JAKARTA, koranindopos.com – Pembagian pangan bersubsidi di Jakarta belakangan ini menjadi sorotan. Proses pendistribusiannya menyebabkan antrean panjang warga di tengah pandemi.
Menjawab itu, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) Pamrihadi Wiraryo mengaku kondisi tersebut memang kerap terjadi. Misalnya pembagian pada Maret lalu. ”Cuma nggak lihat kan. Itu pasti antre di mana-mana,” katanya.
Pamrihadi menyebutkan, penyebab antrean itu bukan stok pangan bersubsidi yang terbatas. Namun, pencairan dana kartu Jakarta pintar (KJP) dilakukan secara bersamaan untuk semua jenjang pendidikan.
”Antrean pangan murah bersubsidi itu terjadi karena pencairan KJP dari SD, SMP, SMA, dan SMK dilakukan bersamaan. Makanya, pasti antre di mana-mana. Nggak hanya di RPTRA,” terang Pamrihadi kepada awak media di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu (13/4).
Menurut dia, antrean pangan bersubsidi juga terjadi bulan lalu. Sebagai pelaksana pangan murah bersama PD Dharma Jaya, pihaknya sudah meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) DKI mengantisipasi antrean. ”Kami dari Food Station sudah meminta Dinas Pendidikan DKI agar pencairan dilakukan bertahap. Ada selisih harinya untuk menghindari kerumunan,” katanya.
Dia memisalkan lima hari pertama untuk SMA, lalu lima hari berikutnya untuk SMP. Begitu seterusnya hingga jenjang SD. Dengan selisih hari, antrean tidak akan terjadi setiap bulan.
Namun, Pamrihadi menyebutkan, usul selisih hari pencairan itu belum mendapat respons dari Dinas Pendidikan DKI. ”Saya nggak tahu masalahnya apa. Kami sudah undang meeting berkali-kali, tapi belum mendapatkan respons,” ungkapnya. (wyu/mmr)
