Koranindopos.com – JAKARTA – Salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso, menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) secara tertutup di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) pukul 09.09 WIB.
Berdasarkan dokumentasi video yang dibagikan Divisi Humas Polri, persidangan dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo bersama empat anggota majelis hakim lainnya, yakni Irjen Agus Dwi Hermawan, Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Kelima perwira tinggi tersebut hadir mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV.
Tak lama setelah majelis hakim menempati kursinya, Irjen Eko Hadi memasuki ruang persidangan dengan dikawal dua personel Propam Polri. Mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) cokelat berlengan pendek lengkap dengan tanda pangkat bintang dua di pundak, Eko Hadi memberikan penghormatan kepada pimpinan sidang sebelum duduk di kursi terperiksa. Dalam rekaman tersebut, ia tampak sempat berbicara di hadapan majelis hakim dan tertunduk saat membacakan dokumen yang dibawanya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa Irjen Eko Hadi disangkakan melakukan serangkaian pelanggaran etik berat. Dugaan pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta permufakatan untuk melakukan akses ilegal (illegal access).
Aksi akses ilegal tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan kewenangan serta fasilitas di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun ketika bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas rangkaian dugaan pelanggaran tersebut, Eko Hadi dipersangkakan melanggar:
-
Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
-
Juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa institusi Polri berkomitmen penuh menegakkan aturan internal secara objektif dan transparan tanpa memandang pangkat maupun jabatan anggota yang terlibat.
“Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” tegas Trunoyudo.(dhil/kmps)









