Koranindopos.com, JAKARTA — Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) saat membuka Coaching Audit Kasus Stunting Sesi V yang digelar secara hybrid dan diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh daerah di Indonesia, Senin (17/10/2022).
Hadir pada kesempatan itu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andustri, S.E., M.T, Bupati Halmahera Barat James Uang, S. Pd. M.M dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Drs H Soemarjono.
“Jadi kalau gerakan-gerakan seperti yang kita lakukan hari ini sukses dilakukan, maka akan menurunkan kematian ibu, menurunkan kematian bayi dan menurunkan angka stunting sekaligus menurunkan kemiskinan ekstrem karena banyak sekali variabel-variabel penyebab stunting itu adalah kemiskinan ekstrem yang lingkungannya kumuh, sanitasnya tidak bagus. Kemudian bisa diatasi akhirnya juga beririsan dengan kemiskinan ekstrem,” kata Dokter Hasto.
Dokter Hasto menjelaskan, audit kasus stunting merupakan suatu kegiatan untuk diskusi dan menggali kasus-kasus stunting yang sulit diatasi dengan melibatkan ahli seperti Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Kebidanan, Dokter Spesialis Gizi, hingga Psikolog.
Ketika ditemukan masalah stunting di suatu wilayah, maka tim audit stunting bisa segera bergerak untuk mendata dan menyampaikannya kepada ahli agar segera mendapat rekomendasi.
Dia mencontohkan, jika ditemukan bayi yang berat dan tinggi badannya tidak kunjung naik padahal usianya sudah memasuki 1-2 tahun, maka bayi tersebut wajib mendapat perhatian dari dokter ahli.
“Kemudian didiskusikan disitu sehingga ketemu masalahnya ada penyakit yang melatarbelakangi misalkan TB pada anak atau penyakit kronis lainnya. Akhirnya Dokter Spesialis Anak merekomendasikan untuk dilakukan apa. Ada juga karena anak itu terlantar, perhatian orangtua kurang bagus sehingga dia jadi anak yang tidak happy sehingga ahli psikolog akan memberikan rekomendasi apa,” ujarnya.
Kendati demikian, Dokter Hasto meminta agar catatan-catatan dalam audit kasus stunting ini tidak disebarluaskan kepada masyarakat seperti audit pada umumnya. Sebab hal tersebut menyangkut soal kode etik dan rahasia individu.
“Justru hasil audit dibawa ke tim kecil, mungkin tim medisnya, keluarganya, tim pendamping keluarga. Jadi apa yang harus dilakukan ke depannya,” ucapnya.
Dokter Hasto menuturkan, audit kasus stunting sendiri memiliki tiga manfaat. Pertama, anak yang mengalami stunting akan dengan mudah mendapatkan penanganan oleh ahli dan bisa segera dicari tahu penyebab terjadinya stunting.
Kedua, sambung Dokter Hasto, kegiatan ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman bagi tim percepatan penurunan stunting di daerah karena dapat mendengarkan paparan dari ahli mengenai apa yang harus dilakukan untuk menekan angka stunting di daerah tersebut.
“Ternyata tidak cukup diberikan makanan gizi seimbang, lingkungannya ternyata juga harus bersih, orangtua harus bisa berikan parenting yang baik sehingga kita melek apa itu stunting. Stunting itu ada tiga masalahnya loh yaitu suboptimal health, suboptimal nutrition karena gizinya kurang seimbang lalu satu lagi parenting mungkin kurang bagus. Sehingga kita tahu ternyata setelah diaudit tambah ilmu karena ada ahli-ahli yang bicara,” ungkap Hasto.
Lalu yang terakhir, para ahli dapat memanfaatkan kasus stunting di setiap daerah sebagai materi pembelajaran untuk mengetahui peta penyebaran stunting dan tindaklanjut ke depannya untuk meminimalisasi risiko stunting yang lebih tinggi lagi.
“Ini kan sebenarnya kasus-kasus, case by case satu per satu akan terbuka. Oh di desa sana ada kasus gini. Aneh-aneh kasusnya karena ini kasus ekstrem yang diambil akan membuka matanya para ahli, Dokter ahli anak, Dokter ahli kebidanan, ahli parenting, psikolog, ahli gizi akan terbuka juga, oh banyak case yang bisa dipakai sebagai studi,” ujar Hasto.
Terakhir Hasto berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk memanfaatkan dana audit stunting yang telah diberikan pemerintah agar kegiatan ini benar-benar terealisasi dengan baik di lapangan. Sebab, berdasarkan catatannya, dana audit stunting yang ada di daerah belum terserap maksimal. Dokter Hasto bahkan mengatakan anggaran baru terserap 20% saja.
“Padahal masing-masing kabupaten sudah dikasih anggarannya masihg-masing Rp20 juta. Dua kali audit stunting jadi Rp40 juta. Tapi hingga hari ini belum terserap,” ungkapnya.
Dengan waktu yang tersisa hanya 1,5 bulan ini, Dokter Hasto berharap pemerintah daerah mau melakukan kegiatan yang bermanfaat. Jika ada kendala mengenai dana yang terbatas, kata Dokter Hasto, maka bisa mendatangkan ahli secara virtual sehingga bisa meminimalisasi pengeluaran audit kasus stunting.
“Sehingga tidak ada alasan audit kasus stunting tidak jalan, karena uang sudah disediakan melaui BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana),” ujar Hasto.
Audit Kasus stunting adalah upaya penguatan deteksi dini dan intervensi spesifik dan sensitif yang tepat bagi kelompok sasaran berisiko stunting yang bertujuan untuk mengidentifikasi, dan menyeleksi kasus stunting dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia sebelum pelaksanaan kegiatan desiminasi hasil kajian.
Audit stunting sendiri dilaksanakan dengan dasar aturan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan instruksi langsung dari Kepala BKKBN pusat dalam upaya mengejar target nasional prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Sementara itu Program Officer Satgas Percepatan Penurunan Stunting Pusat DR. dr. Lucy Widasari, M.Si mengatakan bahwa Indonesia masih ditemukan banyak kasus kelahiran prematur dan BBLR yang merupakan penyebab kematian terbanyak pada neonatus.
“Prematur ini membutuhkan asupan gizi yang tepat untuk kejar tumbuh kembang bayi. Namun manajemen asupan gizi menjadi tantangan akibat adanya imaturitas fisik hingga perlu pendampingan rutin untuk monitoring tumbuh kembang dan juga dibutuhkan stimulasi yang tepat untuk mendukung perkembangan bayi prematur, kemudian monitoring status gizi bayi prematur perlu dilakukan secara berkala,” kata Lucy.
Dalam Audit Kasus Stunting di lima wilayah meliputi Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Taliabu di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Serang di Provinsi Banten, dan Kota Malang di Provinsi Jawa Timur, itu juga dilakukan pengukuhan Orang Tua Hebat.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengukuhkan Bupati Halmahera Barat James Uang dan Ketua Tim Penggerak PKK Halmahera Barat Meri Uang Popala sebagai Orang Tua Hebat. (why/rls)
