koranindopos.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengonfirmasi bahwa pelayanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, yang baru-baru ini mengalami serangan ransomware, akan sepenuhnya pulih pada Juli 2024.
“Sesuai dengan arahan Presiden, Juli 2024 sudah beroperasi normal dan kami telah memperkuat keamanannya dengan sistem berlapis, untuk menghindari permasalahan serupa di masa mendatang,” ujar Hadi dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya pada Senin (1/7/2024) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta.
Hadi menjelaskan bahwa layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini sedang dalam proses pemulihan. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan dipindahkan sepenuhnya ke Pusat Data Nasional (PDN) di Batam.
“Operasional PDNS 2 yang sedang berjalan saat ini mendapatkan dukungan backup dari DRC atau hotsite di Batam, serta fasilitas autogate interactive service. Setiap pusat data juga sudah memiliki backup sehingga terdapat tiga hingga empat lapis backup,” tambahnya.
Menko Polhukam meminta semua kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan untuk melakukan pencadangan data guna mengantisipasi serangan siber di masa mendatang.
“Setiap tenant atau kementerian harus memiliki cadangan data, ini menjadi wajib bukan pilihan lagi. Dengan demikian, meskipun PDNS 2 mengalami gangguan operasional, backup data tetap tersedia,” tegasnya.
Hadi juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pengaturan terkait penempatan dan pencadangan data secara berlapis, sesuai dengan klasifikasi data yang berbeda mulai dari strategis hingga terbuka.
“Data-data dengan karakteristik umum dan statistik akan disimpan di cloud untuk mengurangi beban PDN,” jelasnya.
Menko Polhukam menekankan bahwa Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) terus meningkatkan keamanan siber dengan mengaktifkan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk memantau manajemen PDN dan backup data.
“Kami akan meninjau kembali peraturan presiden dan instruksi presiden terkait operasional siber, termasuk peningkatan kinerja BSSN dan jajaran, agar kendali dapat lebih mudah dilakukan saat terjadi masalah,” tambahnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta perwakilan dari Kementerian PANRB dan Kemendagri.
Dengan upaya pemulihan dan peningkatan keamanan ini, diharapkan pelayanan publik melalui Pusat Data Nasional dapat berjalan lebih aman dan stabil di masa mendatang. (hai/infopublik)
