Koranindopos.com – JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian terkait agar porsi minimal 70 persen dari seluruh hasil pengelolaan pertambangan di Indonesia harus dinikmati oleh negara. Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026).
Menurut Prabowo, ketentuan tersebut ditujukan khususnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk diterapkan pada seluruh izin pertambangan maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlaku mulai saat ini. Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa keuntungan dari kekayaan sumber daya alam nasional memberikan manfaat terbesar bagi bangsa Indonesia.
Untuk merealisasikan pembagian hasil tersebut, Prabowo membuka opsi bagi pemerintah untuk mengambil alih atau menguasai saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan.
Kendati demikian, Prabowo menyatakan bahwa pintu investasi bagi para pemodal tetap terbuka apabila pemerintah membutuhkan tambahan pendanaan dalam mengelola sektor pertambangan. Dalam skema tersebut, investor diperbolehkan menanamkan modal hingga nilai investasinya kembali, namun setelah titik pengembalian modal tercapai, mayoritas keuntungan wajib dinikmati oleh bangsa Indonesia. Prabowo meyakini bahwa penegakan aturan ini akan mulai memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dalam beberapa bulan ke depan.
Selain menata pembagian hasil sektor pertambangan, Prabowo juga memaparkan kebijakan pemerintah dalam memperketat sistem pengawasan ekspor nasional. Pemerintah menetapkan bahwa seluruh aktivitas ekspor komoditas kini wajib melewati mekanisme satu pintu melalui lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara.
Menurut penjelasan Prabowo, sistem ekspor satu pintu dirancang untuk menutup celah praktik manipulasi data laporan pengiriman barang ke luar negeri. Ia mencontohkan adanya praktik ketidakjujuran pelaku usaha yang mengirimkan komoditas dalam volume besar, misalnya 100 ton, tetapi hanya mencatatkan laporan ekspor sebesar 50 ton atau 30 ton. Melalui pengawasan terpusat tersebut, setiap perusahaan diwajibkan melaporkan volume barang secara akurat sesuai jumlah riil yang dikirimkan.(dhil/kmps)
