koranindopos.com – Jakarta. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk mengubah skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari subsidi berbasis produk ke subsidi langsung berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Wacana ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran subsidi dan mengurangi potensi penyimpangan.
“Saya mendukung wacana ini karena sampai saat ini banyak penerima subsidi yang tidak tepat sasaran, bahkan ada penyimpangan khususnya pada BBM berjenis solar yang melibatkan sektor industri,” ujar Bambang usai pertemuan dengan jajaran direksi Terminal BBM (TBBM) Kertapati di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (8/11).
Menurut Bambang, ketepatan sasaran subsidi energi menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi. Subsidi yang tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi pada BBM bersubsidi, dinilai hanya membebani anggaran negara dan dapat memperparah ketimpangan sosial.
Salah satu masalah utama adalah disparitas harga antara solar subsidi dan solar industri, yang membuka peluang bagi penyalahgunaan subsidi. “Perbedaan harga ini menciptakan celah penyimpangan, terutama di sektor industri yang seharusnya tidak menerima solar bersubsidi,” jelas Bambang.
Bambang juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mengurangi penyimpangan dan memastikan subsidi sampai kepada yang berhak. Dalam pandangannya, sistem berbasis teknologi dapat membantu memantau penyaluran subsidi secara real-time, sehingga lebih efektif dan efisien.
Ia juga menegaskan perlunya sinergi antar-lembaga, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) dalam mengawasi penyaluran subsidi. “Sinergi ini penting agar subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Kita harus pastikan subsidi ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Bambang mengungkapkan bahwa DPR RI periode sebelumnya telah merumuskan aturan khusus untuk subsidi BBM jenis solar, yaitu hanya diperuntukkan bagi angkutan umum dan distribusi sembako. Namun, distribusi elpiji 3 kilogram masih menjadi tantangan terkait pendataan penerima yang akurat.
“Kami mendukung langkah apapun dari pemerintah untuk memastikan BBM bersubsidi dan elpiji 3 kilogram tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak,” tegas Bambang.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, turut mendukung wacana perubahan skema subsidi ini, namun ia menyoroti pentingnya akurasi dan validitas basis data penerima subsidi. “Tanpa data yang akurat, sistem ini berpotensi menghadapi kendala, seperti penyalahgunaan atau distribusi yang tidak tepat sasaran,” ujar Yulian.
Yulian menyatakan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan data yang valid. “Kami mendukung langkah ini, asalkan data penerima sudah lebih baik, sehingga masyarakat yang berhak menerima dapat teridentifikasi dengan jelas,” tambahnya.
Dengan dukungan penuh dari DPR RI, pemerintah diharapkan dapat segera merealisasikan skema subsidi berbasis BLT ini demi mengefisienkan anggaran dan memastikan manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pengawasan ketat dan peningkatan kualitas data menjadi kunci utama agar program ini bisa berjalan sukses dan tepat sasaran. (hai)
