Koranindopos.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memutuskan menaikkan ratusan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 mendatang.
Hal itu disampaikan MenPAN-RB Rini Widyantini usai rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR di kompleks parlemen pada Selasa (18/8/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal. “Sebagaimana disampaikan oleh bapak pimpinan tadi, bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” kata Rini dalam jumpa pers usai pertemuan.
Saat ini, terang Rini, jumlah PPPK guru mencapai 955.245 orang, dan PPPK guru paruh waktu sebanyak 231.246 orang. Sementara, kebutuhan guru untuk level nasional sebanyak 526.689 formasi. Rini mengatakan, jumlah kebutuhan itu merupakan akumulasi untuk guru di lingkungan Kemendikdasmen, Kementerian Agama, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
“Saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi, yang tentu saja terdiri dari untuk sekolah guru-guru termasuk kementerian di Kementerian Agama, kemudian di Dikdasmen, kemudian juga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda,” katanya.
Selain kenaikan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Rini mengumumkan pihaknya juga akan membuka seleksi untuk PPPK guru penuh waktu menjadi PNS pada awal 2027 mendatang. “Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027,” katanya.
Bukan hanya untuk PPPK, formasi CPNS bagi guru juga akan dibuka secara umum di waktu yang sama. Namun, Rini belum mengungkap jumlah detail formasi yang akan dibuka. “Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi dan juga sekolah Garuda,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya telah melakukan kalkulasi terkait hal itu. Dia memastikan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tak akan membenahi APBN. “Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4 persen defisitnya,” katanya. (cnni/mmr)
