JAKARTA, koranindopos.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas sebagai kunci keberhasilan Indonesia dimasa depan. Hal ini diingatkan oleh H.E. Prapan Disyatat (Ambassador Attached to the Ministry of Foreign Affairs of Thailand) dalam sambutannya pada kegiatan Ambassador Talk yang bertemakan “Perspektif Gender terkait Kesehatan Seksual, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi: Berbagi Pengalaman dan Kebijakan dari Thailand” yang dilaksanakan kemarin sore secara luring dan daring melalui Zoom meeting dan live streaming Youtube di Hotel JS Luwansa, Jl. H. R. Rasuna Said No.22, Jakarta Selatan.
Namun demikian, masih terdapat beberapa dari banyak permasalahan kesehatan reproduksi di Indonesia yang terjadi pada remaja umur 10-24 tahun, diantaranya yaitu dimana 1 dari 9 wanita menikah diusia dibawah 18 tahun, informasi kesehatan reproduksi bagi remaja masih dianggap tabu dan pornografi dan setengah juta kehamilan wanita umur 15-19 tahun berujung pada kematian ibu dan anak.
Selain permasalahan terkait kesehatan reproduksi, saat ini permasalahan gender juga masih terjadi dalam keluarga di Indonesia. “Istri yang bekerja mengalami beban hidup ganda dimana mereka harus mengurus rumah tangga dan tetap harus menyelesaikan pekerjaanya di tempat kerja, sementara keputusan untuk memiliki anak dan jumlah anak yang diinginkan masih lebih dipengaruhi oleh suami, suami sangat mempengaruhi pengambilan keputusan tentang pilihan metode kontrasepsi yang akan digunakan dalam keluarga, ketergantungan dukungan suami untuk istri saat kehamilan kelahiran, setelah kelahiran dan perawatan anak”, papar Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof. M. Rizal M. Damanik, PhD dalam presentasinya.
“Kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi merupakan tanggung jawab keluarga dalam hal pengambilan keputusan mengenai jumlah keluarga, jarak kelahiran, dan waktu memiliki anak, serta pengambilan keputusan tentang pilihan metode kontrasepsi yang akan digunakan” demikian pernyataan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof. drh. M. Rizal M. Damanik, MRep.Sc, PhD yang mewakili Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo pada saat berbagi pengalaman dan kebijakan antara pemerintah Indonesia dengan Thailand di acara Ambassador Talk tersebut.
Pengalaman yang mirip juga dialami oleh Thailand dimana saat ini pemerintah Thailand perlu menekankan pentingnya kesetaraan gender terkait pentingnya pengambilan keputusan oleh wanita atau istri untuk menentukan motode kontrasepsi apa yang akan digunakan terkait skes aman, kesehatan reproduksi dan kehamilan. Hal ini disampaikan oleh Dr. Kanokwan Tharawan, PhD, salah satu peneliti pada Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Thailand.
“Untuk mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi remaja, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program CATIN (Calon Pengantin), yaitu program bagi para remaja sebagai calon pengantin dengan memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada mereka tentang persiapan kehidupan berkeluarga dan perannya sebagai calon orang tua dalam menghasilkan generasi yang berkualitas. Dimulai dari remaja dan mendidik mereka tentang kesehatan seksual dan reproduksi merupakan salah satu upaya untuk menghindari perilaku seksual berisiko, yang dapat mengurangi kesempatan untuk menjadi remaja yang berkontribusi dalam pembangunan”, ujar Prof. Rizal Damanik terkait intervensi yang telah dilakukan BKKBN untuk mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi di Indonesia.
“Setelah melalui dua tahun pandemi COVID-19, saat ini pembuat kebijakan pemerintah Thailand dan Indonesia harus fokus kembali kepada pemulihan kualitas sumber daya manusia, termasuk peningkatan kualitas kesehatan reproduksi dan program keluarga berencana”, tegas Prapan terkait pentingnya kebijakan antar pemerintah Indonesia dan Thailand dimasa pandemi COVID-19.
Kegiatan Ambassador Talk ini dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional KKB BKKBN dimana Dr. Ukik Kusuma Kurniawan (Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional KKB. Para pembicara pada kegiatan ini yaitu Prof. drh. M. Rizal Damanik, MRep.Sc, PhD (Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN), Dr. Kanokwan Tharawan, PhD (Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Thailand), H.E. Prapan Disyatat (Ambassador Attached to the Ministry of Foreign Affairs of Thailand), Dr. Kanokwan Tharawan, PhD (Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Thailand) dan Rachmat Budiman (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to the Kingdom of Thailand, Permanent Representative to the UNESCAP. Diskusi dipimpin oleh Pandu Pradhana, ST, MPA (Center for Planners Development, Education and Training BAPPENAS) sebagai Moderator. Peserta kegiatan ini sebanyak 300 orang berasal dari berbagai kalangan pemerintah, praktisi dan akademisi dari Indonesia dan Thailand.
Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Rachmat Budiman mengatakan bahwa sebenarnya kerjasama yang baik dalam berbagai bidang telah lama dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan Thailand, namun kerjasama terkait Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi perlu lebih ditingkatkan dimasa depan. “Sangat disayangkan kita belum menjalin kerjasama yang melembaga di bidang KB atau kesehatan reproduksi secara bilateral maupun regional. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pentingnya masalah KB bagi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, saya percaya sudah saatnya kita mulai menjalin kerjasama dan kolaborasi dalam hal itu”, ungkap Rachmat Budiman sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan dalam presentasinya.
Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo tahun 1994 mempresentasikan hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, salah satunya tentang pengakuan hak kesehatan reproduksi. Ada 12 hak reproduksi yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996. Untuk itu BKKBN bersama Kementerian/Lembaga berusaha mengimplementasikan hak-hak tersebut ke dalam 8 Fungsi Keluarga dalam hal pola asuh, yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pengembangan lingkungan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama BKKBN dengan Pemerintah Thailand, mengatasi permasalahan terkait perspektif gender dalam kesehatan seksual, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Indonesia melalui kerjasama antara Pemerintah Thailand dengan BKKBN dan untuk mengembangkan peluang kolaborasi penciptaan dan inovasi terkait program Bangga Kencana , pendidikan, pelatihan, teknologi dan pengetahuan. Menutup kegiatan Ambassador Talk kali ini, Kepala BKKBN menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dengan adanya pelibatan laki-laki dalam program Keluarga Berencana yaitu Vasektomi yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dalam kontrasepsi sebagai bagian dari program Keluarga Berencana. (why)









