Koranindopos.com, JAKARTA — Indonesia bersama Filipina menggelar kegiatan Refresher Training on Bridging Leadership for 8 District on the issue of Family Planning, Reproductive Health and Maternal Child Health Including Stunting Reduction yang berlangsung secara hybrid 13-14 Oktober 2022.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang ditandatangani kedua negara dalam kerangka South-South and Triangular Cooperation (SSTC). MoU tersebut menyatakan bahwa komitmen untuk saling bertukar pengalaman dalam Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam sambutannya mengatakan, delapan daerah yang ikut dalam kegiatan tersebut antara lain Aceh Barat, Lahat, Malang, Jember, Brebes, Serang, Lombok Timur, dan Garut.
“ Bridging Leadership adalah tipe kepemimpinan yang sesuai dalam mempromosikan multi-stakeholder untuk mengatasi masalah ketidakadilan sosial. Ini tentang memimpin tindakan yang kolaboratif untuk mewujudkan perubahan sosial dalam konteks ini adalah dalam masalah Keluarga Berencana termasuk stunting,” kata Dokter Hasto.
Dokter Hasto berharap para peserta pelatihan dapat menghilangkan egoisme pribadinya agar perubahan sosial tersebut bisa benar-benar dicapai. Sebab kegiatan ini mempunyai tiga proses tahapan yaitu ownership, co-ownership dan co-creation.
Pada tahap ownership atau kepemilikian, pemimpin merangkul tanggung jawab seseorang atas permasalahan sosial termasuk memahaminya dan menerima perannya dalam masalah. Dengan memahami kompleksitas masalah, pemimpin tersebut bisa melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam menemukan solusi.
Sementara pada tahap kedua co-ownership, Dokter Hasto menjelaskan bahwa seorang bridging leader akan selalu melakukan dialog dengan masyarakat agar dapat menyatukan perbedaan-perbedaan keyakinan, nilai, sudut pandang dan wawasan terhadap masalah. Dengan demikian maka akan muncul kesamaan visi dan tanggapan bersama antara pemimpin dan masyarakat.
“Didalam tahapan ini ( co-creation) saya berharap harus mampu belajar untuk mengharmonisasikan semua stakeholder yang efektif, agar mereka dipastikan memang lakukan eksekusi terhadap collaborative inovation yang sudah dilakukan bersama. Harus dipastikan, jika semua pihak sudah melaksanakan tugas masing-masing dan kemudian berdampak kepada masyarakat, maka collaborative inovation akan berubah menjadi social innovation,” ucapnya.
Tidak hanya kepada delapan daerah tersebut, Dokter Hasto juga mengingatkan kepada jajaran BKKBN untuk menemukan gagasan agar pelayanan kontrasepsi, program Bangga Kencana dan juga penurunan stunting memiliki beragam inovasi.
Dia berharap para peserta pelatihan bisa menghilangkan sikap-sikap yang tidak positif pada diri untuk menjadi profesional yang baik.
“Sedangkan pada tahap kedua harus bisa mensosialisasikan inovasi menjadi inovasi yang kolaboratif dengan membaginya pada stakeholder dan harus bisa melakukan implementasinya serta memastikan keberlanjutannya,“ imbaunya.
Pada kesempatan yang sama turut hadir Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Woro Srihatuti Sulistyaningrum, ST, MIDS. Dalam sambutannya Woro berharap dalam kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan para pemimpin dalam mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai program kegiatan.
“Seperti integrasi perencanaan dan model anggaran dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), meningkatkan komitmen pemimpin daerah dalam perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pencapaian target RPJMN, memberi rekomendasi atau masukan dari para pemimpin daerah untuk strategi dan pendekatan yang dibutuhkan dalam penguatan advokasi dan komunikasi, informasi serta edukasi,” ujarnya.
Terakhir Woro berharap para peserta dapat melakukan formulasi berupa solusi dan memimpin evaluasi untuk mengukur kefektifan dan relevansi dalam pencapaian program. (why/rls)
