koranindopos.com – Jakarta. Pemprov DKI berkomitmen untuk memulai pembangunan LRT Fase 1B rute Velodrome – Manggarai tahun ini. Oleh karena itu, Pemprov DKI sudah mengalokasikan dana penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 916 miliar kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui APBD DKI 2023.
Namun, hingga kini, pekerjaan fisik dari LRT Fase 1B tersebut belum terlihat. Meski begitu, Pemprov DKI dan PT Jakpro sangat yakin bahwa pembangunan LRT tersebut bisa rampung tahun depan. Bahkan, Pemprov DKI berencana menambah PMD Jakpro sebesar Rp 1,5 triliun dalam APDB-P 2023. ”Ya (LRT) harus jalan. Itu kan PSN (program strategis nasional) yang harus diselesaikan,” kata Heru.
Saat ditanyakan kontraktor yang akan melakukan belum ada sampai saat ini, Heru menyebutkan akan segera menanyakan kepada Jakpro terkait progres sudah sejauh apa. ”Nanti saya tanyakan ya,” ujar Heru.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono menuturkan, Pemprov DKI selalu menyiapkan dana untuk mengatasi kemacetan, banjir, dan juga polusi udara. Salah satu langkah untuk mengatasi kemacetan yakni menyiapkan anggaran untuk pembangunan LRT. ”Itu kan untuk mengatasi kemacetan,” terangnya.
Selanjutnya, saat ditanyakan pembangunan LRT Fase 1B yang belum ada pekerjaan fisik, Joko meyakini bahwa pembangunannya akan bisa rampung tahun depan. ”Saya pasti optimis (selesai 2024). Kita kan sebagai pengelola DKI, pemerintahan, kalau kita tidak optimis bagaimana dong orang-orang di pemerintah,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI akan menambah dana pembangunan LRT Fase 1B dengan pengajuan penambahan PMD sebesar Rp 1,5 triliun dalam APBD- P 2023 dan sebesar Rp 3,1 triliun dalam APBD 2024.
Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail menuturkan, pengalokasian anggaran pembangunan LRT Fase 1B dengan APBD DKI 100 persen akan membebani APBD DKI. Selain itu, dengan pendanaan hanya mengandalkan APBD DKI juga tidak sepenuhnya akan mencapai target yang diinginkan. ”Kalau 100 persen dibebankan kepada APBD DKI, khawatir waktunya meleset dari target penyelesaian, karena ada potensi penurunan penerimaan atau pendapatan,” kata Ismail.
Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI juga punya prioritas lain yang harus ditunaikan dalam 1 – 2 tahun. ”Khawatir karena alasan tersebut tidak tercapai targetnya. Padahal kita sama-sama menyepakati itu (LRT Fase 1B) sangat penting untuk diselesaikan sebab kami melihat cukup efektif dalam membantu transportasi di Jakarta,” terangnya.
Ismail juga mengakui, sebelumnya Pemprov DKI sangat gencar menyampaikan bahwa pembangunannya menggunakan dana Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan beralihannya DKI dengan menggunakan dana APBD DKI, dia mengakui pasti ada alasannya. (wyu/mmr)
