koranindopos.com – Selama bertahun-tahun, penjaminan mutu pendidikan di Indonesia identik dengan pemenuhan standar, kelengkapan dokumen, dan penilaian administrasi. Sekolah berlomba-lomba menunjukkan kepatuhan terhadap berbagai indikator, sementara ukuran keberhasilan sering kali berhenti pada hasil akreditasi atau laporan evaluasi. Pendekatan tersebut memang memiliki peran penting dalam membangun fondasi sistem pendidikan nasional. Namun, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, paradigma itu tidak lagi cukup.
Persoalan pendidikan saat ini jauh lebih kompleks. Ada sekolah yang kekurangan peserta didik, ada yang mengalami kekurangan guru, ada yang memiliki sarana memadai tetapi hasil belajarnya rendah, ada pula sekolah dengan kepemimpinan yang lemah sehingga budaya belajar tidak berkembang. Setiap sekolah menghadapi tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak mungkin seluruh sekolah diperlakukan dengan pendekatan yang sama.
Transformasi pendidikan yang sedang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajak kita melihat mutu dari sudut pandang yang berbeda. Penjaminan mutu tidak lagi cukup dipahami sebagai proses memastikan kepatuhan terhadap standar, tetapi harus berkembang menjadi kemampuan mengenali risiko sejak dini, mengelolanya secara sistematis, dan mengubahnya menjadi peluang perbaikan.
Mutu sesungguhnya tidak lahir ketika semua indikator telah terpenuhi. Mutu dimulai ketika kita mampu mengenali apa yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan pendidikan.
Risiko sebagai Titik Awal Mutu
Kata “risiko” sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang negatif. Padahal, dalam ilmu manajemen, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Risiko bukan musuh yang harus ditakuti, melainkan sinyal yang harus dibaca.
James Reason melalui teori Swiss Cheese Model menjelaskan bahwa kegagalan sebuah sistem tidak pernah terjadi hanya karena satu kesalahan besar. Kegagalan muncul ketika berbagai kelemahan kecil yang sebelumnya dianggap biasa akhirnya saling bertemu. Seperti irisan keju yang memiliki lubang, setiap lapisan perlindungan sebenarnya sudah ada. Namun ketika lubang-lubang itu berada pada posisi yang sama, kegagalan menjadi tidak terhindarkan.
Teori tersebut sangat relevan dengan dunia pendidikan. Rendahnya mutu sekolah bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya kurikulum atau kurangnya fasilitas. Penurunan mutu biasanya merupakan akumulasi dari berbagai risiko yang muncul bersamaan: kepemimpinan sekolah yang kurang efektif, proses pembelajaran yang belum berkualitas, absensi guru yang tinggi, rendahnya literasi dan numerasi peserta didik, lemahnya budaya membaca, hingga minimnya keterlibatan orang tua.
Apabila risiko-risiko tersebut tidak dikenali sejak awal, maka persoalan kecil akan berkembang menjadi masalah besar yang sulit diperbaiki. Karena itu, penjaminan mutu yang baik bukanlah yang paling banyak menemukan kesalahan, melainkan yang paling cepat mengenali potensi masalah sebelum berdampak terhadap peserta didik.
Perubahan Paradigma
Pemikiran W. Edwards Deming memberikan pelajaran penting bahwa mutu bukan hasil inspeksi, melainkan hasil dari proses continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Artinya, kualitas tidak dibangun melalui pemeriksaan sesaat, tetapi melalui budaya belajar yang terus berlangsung.
Paradigma inilah yang menjadi arah baru penjaminan mutu pendidikan Indonesia. Sekolah tidak boleh lagi hanya bekerja keras menjelang akreditasi, kemudian kembali pada rutinitas lama setelah proses penilaian selesai. Budaya mutu harus hidup setiap hari melalui refleksi, evaluasi, inovasi, dan pembelajaran bersama.
Dalam konteks tersebut, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. SPMI menjadi motor penggerak perbaikan dari dalam sekolah, sedangkan SPME memberikan validasi, pembinaan, dan penguatan dari luar. Keduanya harus membentuk satu siklus yang utuh, sehingga hasil evaluasi tidak berhenti menjadi laporan, tetapi berubah menjadi tindakan nyata.
Transformasi kelembagaan melalui pembentukan Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP) juga harus dimaknai dalam perspektif ini. BSANP tidak semata bertugas menetapkan standar dan melaksanakan akreditasi, tetapi menjadi penggerak budaya mutu nasional. Akreditasi bukan lagi sekadar pemberian predikat, melainkan instrumen untuk membantu sekolah mengenali risiko, menentukan prioritas perbaikan, dan memperkuat kapasitasnya.
Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan sekolah berubah secara mendasar. Pemerintah tidak lagi hadir sebagai pemeriksa yang mencari kekurangan, melainkan sebagai mitra yang membantu sekolah berkembang.
Data sebagai Alarm
Penjaminan mutu berbasis risiko tidak mungkin berjalan tanpa data yang berkualitas. Indonesia sesungguhnya telah memiliki modal yang sangat besar. Dapodik, Profil Pendidikan, hasil asesmen nasional, Tes Kemampuan Akademik, data guru, data sarana prasarana, hingga berbagai informasi sosial ekonomi peserta didik merupakan sumber informasi yang sangat kaya. Tantangan kita bukan lagi kekurangan data, tetapi bagaimana memanfaatkan data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dalam manajemen modern dikenal konsep early warning system, yaitu sistem yang mampu mendeteksi gejala sebelum masalah berkembang menjadi krisis. Dunia pendidikan memerlukan pendekatan yang sama.
Misalnya, ketika data menunjukkan tingkat ketidakhadiran guru meningkat, kemampuan membaca siswa menurun, angka putus sekolah mulai bertambah, atau jumlah peserta didik terus berkurang, maka sistem harus segera memberikan sinyal agar intervensi dilakukan sedini mungkin. Jangan menunggu sampai sekolah mengalami penurunan mutu yang sulit dipulihkan.
Pendekatan ini membuat kebijakan menjadi lebih presisi. Sekolah yang memiliki risiko tinggi memperoleh pendampingan lebih intensif, sementara sekolah yang telah menunjukkan budaya mutu yang baik diberi ruang lebih luas untuk berinovasi. Dengan demikian, sumber daya pemerintah dapat dialokasikan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata.
Inilah esensi tata kelola berbasis risiko: bukan memperlakukan semua secara sama, melainkan memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing.
Penutup
Pada akhirnya, penjaminan mutu bukanlah tentang standar, dokumen, ataupun akreditasi. Semua itu hanyalah instrumen. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa memandang di mana mereka bersekolah.
Mutu lahir ketika seluruh ekosistem pendidikan memiliki keberanian untuk melihat kelemahannya sendiri, mengakuinya dengan jujur, lalu memperbaikinya secara bersama-sama. Budaya seperti ini hanya tumbuh apabila sekolah merasa didampingi, bukan dihakimi; dibina, bukan dicurigai.
Karena itu, paradigma penjaminan mutu harus bergeser dari budaya kepatuhan menuju budaya pembelajaran; dari orientasi administratif menuju orientasi dampak; dari inspeksi menuju pendampingan; dan dari sekadar mengukur hasil menuju mengelola risiko.
Mutu pendidikan bukanlah sebuah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui keputusan-keputusan yang tepat, intervensi yang cepat, serta komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri.
Jika kita ingin menghadirkan pendidikan yang benar-benar bermutu bagi seluruh anak Indonesia, maka langkah pertama yang harus dilakukan bukanlah menunggu masalah terjadi, melainkan mengenali risikonya sejak awal. Sebab, mutu pendidikan yang berkelanjutan selalu dimulai dari kemampuan mengelola risiko.
PENULIS: Toni Toharudin (Kepala BKPDM-Kemendikdasmen, Guru Besar Unpad)
