Koranindopos.com – JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajarannya untuk segera menutup seluruh bangunan komersial yang belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk fasilitas olahraga lapangan padel. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden longsor yang terjadi di area parkir lapangan padel di Jalan Kemang Selatan XII, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Ditemui di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (13/11/2026), Pramono menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan memberikan toleransi atau kompromi apa pun bagi pengelola bangunan usaha yang melanggar ketentuan perizinan konstruksi.
Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebenarnya telah berulang kali mengingatkan para pengembang dan pelaku usaha terkait kepatuhan aturan sebelum membangun fasilitas lapangan padel. Bahkan, sekitar enam hingga tujuh bulan lalu, Pemprov DKI sempat memberikan kebijakan relaksasi untuk pembangunan fasilitas olahraga tersebut dengan syarat mutlak bahwa setiap bangunan wajib memiliki PBG.
Ia menekankan agar penegakan aturan dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu, termasuk apabila bangunan tak berizin tersebut dimiliki oleh kalangan elite sekalipun.
“Bagi siapa pun yang tidak punya PBG, termasuk yang dimiliki oleh siapa pun, termasuk politisi atau pejabat, saya minta untuk ditutup,” tegas Pramono.
Ketegasan Gubernur DKI Jakarta tersebut merespons temuan pelanggaran perizinan pada area parkir lapangan padel di Kemang Selatan XII yang sempat mengalami longsor dan berdampak pada lingkungan sekitar.
Sebelumnya, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Jakarta Selatan, Mario Wibowo, mengungkapkan bahwa dokumen PBG yang telah diterbitkan untuk lokasi tersebut hanya mencakup bangunan utama lapangan padel. Sementara itu, area fasilitas parkir yang berada di luar bidang utama lapangan belum tercatat dan tidak masuk dalam perizinan PBG yang berlaku.
Mario mengingatkan bahwa perizinan kegiatan usaha dan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung merupakan dua regulasi terpisah yang sama-sama wajib dipenuhi oleh pengelola. Atas temuan tersebut, pihak pemerintah kota telah melayangkan teguran serta meminta pengelola segera menertibkan kelengkapan izin bangunannya sesuai prosedur hukum yang berlaku di DKI Jakarta.(Dhil/kmps)
