OLEH: SANUSI
Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dewan Pimpinan Pusat (PPID DPP) Partai Golkar
PREDIKAT ”Partai Informatif” yang diraih Golkar di Anugerah KIP Award 2025 bukan sekadar plakat di dinding. Ia adalah penanda bahwa Partai Golkar sedang bergeser. Dari partai besar yang dulu identik dengan mesin politik konvensional, kini bergerak menuju partai dengan tata kelola manajerial modern. Di titik inilah peran Sekjen Muhammad Sarmuji menemukan relevansinya.
Sejak memimpin Golkar, Bahlil Lahadalia membawa narasi transformasi. Partai didorong lebih lincah, lebih terbuka, dan lebih akuntabel. Narasi itu tidak berhenti di podium. Anugerah KIP 2025 membuktikan: untuk pertama kalinya sejak berdiri 1964, Golkar dinyatakan informatif oleh Komisi Informasi Pusat.
Tapi transformasi butuh manajer. Di sinilah Muhammad Sarmuji bekerja. Ia mengawal proses penilaian KIP yang diikuti 141 lembaga penyiaran dan 386 badan publik. Persiapan dilakukan singkat namun sistemnya serius. PPID Golkar jadi ujung tombak. Data dirapikan, standar keterbukaan dipenuhi. Hasilnya, Golkar lolos sebagai partai informatif pada 15 Desember 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta. ”Kami bersyukur Golkar mendapatkan penghargaan sebagai Partai Informatif dari KIP. Ini adalah hasil kerja keras teman-teman PPID, serta dukungan penuh dari ketua umum dan bendahara umum,” kata Sarmuji.
Yang menarik dari era ini adalah pergeseran makna keterbukaan. Dulu, keterbukaan sering jadi jargon kampanye. Kini, di tangan Sarmuji, keterbukaan diperlakukan seperti KPI perusahaan. Ada tim PPID, ada target informatif, ada evaluasi. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut ini bukti Golkar bukan lagi partai yang retoris, tapi partai yang informasinya bisa diakses dan memberi solusi.
Model ini mirip korporasi: Bahlil sebagai CEO yang menentukan visi, Sarmuji sebagai COO yang memastikan mesin organisasi jalan. Visi tanpa eksekusi hanya jadi slogan. Eksekusi tanpa visi hanya jadi rutinitas. Golkar mencoba menggabungkan keduanya.
Sarmuji sudah memberi sinyal, target berikutnya adalah dewan pimpinan daerah (DPD) provinsi dan kabupaten/kota. Ini ujian sesungguhnya. Sebab manajerial level pusat lebih mudah distandardisasi. Di daerah, sumber daya, budaya birokrasi, dan pemahaman keterbukaan masih beragam. Pola manajerial dengan pendekatan transparansi dan integrasi teknologi akan mempercepat dan memudahkan serap aspirasi dari seluruh negeri. Golkar menerapkan sistem ini, tidak sebatas Seremonial di Jakarta namun ingin mengejar predikat informatif di seluruh Indonesia.
Era Bahlil mengganti wajah Golkar menjadi lebih terbuka dan transformatif. Era manajerial Sarmuji memastikan wajah itu bukan topeng. Keterbukaan informasi kini jadi SOP, bukan basa-basi.
Jika pola ini konsisten, Golkar sedang memberi contoh baru: partai politik bisa dikelola dengan disiplin korporat tanpa kehilangan watak politiknya. Dan itu mungkin yang paling dibutuhkan demokrasi Indonesia hari ini – partai yang tidak hanya pandai bicara, tapi juga rapi bekerja. (*/mmr)
