Senin, 9 November 2026
  • Masuk
Indopos
  • Home
  • Nasional
    • Politik
    • Peristiwa
    • Pendidikan
  • Megapolitan
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Infrastruktur
    • Properti
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Elektronik
    • Gadget
  • Otomotif
  • Olahraga
    • Sepak Bola
    • Badminton
  • Opini
  • More
    • Edukatif & Inspiratif
    • Internasional
    • Iklan
    • Seni dan Budaya
    • Religi
    • Catatan Ringan
    • Ruang Pajak
    • Kuliner
    • Traveling
    • Film dan Musik
  • Home
  • Nasional
    • Politik
    • Peristiwa
    • Pendidikan
  • Megapolitan
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Infrastruktur
    • Properti
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Elektronik
    • Gadget
  • Otomotif
  • Olahraga
    • Sepak Bola
    • Badminton
  • Opini
  • More
    • Edukatif & Inspiratif
    • Internasional
    • Iklan
    • Seni dan Budaya
    • Religi
    • Catatan Ringan
    • Ruang Pajak
    • Kuliner
    • Traveling
    • Film dan Musik
Tidak ada Hasil
Lihat semua hasil
Indopos
Tidak ada Hasil
Lihat semua hasil
Home Nasional

Rp760 M untuk Pembangunan Wilayah Perbatasan di Maluku, Tito: Jangan Gunakan untuk yang Lain!

Editor : Hairul oleh Editor : Hairul
16 Juni 2023
in Nasional
A A
0
Mendagri Muhammad Tito Karnavian

Kemendagri

Share on FacebookShare on Twitter

Koranindopos.com – Ambon. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melakukan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023. Lokasinya yaitu di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, di Provinsi Maluku terdapat 4 kabupaten yang berada di kawasan perbatasan Negara. Yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Tito menjelaskan, dari dana total Rp7,7 triliun yang masuk dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) Tahun 2023, dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke empat kabupaten kawasan perbatasan di Maluku tersebut mencapai Rp760 miliar.

Rinciannya, lanjut Tito, total alokasi untuk Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp316 miliar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp150 miliar, Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp196 miliar, dan Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp96 miliar. Di samping untuk empat kabupaten tersebut terdapat pula alokasi untuk Provinsi Maluku sebesar Rp4 miliar.

Artikel Terkait

Kronologi Penyerangan Masjid di Duren Sawit: Berawal dari Titik Api, 3 Jemaah Dibacok Saat Hendak Shalat Subuh

Integrasi Peringatan Dini Banjir di Aceh: BNPB Usulkan Koneksi Data Debit Sungai Real-Time dan Berbasis Komunitas Gampong

Presiden Terima 10 Mantan Kapolri di Hambalang: Bahas Isu Strategis dan Penguatan Lintas Generasi

”Total anggaran yang ada di Maluku pada empat kabupaten pada kawasan perbatasan, lebih kurang Rp760 miliar,” jelas Tito seperti dikutip dari laman resmi Kemendagri, Jumat (16/6). Dia menginginkan pembangunan pada kawasan perbatasan khususnya di Maluku dilakukan dengan mekanisme dua arah.

Menurut Tito, dua arah tersebut yakni tidak sekadar rancangan dari pemerintah pusat saja, melainkan usulan dan masukan dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhannya. Segenap jajaran BNPP dituntut untuk memonitor kucuran dana yang pengerjaannya digarap oleh 28 kementerian/lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP dan pemerintah daerah (pemda) agar tepat sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan.

Hal tersebut sesuai fungsi BNPP, yakni mengarahkan, mengawasi, dan melakukan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan. ”Saya tugaskan kepada Pak Robert sebagai Plh. Sekretaris BNPP, itu uangnya ada di mana, apakah masih di K/L atau sudah ada di pemerintah daerah? Nah nanti kalo sudah ketemu, porsi anggaran yang kita lacak tersebut di mana, jangan digunakan untuk yang lain karena peruntukannya itu untuk perbatasan,” tegas Tito.

Tito menjelaskan, dalam acara pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, BNPP akan melaksanakan peresmian atas beberapa hasil pekerjaan tahun 2022. Yaitu preservasi jalan di Pulau Leti, rekonstruksi jalan Kliis-Nyama sepanjang 174 kilometer, dan penggantian Jembatan Wear Nuwewang sepanjang 20 meter. ”Pendanaan pembangunan tersebut berasal dari dana alokasi khusus,” tandas Tito.

Topik: PerbatasanTito Karnavian

TerkaitBerita

Kronologi Penyerangan Masjid di Duren Sawit: Berawal dari Titik Api, 3 Jemaah Dibacok Saat Hendak Shalat Subuh
Peristiwa

Kronologi Penyerangan Masjid di Duren Sawit: Berawal dari Titik Api, 3 Jemaah Dibacok Saat Hendak Shalat Subuh

oleh Editor : Affandy
9 November 2026
Integrasi Peringatan Dini Banjir di Aceh: BNPB Usulkan Koneksi Data Debit Sungai Real-Time dan Berbasis Komunitas Gampong
Nasional

Integrasi Peringatan Dini Banjir di Aceh: BNPB Usulkan Koneksi Data Debit Sungai Real-Time dan Berbasis Komunitas Gampong

oleh Editor : Affandy
9 November 2026
Presiden Terima 10 Mantan Kapolri di Hambalang: Bahas Isu Strategis dan Penguatan Lintas Generasi
Nasional

Presiden Terima 10 Mantan Kapolri di Hambalang: Bahas Isu Strategis dan Penguatan Lintas Generasi

oleh Editor : Affandy
9 November 2026
Penyebab Kebakaran di Stasiun Gambir Masih Diselidiki, KAI Lakukan Evaluasi
Peristiwa

Penyebab Kebakaran di Stasiun Gambir Masih Diselidiki, KAI Lakukan Evaluasi

oleh Editor : Affandy
8 November 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Direkomendasikan

Raih Piala AMI Awards 2026, Etenia Croft Bukti Lagu Anak Tetap Berharga

Raih Piala AMI Awards 2026, Etenia Croft Bukti Lagu Anak Tetap Berharga

9 November 2026
Serelax Sejasmine Ajak Gen Z Temukan Tenang Tanpa Harus Menunggu Liburan

Serelax Sejasmine Ajak Gen Z Temukan Tenang Tanpa Harus Menunggu Liburan

9 November 2026
Perkuat Jejaring Bisnis, WINGS Hotel Group Gelar “Meet, Connect & Mingle” di Jakarta

Perkuat Jejaring Bisnis, WINGS Hotel Group Gelar “Meet, Connect & Mingle” di Jakarta

9 November 2026
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Larang Perusahaan Tahan Ijazah dan Pungut Biaya Penempatan Kerja

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Larang Perusahaan Tahan Ijazah dan Pungut Biaya Penempatan Kerja

9 November 2026

Terpopuler

  • Perdana, Kemenag-LPDP Siapkan 10.000 Kuota Beasiswa Pendidikan Profesi Guru

    Perdana, Kemenag-LPDP Siapkan 10.000 Kuota Beasiswa Pendidikan Profesi Guru

    5302 shares
    Share 2121 Tweet 1326
  • 7 Manfaat Minum Air Kelapa bagi Kesehatan Tubuh

    1170 shares
    Share 468 Tweet 293
  • Gandeng 3 Kementerian, SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 Buka Jaringan B2B Global

    323 shares
    Share 129 Tweet 81
  • Pemerintah Berencana Buka Seleksi CPNS November 2026: Gantikan Pegawai Pensiun dan Dukung Program Prioritas

    317 shares
    Share 127 Tweet 79
  • Saham RANS Entertainmen Anjlok ke Rp 96 per Saham, Melorot Jauh dari Harga IPO

    316 shares
    Share 126 Tweet 79
  • Tentang Kami
  • Redaksi Indopos
  • Pedoman Media Siber
  • Sitemap
Kontak Kami : 0899 064 8218

© 2026. Indopos Menyajikan Berita Aktual dan Terpercaya

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Tidak ada Hasil
Lihat semua hasil
  • Home
  • Nasional
    • Politik
    • Peristiwa
    • Pendidikan
  • Megapolitan
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Infrastruktur
    • Properti
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Elektronik
    • Gadget
  • Otomotif
  • Olahraga
    • Sepak Bola
    • Badminton
  • Opini
  • More
    • Edukatif & Inspiratif
    • Internasional
    • Iklan
    • Seni dan Budaya
    • Religi
    • Catatan Ringan
    • Ruang Pajak
    • Kuliner
    • Traveling
    • Film dan Musik

© 2026. Indopos Menyajikan Berita Aktual dan Terpercaya