Koranindopos.com – JAKARTA — Google Indonesia menguraikan empat isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang dinilai memerlukan pembahasan mendalam bersama jajaran pembentuk undang-undang. Masukan tersebut disampaikan langsung oleh Government Affairs & Public Policy Manager Google Indonesia, Agung Pamungkas, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
1. Akses Informasi dan Risiko Pungutan Tautan (Snippet)
Isu krusial pertama yang disoroti adalah kemampuan masyarakat untuk menemukan, mengakses, dan membagikan informasi secara terbuka di jagat web. Agung menekankan bahwa kebebasan berbagi tautan merupakan prinsip fundamental dalam ekosistem digital.
“Menurut kami adalah merupakan hal yang sangat mendasar. Membatasi platform untuk secara bebas membagikan tautan atau cuplikan atau snippet berisiko menimbulkan hambatan yang besar,” tegas Agung.
Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan kewajiban pungutan atas tautan berita berpotensi memaksa platform seperti Google untuk mengambil langkah drastis, yakni menghentikan pengindeksan (crawling), pengindeksan ulang, hingga pendistribusian berita Indonesia kepada pengguna lokal.
2. Perlindungan Otonomi Kreator dan Mekanisme Pasar
Isu kedua menyangkut perlindungan otonomi para kreator serta keberlangsungan mekanisme pasar bebas. Google mendorong DPR RI untuk tetap melindungi skema perjanjian sukarela yang berbasis kesepakatan pasar.
Menurut Google, memaksakan para pemegang hak cipta di bidang musik maupun berita untuk berkontrak hanya melalui satu lembaga kolektif tunggal (single collective management organization) justru berisiko merusak efisiensi pasar, membatasi potensi pendapatan kreator, serta menghambat arus investasi global di sektor industri kreatif.
3. Kejelasan Posisi Platform sebagai Perantara (Intermediary)
Poin ketiga menekankan kedudukan hukum platform digital sebagai perantara teknis (intermediary). Secara teknis maupun yuridis, platform tidak berada dalam kapasitas untuk menentukan kepemilikan hak atas setiap konten secara individual atau menggantikan fungsi peradilan.
Oleh karena itu, Google mengusulkan agar RUU Hak Cipta tetap mempertahankan prinsip perlindungan hukum berbasis mekanisme notice and action (pemberitahuan dan tindakan) yang telah berlaku secara standar di tingkat global, sehingga pemegang hak tetap memiliki kendali penuh untuk mengajukan keberatan secara sah.
4. Pelatihan Kecerdasan Buatan (AI) yang Seimbang
Isu keempat berkaitan dengan dorongan pengembangan inovasi Artificial Intelligence (AI) yang selaras dengan perkembangan teknologi. Model AI mutakhir membutuhkan kumpulan data multimodel dalam skala masif yang mencakup miliaran halaman web terindeks.
Google menilai bahwa penerapan lisensi wajib (compulsory licensing) untuk pelatihan AI secara teknis tidak memungkinkan untuk diterapkan. Pembatasan akses data lokal justru berpotensi menurunkan tingkat kefasihan bahasa Indonesia pada kecerdasan buatan global serta menghambat kemajuan para pengembang (developer) dalam negeri.
“Oleh karena itu, Bapak Ibu Dewan yang terhormat, kami sangat mendorong diterapkannya pengecualian text and data mining yang jelas, yang disertai kemampuan standar untuk menolak training seperti robots.txt,” pungkas Agung.(dhil/kmps)
