Koranindopos.com – JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Aceh pada 14–16 November 2026. Fenomena ini dipicu oleh terpantaunya dua bibit siklon tropis, yakni bibit siklon 92B di Teluk Benggala dan 96S di Samudra Hindia sebelah barat Sumatra, yang berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan secara signifikan di sejumlah daerah.
Berdasarkan pemetaan BMKG, potensi cuaca ekstrem di Aceh terbagi ke dalam beberapa tingkat intensitas:
-
Hujan Lebat hingga Sangat Lebat (Disertai Petir dan Angin Kencang): Berpotensi melanda wilayah Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam.
-
Hujan Intensitas Sedang (Disertai Petir dan Angin Kencang): Meliputi wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.
Menyikapi potensi ancaman tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan secara komprehensif.
“Para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, and logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan masyarakat,” pesan Tito dalam rilis pers, Minggu (15/11/2026).
Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang, mengikuti perkembangan informasi cuaca resmi, serta tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum terverifikasi kebenarannya.
Kesiapsiagaan di Aceh menjadi krusial mengingat wilayah ini masih rentan terhadap ancaman banjir susulan pascabencana. Catatan Satgas PRR menunjukkan telah terjadi 41 kejadian banjir susulan dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sepanjang kurun waktu April hingga Oktober 2026.
Sebagai langkah antisipasi utama, Presiden RI telah memerintahkan percepatan normalisasi terhadap 137 sungai yang terdampak di tiga provinsi tersebut. Proyek strategis ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat.
Selain normalisasi alur sungai dan penguatan tanggul, pemerintah juga mengoptimalkan langkah pencegahan melalui operasi modifikasi cuaca guna menekan intensitas curah hujan di kawasan rawan bencana, serta memastikan kesiapan sarana prasarana darurat demi melindungi keselamatan warga secara optimal.(dhil/kmps)









