Koranindopos.com – JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata masih menjadi pekerjaan besar. Indonesia dinilai perlu melakukan transformasi struktur ekonomi agar pertumbuhan tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini mengatakan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat konstitusi. Hal tersebut juga sejalan dengan tema HUT ke-81 RI, yakni “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
“Sudah ada kemajuan yang berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum tetapi masih jauh dari adil dan setara dengan negara-negara lain,” kata Didik dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).
Didik mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami keterpurukan ekonomi pada 1998. Saat itu, pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran US$455.
Kondisi tersebut kemudian perlahan membaik setelah berbagai kebijakan ekonomi dan politik dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-3 RI B.J. Habibie. Salah satunya ditandai dengan penguatan stabilitas ekonomi dan politik serta berbagai reformasi kelembagaan.
Nilai tukar rupiah yang sempat berada di kisaran Rp16.400 per dolar AS juga berhasil ditekan hingga sekitar Rp6.500 per dolar AS. Selain itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur independensi bank sentral serta UU Antimonopoli.
Reformasi juga berlangsung di bidang politik melalui penguatan demokrasi, kebebasan pers, hingga pembebasan tahanan politik.
Pada masa pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, perkembangan ekonomi Indonesia terus diperkuat. Indonesia kemudian berhasil masuk dalam kelompok negara dengan ekonomi besar dunia melalui G20.
Pendapatan per kapita Indonesia juga meningkat hingga sekitar US$5.000.
“Di balik kemajuan tersebut, Indonesia ternyata masih belum setara dengan negara lain yang berkembang bersama dalam 4-5 dekade terakhir ini,” ujar Didik.
Salah satu persoalan yang disoroti Didik adalah kesenjangan perkembangan ekonomi Indonesia dibandingkan negara lain.
Ia mencontohkan Korea Selatan. Pada sekitar 1960-an, pendapatan Indonesia dan Korea Selatan disebut tidak terlalu jauh berbeda. Namun, setelah melalui perkembangan ekonomi selama puluhan tahun, pendapatan Korea Selatan meningkat jauh lebih cepat.
Menurut Didik, dalam periode sekitar 50 tahun, pendapatan Korea Selatan telah meningkat hingga tujuh kali dibandingkan Indonesia.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum cukup. Indonesia membutuhkan transformasi struktural agar peningkatan produktivitas dan pendapatan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Persoalan lain yang dinilai perlu mendapat perhatian serius adalah kondisi kelas menengah.
Didik mengutip studi LPEM FEB UI yang mencatat sekitar 8,5 juta orang keluar dari kelas menengah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya masyarakat yang sebelumnya telah naik kelas secara ekonomi, tetapi kemudian kembali mengalami penurunan kesejahteraan.
LPEM UI mencatat jumlah kelas menengah pada 2018 mencapai sekitar 60 juta orang. Namun, pada 2023 jumlahnya turun menjadi sekitar 52 juta orang atau 18,8% dari populasi.
“Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini,” tegasnya.
Menurut Didik, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan ekonomi yang bergerak di kisaran 5% dinilai belum cukup kuat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan secara merata, terutama jika pertumbuhan lebih banyak ditopang kelompok masyarakat atas.
Didik juga menyoroti perubahan pola kepemilikan tabungan masyarakat. Ia menyebut jumlah rekening dengan saldo Rp100 juta ke bawah mengalami perubahan signifikan.
Pada 2019, terdapat sekitar 292 juta rekening dengan rata-rata saldo Rp2,9 juta. Sementara itu, jumlah rekening tersebut kemudian disebut mencapai 666 juta dengan rata-rata saldo hanya sekitar Rp2,7 juta.
Di sisi lain, kelompok masyarakat dengan rekening di atas Rp5 miliar justru mengalami peningkatan. Jumlah rekening dalam kelompok tersebut disebut naik dari sekitar 8.500 menjadi 129 ribu, dengan rata-rata saldo meningkat dari Rp24 miliar menjadi Rp35 miliar.
Menurut Didik, kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan yang semakin besar terhadap daya tahan ekonomi kelompok menengah dan bawah.
“Meskipun selama kemerdekaan ini cukup banyak kemajuan, namun Presiden Prabowo berdiri sebagai pemimpin dalam kondisi tidak ideal. Ketika kelas menengah turun dan ketika tabungan masyarakat tergerus, maka daya tahan terhadap guncangan ekonomi menurun,” katanya.
Ia menilai, tekanan ekonomi dapat membuat masyarakat menunda pembelian barang tahan lama serta mengurangi investasi keluarga untuk pendidikan dan kesehatan.
Didik berpandangan pemerintah perlu melakukan perubahan arah kebijakan ekonomi agar peran sektor swasta dan mekanisme pasar dapat berkembang lebih kuat.
Ia menilai struktur ekonomi Indonesia saat ini masih menyerupai bentuk segitiga, dengan kekuatan ekonomi terkonsentrasi di bagian atas. Menurutnya, struktur tersebut perlu diarahkan menjadi bentuk “belah ketupat”, yakni dengan memperkuat kelompok kelas menengah.
“Struktur ekonomi ini harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur ekonomi belah ketupat dimana porsi tengah dan kelas menengahnya kuat,” jelasnya.
Penguatan kelas menengah dinilai penting karena kelompok tersebut memiliki peran besar dalam menopang konsumsi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas ekonomi nasional.
Selain memperkuat kelas menengah, Didik mendorong Indonesia untuk lebih agresif mengembangkan ekonomi yang berorientasi ke luar negeri.
Menurutnya, jaringan perdagangan internasional yang kuat dapat memperbesar kemampuan Indonesia memperoleh devisa sekaligus memperluas pasar bagi produk dalam negeri.
Ia menilai Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam dalam perdagangan luar negeri. Karena itu, peningkatan daya saing ekspor menjadi salah satu langkah penting apabila pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7%.
“Ekonomi nasional akan kuat jika jaringan ke luar negeri kuat sehingga bersaing di pasar internasional dengan perolehan devisa yang besar,” ujarnya.
Didik menegaskan, momentum HUT ke-81 RI seharusnya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali arah pembangunan ekonomi. Menurutnya, kemajuan Indonesia selama puluhan tahun perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang mampu memperkuat kelas menengah, memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.(dhil/dtk)
