JAKARTA, koranindopos.com – Pemerintah melakukan percepatan digitalisasi layanan publik dan penerapan digital melayani. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah kini tengah menyiapkan super apps layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia.
“Jika kita bicara pelayanan publik, maka harus kita sadari ada begitu banyak layanan yang diakses masyarakat secara parsial. Oleh karena itu, Pemerintah sedang menyiapkan public services super apps, suatu aplikasi layanan publik terpadu dalam satu aplikasi,” jelasnya dalam Webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, yang berlangsung secara hibrida dari Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (11/07/2022).
Menurut Menkominfo, aplikasi pemerintah yang digunakan saat ini terlalu banyak, tidak efisien dan cenderung bekerja masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan super apps guna memudahkan komunikasi lintas instansi agar terintegerasi dalam satu sistem yang sama.
“Jadi, super apps tersebut bertujuan mencegah duplikasi aplikasi-aplikasi sejenis dari berbagai kementerian atau lembaga. Pemerintah saja saat ini masih menggunakan 24.400 aplikasi, tidak efisien dan bekerja sendiri-sendiri. Bahkan, di setiap kementerian, kembaga dan pemerintah daerah masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda di setiap unitnya, sangat tidak efisien,” jelasnya.
Menteri Johnny menegaskan arti penting penataan ulang ribuan aplikasi yang yang tersebar itu dengan menghasilkan satu aplikasi super atau super apps untuk Indonesia.
“Kita perlu menata ulang untuk menghasilkan satu super aplikasi Indonesia. Paling tidak, cukup hanya delapan aplikasi yang terintegerasi. Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kementerian Kominfo Kominfo,” tandasnya.
Menkominfo menyatakan, dari 24.400 aplikasi yang tersebar itu, Kementerian Kominfo akan melakukan shutdown atau menutupnya. Selanjutnya, secara bertahap akan dipindahkan ke dalam super apps. Menteri Johnny yakin dengan efisiensi penggunaan super apps akan lebih tinggi dari aspek intervensi fiskal yang dikeluarkan Menteri Keuangan saat ini.
“Dari jumlah tersebut, pelan-pelan kita mulai melakukan shutdown dan pindahkan. Saya meyakini, efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini. Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita,” ujarnya.
Di sisi lain, dalam rangka mewujudkan electronic government, Pemerintah saat ini masih menggunakan 2.700 pusat data. Sementara hanya sekitar 3 persen yang berbasis cloud, selebihnya terpisah dan menjadi salah satu kendala untuk menghasilkan satu data di Indonesia.
“Saat ini, 2.700 pusat data dan server itu hanya 3% saja yang berbasis cloud, sisanya ethernet (bekerja sendiri-sendiri) yang mengakibatkan sangat sulit interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia, jadi perlu kita siapkan dengan benar,” tandas Menkominfo.
Bangun 4 PDN
Guna mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan pusat data, menurut Menteri Johnny, Pemerintah akan membangun empat pusat data berbasis cloud.
“Pusat data yang pertama akan dibangun di dekat ibu kota negara saat ini, di Jabodetabek. Mudah-mudahan bulan depan bisa kita lakukan ground breaking sehingga bisa langsung digunakan di tahun 2024 nanti pada saat selesai dibangun,” ungkapnya.
Di saat yang bersamaan, secara simultan Pemerintah sudah merancang pembangunan pusat data kedua di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, dengan kapasitas yang hampir sama dan redundant sehingga ada saling backup dalam penggunaan pusat data ke depan.
“Dari potret geografis Indonesia dan efisiensi operasi pusat data pemerintah, kita perlu juga meletakkan di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Awalnya, kita merencanakan pembangunan itu di Balikpapan, tetapi dengan adanya Ibu Kota Negara baru maka nanti akan dibangun di IKN sebagai pusat data pemerintah yang ketiga,” jelas Menkominfo.
Selanjutnya, untuk pusat data yang keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menteri Johnny menjelaskan pemilihan lokasi terakhir dilatari minimnya aktivitas vulkanik bawah laut yang berpotensi mengganggu layanan pusat data,
“Kenapa memilih Labuan Bajo? Karena fiber optic network wilayah selatan Indonesia (menghubungnkan Indonesia bagian Barat, Tenggara, Timur) itu, yang memungkinkan sangat sedikit aktivitas vulkanis bawah lautnya. Saat ini kita juga mempunyai lintas utara melalui Kalimantan – Sulawesi (Manado) – Maluku Utara, turun ke Biak dan Papua tetapi aktivitas vulkanis yang sangat besar, sehingga berulang-ulang kali terjadi kabel lautnya putus, karena gunung bawah laut meletus,” tuturnya.
Mengenai pembangunan pusat data, Menkominfo menyebutkan tiga pertimbangan utama. Pertama, ada potensi tersedianya kapasitas power supply atau listrik yang memadai dengan jumlah besar. Kedua, redundancy service, dan ketiga ketersediaan jaringan kabel serat optik yang memadai.
“Alternatif-alternatif ini disiapkan dengan memiliki tiga syaratnya yaitu harus tersedia seperti cooling water system di dalamnya. Ini hal yang sangat teknis, tetapi pertimbangan-pertimbangan teknis ini penting untuk bisa bangunnya satu pusat data yang nanti menjadi kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung electronic government, sekaligus pengambilan keputusan berbasis data atau data driven policy,” jelasnya.
Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 merupakan merupakan etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital. Acara bertema Leader’s Talk “Synergistic and Inclusive Digital Economy Ecosystem for Accelerated Recovery” itu diselenggarakan Bank Indonesia dan Kementerian Perekonomian didukung kementerian, lembaga dan industri, guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi tersebut diperkuat dengan komitmen bersama melalui peluncuran Gerakan Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital.
Acara itu merupakan side event dalam rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG), yang berlangsung mulai 11 hingga 15 Juli 2022 dengan ragam bahasan dan diskusi perkembangan ekonomi dan keuangan digital oleh otoritas, pelaku industri, akademisi dan lembaga internasional.
Topik bahasan FEKDI 2022 meliputi sinergi dan kolaborasi ekonomi keuangan digital, mata uang digital, ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pembayaran lintas negara (cross border payment) dan pembiayaan hijau (green financing), serta strategi kebijakan dalam mendorong digitalisasi untuk pemulihan ekonomi.
Selain Menkominfo Johnny G. Plate, hadir secara langsung Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Gubernur Bali, I Wayan Koster.
Sementara Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, hadir secara daring dan memberikan sambutan.(hai)
