Koranindopos.com – JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penyesuaian kapasitas pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui skema grading atau penilaian komprehensif terhadap sarana dan prasarana dapur. Langkah ini diambil guna memastikan jumlah penerima manfaat yang dilayani sejalan dengan kemampuan fasilitas riil di lapangan, sekaligus menjaga standar kualitas dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa mekanisme grading dirancang agar pengolahan makanan tidak memaksakan beban kerja yang melebihi kapasitas infrastruktur dapur yang ada.
“Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki,” kata Tysa Novenny dalam keterangan resminya, Selasa (10/11/2026).
Pelaksanaan penilaian sarana dan prasarana ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, proses grading diprioritaskan untuk unit-unit SPPG di wilayah Pulau Jawa yang saat ini telah melayani 2.500 penerima manfaat atau lebih. Pemilihan kawasan ini didasari oleh tingginya konsentrasi keberadaan dapur pelayanan di Pulau Jawa.
Tysa menegaskan, aspek penilaian tidak sebatas mengukur volume makanan yang sanggup diproduksi setiap harinya, melainkan mencakup ketersediaan fasilitas pendukung kelayakan higienis.
“Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan,” jelasnya.
Salah satu fokus utama dalam penentuan grading ini adalah ketersediaan dan standar kelayakan peralatan medis-kuliner pendukung, seperti jumlah unit kompor serta kapasitas lemari pendingin (chiller).
BGN menekankan bahwa SPPG yang memiliki keterbatasan sarana wajib menyesuaikan proporsi porsi pelayanan demi menghindari penurunan standar higiene pangan.
“SPPG yang memiliki fasilitas terbatas perlu menyesuaikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Sebagai contoh, apabila sebuah SPPG hanya memiliki jumlah kompor yang terbatas atau kapasitas chiller yang lebih kecil, maka jumlah penerima manfaat yang dilayani juga perlu disesuaikan,” tutur Tysa.
Penilaian kelayakan ini dipimpin langsung oleh tim pemantau dari BGN Pusat melalui verifikasi faktual di lokasi masing-masing SPPG. Hasil evaluasi akhir grading tersebut nantinya menjadi dasar resmi penetapan batas maksimal kapasitas layanan tiap-tiap unit dapur di seluruh Indonesia.(dhil/kmps)
