Koranindopos.com – JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses data yang menyasar Presiden Prabowo Subianto memicu perdebatan hukum di tingkat nasional. Di satu sisi, DPR RI dan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menilai tindakan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana makar. Namun di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan bahwa pembuktian unsur makar masih memerlukan pendalaman lebih lanjut dan tidak bisa serta-merta disimpulkan dari aksi penyadapan semata.
Peristiwa ini mencuat dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara tegas menyatakan bahwa tindakan pidana penyadapan, akses ilegal, maupun penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka—termasuk yang melibatkan sejumlah jenderal polisi—telah memenuhi unsur makar.
“Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat bersama Kapolri.
Pandangan senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, tindakan penyadapan yang menyasar presiden memiliki dimensi yang jauh lebih serius ketimbang penyadapan pada umumnya karena menyangkut keselamatan serta harkat dan martabat kepala negara.
“Jadi, sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan, intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” ungkap Yusril di Hotel Pullman, Jakarta.
Menanggapi desakan tersebut, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa secara yuridis, temuan awal terkait dugaan penyadapan, akses ilegal, ataupun penghilangan dokumen elektronik belum bisa serta-merta dijadikan dasar mutlak untuk menyimpulkan terjadinya tindak pidana makar.
Kendati demikian, pihak kepolisian telah menerbitkan laporan polisi (LP) atas dugaan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana makar. Jenderal Suyudi memastikan bahwa penyidik masih bekerja secara intensif untuk mendalami indikasi perbuatan maupun tujuan akhir dari aksi penyadapan tersebut.
“Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” tutur Suyudi.
Hingga saat ini, proses penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan eks petinggi Polri ini terus dikawal ketat oleh berbagai pihak guna memastikan objektivitas, transparansi, serta perlindungan terhadap kedaulatan negara.(dhil/kmps)









