koranindopos.com – Jakarta, Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Barang Impor Ilegal yang dibentuk pemerintah, menargetkan pemain besar dan oknum mafia di balik impor ilegal. Luluk menekankan bahwa Satgas tidak seharusnya hanya menyasar pelaku usaha kecil atau ritel, apalagi UMKM.
“Satgas jangan hanya menyasar pelaku usaha kecil atau pedagang kecil. Mestinya menyasar ke importirnya langsung dan pemain-pemain besarnya,” kata Luluk dalam keterangan tertulisnya.
Satgas Barang Impor Ilegal bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan impor barang secara ilegal, serta memastikan barang di pasaran memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024, yang mulai berlaku sejak 18 Juli 2024 hingga 31 Desember mendatang.
Luluk menegaskan bahwa Satgas harus fokus pada importir besar dan oknum mafia, bukan pada pedagang kecil. “Satgas ini katanya dibentuk untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor. Jadi betul-betul harus dilakukan dengan tujuan seperti itu, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat,” tukasnya.
Satgas akan menargetkan tujuh jenis barang impor, yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya. Satgas akan bekerja sama dengan asosiasi pelaku usaha yang dikoordinasikan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta melakukan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil, termasuk jalur-jalur pelabuhan tikus.
Luluk menyoroti pentingnya koordinasi dengan Bea Cukai dalam menangani impor barang ilegal, mengingat kinerja Bea Cukai sering menjadi sorotan. “Koordinasi dengan Bea Cukai mesti clear juga. Jangan ada dusta di antara mereka,” tegasnya.
Dipimpin oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), Satgas Barang Impor Ilegal terdiri dari 11 kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian, Polri, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Bakamla atau TNI AL, hingga BIN (Badan Intelijen Negara). Luluk menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas dan terukur dengan pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik.
Luluk mengingatkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik impor ilegal harus diterapkan dengan tegas oleh Satgas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pelaku impor ilegal dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar.
“Kalau ada oknum-oknum yang bermain, pastikan untuk ditindak apapun posisi dan jabatannya. Pastikan yang ditindak adalah ‘ikan’ besarnya. Bukan pedagang kecil atau ritel,” ujar Luluk.
Luluk juga mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi praktik impor ilegal dan melaporkan indikasi pelanggaran kepada pihak berwenang atau DPR. “Apabila masyarakat menemukan ada indikasi pelanggaran, segera laporkan. Jika takut melapor ke satgas atau pihak penegak hukum, laporkan kepada kami, sehingga kami yang akan turun untuk mengeceknya,” tutup Luluk. (hai)









