Koranindopos.com – JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah daerah melalui gelaran bertajuk Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Kamis (19/11/2026).
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menegaskan bahwa forum tersebut dirancang untuk menutup celah penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan.
“Pertemuan ini harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola, membangun integritas, dan mencegah penyimpangan sejak awal,” ujar Kastorius dalam acara tersebut, Kamis (19/11/2026).
Merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang periode 2004 hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 227 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi. Ratusan pejabat daerah tersebut terdiri atas 31 gubernur dan wakil gubernur, serta 196 bupati, wali kota, beserta wakilnya.
Oleh karena itu, Kastorius menilai forum pencegahan ini memiliki arti strategis karena mempertemukan para perencana anggaran, pengelola pengadaan, aparat pengawas internal pemerintah (APIP), dan unsur legislatif daerah dalam satu meja bersama Kemendagri serta lembaga pengawas terkait. Langkah ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Dalam paparannya, Kastorius menguraikan empat akar utama risiko korupsi di daerah, meliputi:
-
Kepemimpinan dan Politik: Tingginya biaya politik serta relasi transaksional.
-
Kebijakan dan Tata Kelola: Celah konflik kepentingan antara kepala daerah, DPRD, birokrasi, dan pihak penyedia barang/jasa.
-
Pengawasan dan Akuntabilitas: Lemahnya fungsi kontrol internal di lingkungan pemerintah daerah.
-
Data dan Integritas: Data pengawasan yang masih tersebar dan belum terintegrasi sehingga menghambat proses deteksi dini.
Lebih lanjut, hasil pemetaan area rawan korupsi pada periode 2025–2026 menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa mendominasi dengan proporsi mencapai 61,1 persen dan nilai perkara sebesar Rp 7,3 miliar. Posisi berikutnya disusul oleh sektor manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 27,8 persen, serta pengelolaan keuangan daerah sebesar 11,1 persen.
“Korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan peristiwa terisolasi, melainkan persoalan yang berulang dari tahun ke tahun,” tegas Kastorius.
Menyikapi peta kerawanan tersebut, Kemendagri memprioritaskan langkah pencegahan pada perbaikan kualitas perencanaan pengadaan, transparansi pemilihan penyedia, serta pengendalian konflik kepentingan di setiap lini birokrasi.
Kastorius menambahkan bahwa sikap tegas dan komitmen Kemendagri dalam memberantas praktik rasuah di daerah tidak pernah bergeser.
“Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak pernah lelah mengingatkan para kepala daerah: jauhi korupsi, karena jabatan adalah amanah, bukan kesempatan,” pungkasnya.(dhil/kmps)









