Koranindopos.com – JAKARTA — Pemberi kerja kini secara tegas dilarang menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pelamar dan pekerja dengan alasan jaminan hubungan kerja. Ketentuan baru ini diatur secara mengikat dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026 sekaligus mencabut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam salinan UU yang dirilis melalui JDIH Sekretariat Negara, larangan tersebut dirancang untuk melindungi hak dasar pencari kerja dari praktik hubungan kerja yang merugikan.
“Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja dilarang: a.) mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh; dan/atau b.) menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh, sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja,” bunyi Pasal 78 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pengecualian aturan ini hanya berlaku apabila ijazah atau dokumen pribadi tersebut diperoleh melalui program pendidikan dan pelatihan yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis (Pasal 78 ayat 2).
Selain menyasar perusahaan pemberi kerja, undang-undang ini juga memperketat aturan bagi lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 50, pelaksana penempatan dilarang keras menahan dokumen pribadi pencari kerja maupun memungut biaya penempatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Lembaga penempatan swasta yang melanggar ketentuan tersebut akan dijatuhi sanksi administratif berjenjang sesuai Pasal 52, yaitu:
-
Peringatan tertulis.
-
Denda administratif.
-
Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
-
Pencabutan perizinan berusaha.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memperjelas batas antara pemangan dan hubungan kerja (Pasal 35 dan 36). Program pemangan ditegaskan bukan merupakan hubungan kerja, melainkan sarana peningkatan kompetensi serta pengalaman kerja.
1. Batas Durasi dan Jam Kerja Magang (Pasal 38)
-
Jangka Waktu: Maksimal 6 bulan.
-
Jam Kerja: Maksimal 8 jam per hari atau 40 jam dalam seminggu.
-
Proporsi: Keseimbangan antara pelatihan praktis dan teori diatur dalam perjanjian pemagangan.
2. Hak-Hak Peserta Magang (Pasal 37 ayat 6)
Peserta pemagangan berhak menerima perlindungan dasar yang mencakup:
-
Bimbingan dari mentor sesuai kurikulum.
-
Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
-
Uang saku harian/bulanan.
-
Jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Sertifikat atau surat keterangan telah menyelesaikan pemagangan.
3. Kewajiban Peserta Magang (Pasal 37 ayat 7)
Peserta pemagangan diwajibkan untuk menaati perjanjian pemagangan, mengikuti program hingga selesai, mematuhi tata tertib di tempat penyelenggaraan, serta menjaga nama baik instansi atau perusahaan penyelenggara.(Dhil/dtk)
