koranindopos.com – Jakarta. Utang pemerintah per 31 Oktober 2024 tercatat mencapai Rp 8.560,36 triliun, meningkat Rp 86,46 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 8.473,90 triliun. Peningkatan utang ini terjadi pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mulai menjabat pada Oktober 2024.
Seiring dengan meningkatnya jumlah utang, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami kenaikan, yaitu menjadi 38,66% pada akhir Oktober 2024, dibandingkan dengan 38,55% pada bulan sebelumnya. Meskipun mengalami kenaikan, rasio utang terhadap PDB ini tetap berada di bawah ambang batas yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menetapkan batas aman utang pemerintah tidak melebihi 60% dari PDB.
Kementerian Keuangan menjelaskan dalam laporan terbarunya, APBN KiTA, bahwa meski ada kenaikan jumlah utang, kondisi ini masih dianggap aman. “Rasio utang per akhir Oktober 2024 yang tercatat 38,66% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,” tulis Kementerian Keuangan dalam laporan tersebut.
Kenaikan utang pemerintah ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kebutuhan pembiayaan untuk mendukung pembangunan dan program-program ekonomi nasional yang memerlukan pendanaan besar. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa utang yang diambil dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan risiko yang membahayakan perekonomian negara.
Sebagai informasi, utang pemerintah Indonesia terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri, yang digunakan untuk membiayai defisit anggaran dan program pembangunan yang penting. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan penggunaan utang tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meski utang mengalami peningkatan, kebijakan fiskal pemerintah yang hati-hati dan pengelolaan keuangan negara yang transparan diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.(dhil)
