Koranindopos.com, Tangerang – Persidangan perkara dugaan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam sesi pemeriksaan, Dr. Richard Lee bersama tim penasihat hukumnya menyoroti sejumlah hal yang dinilai janggal dari dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaporan terhadap dirinya. Persidangan ini mengungkap dua persoalan utama yang menjadi dasar pembelaan pihak terdakwa.
Poin pertama yang diangkat adalah ketidaksesuaian antara surat kuasa yang diberikan pelapor dengan isi laporan polisi. Surat kuasa dari dr. Samira selaku pelapor tertujukan untuk melaporkan CV Athena Mandiri Grup atau pimpinannya, terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Namun, dalam laporan polisi yang dibuat, yang tercantum sebagai pihak yang dilaporkan justru Richard Lee secara pribadi.
Richard Lee sendiri menilai perbedaan ini tidak sepele dan terlihat jelas meski dilihat dari sudut pandang awam.
“Ya, betul. Surat kuasa melaporkan CV Athena Mandiri, tapi LP-nya melaporkan pribadi saya,” ujar Richard Lee di PN Tangerang belum lama ini.
“Padahal saya bukan orang hukum, tapi dari kacamata awam kok nggak nyambung ya, Pak? Berarti melewati kapasitas pemegang kuasa,” kata Richard Lee.
Selain persoalan subjek yang dilaporkan, tim penasihat hukum juga menyoroti pencantuman nilai kerugian dalam laporan polisi. Laporan tersebut menyebutkan adanya kerugian yang dialami pelapor, namun secara tertulis mencantumkan nominal kerugian sebesar Rp 0. Keterangan ini diperkuat oleh pengakuan langsung dr. Samira saat memberikan kesaksian di persidangan bahwa ia tidak mengalami kerugian apa pun.
“Ini memang unik ya kita temui, orang melaporkan ke polisi tapi tidak ada kerugian apa pun,” ujar Faizal Hafied kuasa hukum Richard Lee.
Kedua hal ini kemudian menjadi bagian dari argumentasi pihak terdakwa dalam membantah konstruksi perkara yang dituduhkan kepadanya. Meski begitu, keberatan-keberatan tersebut masih harus dinilai dan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.
Persidangan juga mencatat penolakan majelis hakim terhadap permohonan Jaksa Penuntut Umum yang ingin menghadirkan saksi dan ahli tambahan pada sidang berikutnya. JPU awalnya berkehendak menghadirkan dr. Nanang atau saksi dari BPOM guna menjelaskan produk DNA Salmon, beserta seorang ahli pidana.
Permintaan tersebut langsung mendapat keberatan dari tim penasihat hukum Richard Lee, mengingat sebelumnya telah disepakati bahwa tahap pemeriksaan saksi dan ahli telah dinyatakan selesai.
“Keberatan, Yang Mulia! Kesepakatan kemarin sudah tidak ada saksi, Yang Mulia, mohon izin. Saksi dan ahli sudah selesai, Yang Mulia,” ujar Faizal Hafied.
Hakim ketua kemudian menjelaskan bahwa meskipun KUHAP memungkinkan penambahan saksi dalam kondisi tertentu, majelis telah menetapkan sidang sebelumnya sebagai tahap pemeriksaan terakhir. Pertimbangan lain yang mendasari keputusan ini adalah durasi persidangan yang telah berjalan cukup lama serta masa penahanan yang berisiko terlampaui apabila proses kembali diperpanjang.
“Memang itu diatur di dalam KUHAP, ya. Tapi kita sudah menetapkan kemarin bahwa ini adalah pemeriksaan yang terakhir,” kata hakim ketua.
“Jadi, ini kan sudah diperpanjang-panjang ini. Minggu depan kan memasuki masa lain. Nah, kalau lewat nanti perkara ini bisa lewat masa penahanan ya,” kata Hakim.
“Jadi mohon Saudara juga mempertimbangkan itu. Enggak usah lagi,” tegasnya.
Dengan keputusan tersebut, pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai. Agenda persidangan selanjutnya telah memasuki tahap pembacaan tuntutan dari pihak penuntut umum. Perkembangan proses hukum ini akan terus dipantau hingga putusan akhir dijatuhkan oleh majelis hakim. (BRG/Hend)
