Koranindopos.com – JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan agar sistem peringatan dini (early warning system) banjir di Provinsi Aceh dihubungkan secara langsung (real-time) dengan data pemantauan debit air sungai.
Integrasi data ini diharapkan dapat memberikan jeda waktu evakuasi yang lebih cepat dan terarah bagi masyarakat ketika ancaman banjir bandang meningkat. Peringatan tersebut dirancang untuk memetakan wilayah berpotensi terdampak secara akurat serta memberikan panduan tindakan darurat. Masyarakat juga diimbau mengenali jalur evakuasi sejak dini agar mampu melakukan penyelamatan mandiri begitu sinyal bahaya diterima.
Usulan strategis ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar BNPB di Banda Aceh pada 3–4 November 2026. Forum tersebut diselenggarakan guna mengevaluasi penanganan banjir dan tanah longsor yang sempat melumpuhkan infrastruktur serta memutus akses bantuan ke wilayah Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Bener Meriah pada akhir November 2025 lalu.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S. P. Panjaitan, menjelaskan bahwa ketika akses dari luar terputus akibat bencana, ketahanan warga lokal menjadi kunci utama penanganan awal.
Oleh karena itu, forum ini mendorong penguatan pengorganisasian relawan di tingkat gampong (desa) dengan mengoptimalkan peran keuchik (kepala desa) dan mukim, serta menghidupkan kembali nilai meuseuraya—tradisi gotong royong khas masyarakat Aceh.
“Temuan dari Aceh, bersama pembelajaran dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat, juga akan diolah menjadi buku rujukan kebencanaan,” kata Berton dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11/2026).
Selain penanganan evakuasi, diskusi BNPB menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh pascabencana yang berkeadilan dan inklusif:
-
Inklusivitas Disabilitas: Melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan mitigasi bencana, termasuk jaminan penggantian alat bantu mobilitas yang rusak atau hilang akibat bencana.
-
Perlindungan Kelompok Rentan: Memastikan fasilitas pengungsian memenuhi standar kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan lansia, serta menyediakan sistem pencegahan terhadap risiko kekerasan berbasis gender.
Di luar fase tanggap darurat, para peserta forum menyepakati pentingnya perbaikan mendasar pada tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS).
Pemerintah daerah didorong untuk memperketat tata ruang dan perizinan di kawasan hulu guna mencegah pemulihan pascabencana hanya berfokus pada perbaikan fisik tanpa mengatasi akar masalah kerusakan lingkungan berulang.
Seluruh hasil rumusan dari diskusi di Aceh ini akan dihimpun sebagai bahan rekomendasi kebijakan nasional serta masukan resmi dalam pembaruan regulasi penanggulangan bencana di Indonesia.(dhil/kmps)
