapat dialihkan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat infrastruktur energi, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
Menurutnya, tanpa pembenahan subsidi, proses transisi menuju energi bersih berpotensi menghadapi kendala pembiayaan dalam jangka panjang.
“Kalau reformasi subsidi berjalan sendiri tanpa transisi energi, kita hanya menghemat tanpa mengubah struktur. Tapi kalau transisi energi berjalan tanpa reformasi subsidi, kita akan menghadapi tekanan fiskal yang berat. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegas Eddy.
Eddy juga menilai dinamika geopolitik internasional semakin memperkuat urgensi reformasi kebijakan energi nasional. Ketergantungan terhadap impor energi membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dan gangguan pasokan global.
Dalam kondisi tersebut, reformasi subsidi dapat membantu mengurangi tekanan terhadap anggaran negara, sementara transisi energi menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian energi nasional.
“Dalam situasi seperti ini, reformasi subsidi dapat mengurangi beban fiskal, sementara transisi energi memperkuat kemandirian energi dalam jangka panjang. Kita juga harus memperbaiki struktur kebijakan, termasuk subsidi. Di situlah titik temu urgensi pembenahan subsidi dan transisi energi,” ujarnya.
Selain memperkuat ketahanan energi, Eddy melihat transisi energi juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membangun industri hijau yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja baru.
Menurutnya, pengembangan energi bersih tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor energi, tetapi juga mendorong lahirnya sektor industri yang lebih kompetitif dan ramah lingkungan.
“Kita memiliki peluang besar untuk membangun industri hijau yang menyerap tenaga kerja hijau. Jadi, green industries dan green jobs bukan sekadar jargon, tetapi mampu kita realisasikan melalui transisi energi yang berbasis pengembangan industri nasional,” pungkasnya.
Dengan pendekatan yang terintegrasi antara reformasi subsidi dan percepatan transisi energi, Eddy berharap Indonesia mampu membangun sistem energi yang lebih efisien, berkeadilan, sekaligus berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.(dhil)
