Marves – Jakarta, Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia melalui strategi PPKM level pada tiap kabupaten dan kota di tiap provinsi, menunjukkan hasil yang positif. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)i Luhut B. Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto selaku Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan berbagai capaian PPKM secara virtual pada Hari Senin (20-09-2021).
Dalam kesempatan itu, Menko Luhut menyebutkan, khusus untuk wilayah Jawa-Bali terjadi penurunan kasus hingga berada di bawah angka 2.000 kasus dan kasus aktif sudah lebih rendah dari 60.000. Selain itu, berdasarkan data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), angka reproduksi efektif Indonesia untuk pertama kalinya selama pandemi berada di bawah 1, yakni sebesar 0,98. Angka ini berarti setiap 1 kasus Covid-19 secara rata-rata menularkan ke 0,98 orang, atau jumlah kasus akan terus berkurang.
“Berbagai capaian tersebut tentu harus kita syukuri. Namun jangan hanyut dalam Euforia. Risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi sewaktu-waktu,” ujar Menko Luhut dengan mimik serius.
Soal capaian positif ini, Menko Luhut memastikan bahwa tidak ada lagi kabupaten atau kota yang berada di level 4 untuk wilayah Jawa-Bali. Kemudian untuk wilayah Luar Jawa-Bali, masih ada 1 daerah yang berada di level 4.
Tentang kondisi PPKM di wilayah luar Jawa dan Bali, Menko Perekonomian mengungkapkan bahwa selama 2 minggu mulai dari 4 September hingga 18 September 2021 telah mengalami penurunan tingkat asesmen. Dari evaluasi itu, sebanyak 15 kabupaten/kota turun dari level 4 ke level 3 dan 7 kabupaten atau kota turun dari level 3 ke level 2. “Hanya 1 kabupaten yang masih tetap di level 4,” sebut Menko Airlangga.
Kendati kondisi Pandemi Covid-19 sudah mulai terkendali, Menko Luhut dan Menko Airlangga kompak mengingatkan bahwa resiko naiknya kasus Covid-19 masih ada. Ini dapat terjadi, karena adanya negara tetangga di sekitar Indonesia yang masih memiliki angka kasus konfirmasi yang tinggi.
“Risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah satu risiko berasal dari Luar Negeri, terutama melihat masih tingginya kasus Covid-19 di negara-negara tetangga. Kita tidak ingin lagi kecolongan lolosnya varian baru, seperti varian Mu dan Lambda , masuk ke Indonesia,” tutur Menko Luhut.
Senada dengan Menko Luhut, Menko Airlangga juga menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada, terutama terkait potensi gelombang ketiga pandemi yang bisa masuk dari pintu perbatasan kita, yaitu udara, laut, dan darat.
Mencegah hal ini terjadi, pemerintah akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang datang dari LN. “Khusus untuk pintu masuk udara hanya dibuka di Jakarta dan Manado, untuk laut hanya di Batam dan Tanjung Pinang dan untuk jalur darat hanya dibuka di Aruk, Entikong, Nunukan dan Motaain,” beber Menko Luhut. Selain itu, lanjutnya, proses karantina bagi WNA dan WNI dari luar negeri juga dijalankan dengan ketat tanpa terkecuali dengan waktu karantina 8 hari dan melakukan PCR sebanyak 3 kali. Hal lainnya adalah meningkatkan kapasitas karantina dan testing, terutama di pintu masuk darat dengan bantuan dari TNI dan Polri yang bekerja sama dari waktu ke waktu.
“Kuncinya yaitu, menahan gelombang baru adalah mengendalikan jumlah kasus pada masa strolling (ketika kasus sedang rendah). Saya yakin kita bisa mengendalikan kasus pada angka tersebut dan kuncinya adalah vaksinasi, 3T, 3M, serta Penggunaan Peduli Lindungi,” papar Menko Luhut.
Menyambung, terkait cakupan vaksinasi di wilayah Luar Jawa, Menko Perekonomian Airlangga menyebutkan kinerja beberapa kabupaten atau kota masih perlu dikejar untuk mencapai target 70 persen dosis 1 dan terutama 60 persen dosis 1 untuk lansia. “Stok vaksin yang ada di daerah agar segera dihabiskan dan jangan ditahan,” sebutnya.
Kemudian, untuk efektifitas dan fleksibilitas, menurut Menko Airlangga alokasi vaksin bagi TNI/Polri di tingkatkan menjadi 25 persen untuk TNI dan 25 persen untuk Polri (dari sebelumnya masing-masing 20%). Sementara itu, 50 persen dialokasikan untuk dinkes di kabupaten/kota.
Penyesuaian PPKM Jawa-Bali Minggu Ini
PPKM akan terus menjadi strategi pemerintah dalam melakukan evaluasi penanganan Covid-19 di Indonesia. Untuk minggu ini, akan terdapat beberapa penyesuaian kembali terkait aturan PPKM di sejumlah daerah.
Menko Luhut menuturkan bahwa untuk wilayah Jawa-Bali terdapat beberapa penyesuaian, yaitu dilakukan uji coba pembukaan Pusat Perbelanjaan atau Mall bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orangtua. “Ini akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, DIY dan Surabaya,” bebernya.
Kedua, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen pada kota-kota level 3 dan level 2, namun dengan kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi serta penerapan Protokol Kesehatan yang ketat, untuk kategori kuning dan hijau dapat memasuki area bioskop.
Lalu, penyesuaian juga mulai diberlakukan pada bidang olahraga. “Pelaksanaan pertandingan Liga 2 yang akan digelar di kota kabupaten Level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan per minggu. Selain itu, restoran di fasilitas olahraga yang sifatnya outdoor dapat beroperasi dengan kapasitas 50 persen,” ujar Menko Luhut.
Sedangkan perkantoran non esensial di kabupaten kota level 3 dapat melakukan 25 persen pengaturan bekerja dari kantor (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin, dan harus sudah memakai QR Peduli Lindungi.
Implementasi PPKM Jawa-Bali dan Luar Jawa Bali diperpanjang dari 21 September 2021 – 4 Oktober 2021.
Sumber : Menko Marves
